Konsep demokrasi dikenal di abad 21 menjadi ideologi utama yang diterapkan oleh mayoritas negara di dunia. Runtuhnya sosialisme pada tahun 1990 mendukung peran demokrasi liberal menjadi satu-satunya sistem politik. 

Francis Fukuyama dalam buku The Clash of Civilizaton mengatakan, “The end point of mankind’s ideological evolution and universalization of Western Liberal Democracy as the final form of human government.”

Tingkat pengaruh demokrasi dapat dinilai dari jumlah negara yang menerapkan demokrasi sebagai sistem politik. Kolumnis New York Time, Fareed Zakaria dalam bukunya The Future of Freedom (2003) menjelaskan ada sekitar 62 persen dari negara-negara di dunia atau 119 dari 192 negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politik.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini adalah era demokrasi. Topik tentang Islam dan demokrasi di era kontemporer menjadi isu sentral yang muncul bagi para intelektual muslim. Penggabungan konsep Islam dan demokrasi mengundang pro dan kontra. Lebih jauh lagi konsep demokrasi berasal dari Barat yang berdasarkan sekularisme.

Di Barat, konsep sekularisme dan demokrasi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Namun, beberapa negara muslim mencoba menggabungkan Islam dan demokrasi sebagai konsep politik baru. Di sisi lain, Islam menjadi suatu nilai dalam komunitas muslim yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai Islam disebabkan oleh tradisionalisme yang diajarkan, bahwa Islam tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sistem masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, saya pikir banyak cendekiawan muslim yang terpengaruh dan mereka yakin bahwa dalam menerapkan demokrasi, mereka tidak dapat memisahkan Islam dari negara.

Berlawanan dengan beberapa negara yang telah menerapkan demokrasi dan benar-benar menerapkan prinsip sekularisme. Bagi mereka, agama adalah wilayah pribadi termasuk simbol-simbol agama, ibadah ritual, dan sebagainya yang terkait dengan agama harus terpisah dari publik. Alasannya adalah memberi toleransi bagi agama minoritas.

Berkaca pada sekularisme yang diterapkan di Eropa. Itu tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah mereka yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dari gereja. 

Ketika sains mulai berkembang di Eropa, gereja melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Galileo Galilei yang mengatakan bumi itu bulat. Kemudian karena tidak sejalan dengan gereja yang memahami bumi itu datar, maka dia dijatuhi hukuman mati.

Elizabeth Shakmand Hurd dalam bukunya Political Islam and International Relations bahwa politik Islam dianggap sebagai manifestasi yang unik, berakar secara kultural, dan irasional. Salah satu ide yang mendasari pandangan ini adalah laisisme.

Laisisme dapat dipahami sebagai pemisahan antara agama dan negara. Tetapi lebih keras dari sekularisme. Islam menurut laisisme dianggap sebagai agama yang tidak menjadikan agama sebagai privasi. Selanjutnya keberadaan Islam di ruang publik dianggap tidak demokratis, bahkan teokratis.

Fred Halliday mengatakan, kebangkitan 'politik Islam' menjadi 'penolakan umum modernitas sekuler yang terkait dengan politik nasionalis radikal dan dengan negara modernisasi. Pendapat ini kemudian tunduk pada penolakan dari John L. Esposito kegagalan bentuk-bentuk sekuler yang semakin mendiskreditkan nasionalisme ... memperkuat suara baru yang menarik bagi alternatif Islam.

Dalam pandangannya, Islam dilihat sebagai solusi baru, bahkan cara baru untuk mengevaluasi sistem sekularisme yang gagal diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim. Meskipun demokrasi berasal dari Barat, dalam praktiknya tidak dapat diserap dengan sempurna dan sesuai dengan konsep mereka. Tetapi kita perlu menyadari bahwa Islam memiliki wajah sendiri dalam menerapkan demokrasi.

Tantangan Islam dalam Menerapkan Demokrasi

Penggabungan konsep Islam dan demokrasi masih menciptakan keraguan di mata para pemikir Barat. Mereka menganggap Islam bertentangan dengan demokrasi. Menurut Samuel Huntington (1993), karena kebanyakan budaya, termasuk Islam tidak dapat beradaptasi dengan demokrasi (Hefner 2000: 3-20).

Beberapa konsep dasar dalam demokrasi, seperti hak asasi manusia, individualisme, konstitusionalisme, kebebasan, kapitalisme, pemisahan agama dan negara. Ini adalah beberapa konsep dasar demokrasi Barat yang masih diperdebatkan oleh muslim tradisional. Dalam konsep Huntington, kita dapat menyebutnya The Clash of Civilization"(Hefner, 2000).

Lebih jauh lagi, perlahan tapi pasti, ketidakpercayaan Barat pada penggabungan konsep-konsep Islam dan demokrasi mulai tidak dapat dibantah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya negara mayoritas Muslim yang menerapkan demokrasi, seperti Albania, Bangladesh, Djibouti, Gambia, Indonesia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Turki dan Iran.

Indonesia Telah Mengubah Pemikiran Cendekiawan Barat

Islam dan demokrasi di era kontemporer menyebabkan perdebatan di antara para sarjana. Keraguan terhadap masalah itu disebabkan oleh pemikiran bahwa Islam itu irasional, tidak demokratis, bahkan teokratis. 

Namun, kontras dengan demokrasi di Indonesia. Demokrasi dapat diterapkan sebagai sistem politik yang baik di negeri ini.

Pasca reformasi 1998, banyak partai politik Islam muncul. Partisipasi mereka dalam pemilihan umum mencerminkan Islam sebagai agama yang toleran dan ramah. Hal ini bisa dibuktikan dengan pelaksanaan pemilihan umum secara konsisten, tanpa konflik. 

Terkait dengan fenomena ini, saya berpikir bahwa Indonesia telah berusaha menghilangkan keraguan pemikir Barat bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat diterapkan dalam sistem politik.