Tausiah Amien Rais yang menyebutkan ada partai Allah dan partai setan mengundang polemik di masyarakat. Masyarakat kini bertanya-tanya, adakah partai setan di Indonesia yang harus kita musuhi? Adakah partai Allah yang wajib kita ikuti?

Pembelahan tersebut, menurut klarifikasi putra sulung Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais, pernyataan ayahnya itu merujuk pada Alquran surat Al-Mujadilah ayat 19 dan 22.

Namun, setelah diteliti dalam tafsir jalalayn dan Al-Misbah, dua ayat di atas memang menyebut hizbullah dan hizbulsyaitan, namun tidak dalam konteks politik kekuasaan pemerintahan. Interprestasi menurut dua tafsir di atas ayat ini tidak menyinggung sama sekali tentang politik.

Ayat 19 menjelaskan, mereka yang sudah dikuasai setan adalah orang yang merugi. Sementara ayat 22 bermakna, tidak akan kamu temui orang yang beriman kepada Allah dan yang kafir saling berteman; mereka yang beriman adalah manusia yang beruntung.

Usaha pembelahan antara pembela Allah dan pembela setan ini seperti zaman nabi, tidak ada batas teritorial wilayah antarumat beragama. Batas antarwilayah dibatasi oleh batas imajiner, yaitu darul Islam dan darul harb.

Namun, pada abad 19, muncul konsep negara bangsa, sehingga memungkinkan satu bangsa dihuni tidak hanya satu agama tapi berbagai agama. Maka konsep darul Islam dan darul harb ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, demikian juga dengan pembelahan antara hizbullah dan hizbusy syaithan.

Mengapa sudah tidak relevan? Pertama, pembelahan seperti di atas memungkinkan adanya konflik antarumat bergama. Karena, baik Islam maupun non-Islam, akan merasa mempunyai musuh yang harus diajak masuk ke dalam agama mereka, sehingga ini akan memicu ekspansi agama.

Kedua, mengacaukan sistem demokrasi Indonesia. Negara berfungsi sebagai penengah antar dua kelompok atau lebih untuk mengakomodir masing-masing kelompok agama. Maka, jika konsep darul Islam, darul harb, dan hizbusy syaithan masih dipertahankan, ini adalah sebuah kemunduran di Indonesia yang menganut demokrasi.

Memang agama tidak secara sistematis mengajarkan praktik demokrasi. Namun, secara esensial telah memberi etos dan spirit yang mendorong terwujudnya kehidupan demokratis.

Dalam aspek pemikiran politik, umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu subtantif inklusif dan legal eksklusif. Dalam paradigma pemikiran legal eksklusif, mempunyai ciri-ciri pemikiran. [1] Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah sistem hukum yang lengkap menyangkut “tiga d”: din (agama), daulah (negara), dan dunya (dunia), sebuah sistem yang lengkap dan paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan.

[2] Mewajibkan para Muslimin mendirikan negara Islam, karena mencontoh Nabi Muhammad dan sahabat dalam mengatur tatanan kemasyarakatan, dijadikan refrensi utama dan modal untuk mendirikan “negara Islam ideal”. [3] Formalisasi syariat sebagai landasan agama dan negara yang mengatur seluruh tatanan masyarakat. [4] Aktualiasasi Islam dalam bidang politik (partai Islam) dan eksklusif terhadap perbedaan. Memiliki jargon amr ma`ruf nahyi munkar”.

Sedangkan, subtantif inklusif mempunyai empat ciri-ciri pemikiran. [1] Mereka memahami bahwa Alquran adalah kitab tentang tanda, bukan mengatur tentang detail. Serta tidak ada satu ayat pun yang menyerukan mendirikan Negara Islam. [2] Misi utama Nabi Muhammad bukan mendirikan Negara/kerajaan, melainkan menyempurnakan akhlak/nilai.

[3] Syariat yang dinamis tidak terikat atau dibatasi negara, demikian halnya tidak berkaitan dengan sistem politik dan negara, karena Islam dipandang sebagai sebuah agama bukan sebagai sistem politik. [4] Aktualiasasi Islam adalah dalam bentuk kultural, bukan pada ideologi dan sistem politik. Memiliki jargon “rahmatan lil ‘alamin”.

Dari kedua ciri di atas, kita bisa melihat pemikiran Amien Rais mendekati pemikiran legal eksklusif. Hal ini dapat dilihat dari ciri yang keempat, aktualisasi Islam dalam bidang politik bukan budaya. 

Coba kita lihat kembali pernyataan Amien Rais, “Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan hizbusy syaithan.”

Pernyataan ini sebenarnya bertentangan dengan tulisannya sendiri pada awal-awal reformasi melanda Indonesia. Amien Rais pernah mengatakan, “Jika ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi sebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitif yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani politik pemilu (Amien Rais, Islam and Politics in Contemporary Indonesia dalam Geoff Forester (ed), Post-Soekarno Indonesia: Renewel or Chaos? (Singapura: Institut of Southeast Asian Studies, 1999), hlm 201).

Bisa kita lihat ada sebuah perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu bisa dikatakan Amien menolak politisasi agama untuk kepentingan politik. Namun sekarang sebaliknya.

Apa ini memang sebuah mental politisi yang paham agama kemudian bisa mengatur agama untuk kepentingan politik? Atau ini merupakan Amien Rais yang sesungguhnya?