Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) pada 9 Agustus kemarin berkunjung ke kantor Jaksa Agung. Kedatangan Majelis Adat Dayak Nasional ini bukan tanpa alasan, Marthin Billa selaku ketua MADN mengapresiasi Kejaksaan RI, di bawah komando ST Burhanuddin atas keberhasilannya dalam menggunakan pendekatan humanis kepada masyarakat dalam penegakan hukum serta selalu dekat dengan rakyat, sehingga rakyat merasa dilindungi dalam payung hukum.

Selain itu hal ini membuktikan bahwa pendekatan Kejaksaan sendiri sudah sangat tepat. Pendekatan Restorative Justice yang dilakukan oleh para aparat Kejaksaan dapat diartikan membawa sisi positif serta tepat sasaran.

Restorative Justice adalah upaya penegakan hukum berdasarkan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan korban, pelaku, beserta pihak lain yang bersangkutan agar ‘duduk bareng’ menyelesaikan suatu permasalahan dengan damai serta kekeluargaan. Restorative Justice sendiri merupakan antitesa dari Retributive Justice yang memandang bahwa menghukum pelaku adalah jalan keluar dari permasalahan.

Kehadiran Restorative Justice sangat di dukung oleh institusi negara terutama oleh Kejaksaan RI, hal ini dibuktikan dengan adanya rumah Restorative Justice yang menjadi bukti konkrit yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memungkinkan perdamaian suatu perkara pidana yang sifatnya ringan, maka tidak perlu dibawa ke Pengadilan. 

Rumah Restorative Justice dalam penyelesaian kasus yang ada sering melihat background dari peristiwa yang ada menggunakan kacamata kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Perspektif budaya seperti adat serta agama begitu diperhitungkan dalam pelaksanaan hukum Restorative Justice itu sendiri.

Hukum adat sendiri merujuk kepada serangkaian aturan yang bersifat mengikat pada suatu komunitas masyarakat yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Istilah dari peribahasa “Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” sangat tepat menggambarkan bagaimana hukum adat berjalan. 

Hal yang pasti bagaimana Kejaksaan RI dapat diterima oleh masyarakat di berbagai daerah adalah setiap Kejari yang ada berusaha menggunakan nilai-nilai adat serta agama yang ada di komunitas tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait tindak pidana ringan, dan berdampak kecil.

Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengkritisi bahwa dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung, perlu adanya jaminan hukum masyarakat adat yang berada di seluruh Kalimantan agar dihormati, diakui, dan hidup, serta dalam pelaksanaannya diakomordir oleh Negara.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena dengan adanya di masa depan IKN baru yang berada di Kalimantan, otomatis akan membawa serta bentuk budaya modern yang berasal dari luar beserta kepentingan bisnis yang akan lama kelamaan akan menggusur eksistensi masyarakat adat di tempatnya. 

Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sendiri bukan hanya membawa himbauan dari masyarakat adat Dayak saja, tetapi juga mewakili masyarakat adat di seluruh Indonesia yang mungkin eksistensinya sudah mulai terpinggirkan.

Selain menghimbau pemerintah mengenai hukum adat yang ada. Masyarakat Dayak sendiri terkenal dengan begitu konsistennya untuk merawat dan menjaga lingkungan, karena masyarakat Dayak sendiri percaya bahwa ketika mereka menjaga alam sekitar, alam sekitar pasti berbalas budi dengan merawat kita sebagai manusia.

Sebelum adanya wacana Restorative Justice yang dibentuk oleh Kejaksaan RI, sebenarnya masyarakat adat Dayak sendiri sudah mempunyai bentuk sistem peradilan yang bernama Huma Betang. 

Huma diartikan sebagai rumah, dan Betang artinya adalah musyawarah dan kejujuran. Filosofi Huma Betang ini pernah dilaksanakan ketika terjadi konflik suku antara masyarakat Dayak dan pendatang dari Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 2001.

Berkat adanya sistem Huma Betang ini konflik antar suku yang terjadi pada masa lalu ini dapat terselesaikan dengan kepala dingin dalam bentuk musyawarah mufakat. Filosofi Huma Betang ini juga memuat empat pilar penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. 

Pertama, masyarakat Dayak itu hidup jujur dan bertakwa kepada Tuhan.  Kedua, di Kalimantan Tengah tidak ada istilah darah biru seperti sultan atau raja, semuanya sama kedudukannya di antara sesama manusia, karenanya dalam memilih pimpinan yang dilakukan adalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ketiga, masyarakat Dayak itu hidup dalam kebersamaan. Dan keempat masyarakat Dayak taat hukum, baik itu hukum negara, hukum adat dan hukum alam.

Makanya dengan adanya pendekatan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan RI ini, masyarakat adat Dayak sangat mendukung, dan akan mengawal terus perkembangannya di dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam proses tindak pidana ringan.

Selain itu pertemuan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) juga berharap bahwa harus ada putra putri yang berasal dari masyarakat adat bisa yang bisa berkontribusi di dalam Kejaksaan RI, karena di satu sisi putra putri inilah yang nantinya akan menjadi tonggak dari masyarakat adat, jika terjadi hal yang tidak diingankan terjadi oleh masyarakat adat. Perlu adanya sinergi antara pemerintah beserta masyarakat Adat untuk menjadikan hukum di daerah-daerah lebih baik lagi.