Perbincangan mengenai penerapan hukum yang terdapat dalam ajaran sebuah agama sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara tidak terlepas dari perbincangan mengenai demokrasi. Seorang akademisi Indonesia, Rocky Gerung, dalam sebuah forum pernah melontarkan pernyataan bahwa kehidupan beragama tidak kompatibel dengan demokrasi. Pernyataan seperti ini memang seakan memaksa setiap orang untuk memilih antara agama atau demokrasi. 

Lebih ekstrem lagi, pernyataan ini juga seakan memaksa setiap orang untuk menganaktirikan salah satu dari dua hal tersebut. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Dalam pemaparannya, Rocky Gerung mengatakan bahwa dalam sebuah negara yang demokratis, toleransi sangat ditekankan,  yakni toleransi dalam hal perbedaan etnis, berbeda dalam pandangan politik, ekonomi, dan pandangan sosial lainnya. Tidak termasuk perbedaan agama di dalamnya. Pernyataan ini seolah mengatakan bahwa kehidupan demokrasi tidak sejalan dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan beragama.

Apabila ditelaah lebih jauh, pernyataan tentang kompatibilitas agama dengan demokrasi, serta pernyataan bahwa toleransi tidak diperlukan dalam kehidupan beragama (dalam kaitannya dengan demokrasi) bukanlah untuk memisahkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara secara demokratis dan menekankan intoleransi dalam kehidupan beragama, melainkan untuk menegaskan bahwa kehidupan bernegara yang demokratis dan toleransi dalam perbedaan sudah tercakup dalam setiap agama. 

Hal ini dapat diilustrasikan dengan sebuah ungkapan dalam sebuah negara monarki konstitusional, yaitu King Do No Wrong. Sekilas ungkapan ini menyiratkan keotoriteran seorang Raja. Padahal, bila ditelisik kedalam sejarah terbentuknya sebuah negara monarki konstitusional, kekuasaan raja sudah dilucuti sedemikian rupa. Kekuasaan legislatif, eksekutif, serta kekuasaan federatif/yudikatif telah dilaksanakan oleh lembaganya masing – masing, hingga yang tersisa bagi raja hanyalah tugas – tugas simbolik saja. 

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya ungkapan King Do No Wrong. Raja tidak melakukan kesalahan. Ya, raja tidak akan melakukan kesalahan, karena raja memang tidak lagi melakukan tugas – tugas dimana raja berpotensi akan melakukan kesalahan. Raja hanya melakukan tugas – tugas simbolik yang sangat kecil kemungkinan untuk raja melakukan kesalahan. Jadi, pada dasarnya, raja sama sekali tidak akan melakukan sebuah kesalahan dalam tugas yang tidak dikerjakannya. 

Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama dalam ruang demokrasi, dapat dikatakan bahwa agama tidak perlu diperdebatkan lagi dalam ruang demokrasi, karena agama itu sendiri sudah mengandung prinsip – prinsip demokrasi. Toleransi beragama tidak perlu diperdebatkan lagi dalam ruang demokrasi, karena agama sendiri sudah mengajarkan manusia tentang apa itu toleransi. 

Ungkapan agama tidak kompatibel dengan demokrasi sama halnya dengan King Do No Wrong. Agama tidak kompatibel dengan kehidupan demokrasi, karena agama memang tidak akan melakukan kesalahan yang bisa merusak tatanan demokrasi tersebut. Yang bisa merusaknya adalah orang - orang yang mengaku beragama yang kemudian membawa agamanya ke ruang demokrasi dengan dalil “agama saya yang paling benar”. Dalam hal inilah agama kemudian dipolitisasi untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu, dan pada akhirnya, tidak hanya menghancurkan ruang demokrasi, tapi juga mengotori kesucian agama yang dipolitisasi tersebut.

Penjabaran – penjabaran diatas kurang lebih telah menjawab apa yang menjadi tema dari tulisan ini. NKRI bersyariah atau ruang publik yang manusiawi. Demokrasi hadir untuk menciptakan ruang publik yang manusiawi, dan demokrasi itu mengakomodir semua agama dan kepercayaan. Tanpa harus dipaksakan, nilai – nilai agama selama ini memang sudah menjadi landasan kehidupan demokrasi. 

Tapi, untuk menyebutkan bahwa agama kita adalah yang paling tepat sebagai landasan kehidupan demokrasi itu, adalah manifestasi dari kegagalan untuk memahami jiwa Pancasila dan UUD NRI 1945. Para pendahulu bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai fondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan bernegara yang demokratis. NKRI Bersyariah yang digaung – gaungkan oleh Ulama FPI, Habib Rizieq hanya akan mempersempit wawasan dan cakupan Pancasila yang sebenarnya sudah sangat sempurna untuk dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. 

Apabila kita lihat komposisi bangsa Indonesia yang sangat beragam, maka ungkapan NKRI bersyariah secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa syariah ingin memisahkan diri dari NKRI, karena memang tidak ada yang namanya NKRI bersyariah dan NKRI tidak digerakkan oleh syariah (tidak dalam hal substansi). 

Namun, jika bangsa Indonesia tetap ingin menegakkan syariah dalam menjalankan NKRI, maka substansi dari syariah itulah yang harus diimplementasikan dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan menambahkan embel – embel syariah di belakang NKRI. 

Dengan demikian, secara substantif, NKRI adalah NKRI yang bersyariah, terbukti dengan terciptanya ruang publik yang manusiawi dan demokrasi tetap terjaga, namun landasan bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan dalam ruang publik yang manusiawi itu tetaplah Pancasila.

Jadi, selagi bangsa Indonesia mengaku sebagai bangsa yang beragama, berusahalah untuk mengimplementasikan kebaikan – kebaikan yang ada dalam ajaran agama daripada berjuang mati – matian tanpa arah hanya untuk menunjukkan eksistensi agama semata. Dengan demikian, kesejahteraan akan meliputi seluruh bangsa Indonesia, dan ruang publik yang manusiawi, seperti yang diungkapkan oleh Denny JA, dapat terealisasi.