Negara yang berdaulat adalah negara yang kokoh dalam ketahanan ideologisnya. Secara rasional dapat terpetakan dari perangai masyarakat dan kebijakan pemerintah. Namun observasi tersebut selayaknya muncul dari interpretasi yang objektif. Sayangnya masih dipertanyakan siapa yang memiliki kepantasan untuk itu.

1945 sampai dengan 2019 ternyata tidak cukup lama untuk memberikan jawaban. Arifnya kondisi ini adalah setiap orag dibenarkan bermanuver dengan rasionalitas masing-masing. Tidak peduli itu pejabat publik atau masyarakat sekalipun, nilai interpretatif tersebut tidak akan mampu terelakkan.

Senyatanya kita telah melihat role model tersebut beberapa waktu lalu. Debat Capres-Cawapres kemarin menyisakan anonim baru dalam reaksi berpikir masyarakat. Tentunya berkaitan dengan gagasan, kritik, dan autokritik kebangsaan yang disampaikan.

Isu pendidikan kemudian menjadi suatu sorotan yang cukup menarik perhatian. Bukan hanya tentang kebermanfaatan, namun di sini juga berbicara tentang term berpikir yang bertolak belakang dari aktor politik di kalangan elite birokrasi dan oposisi. Jadi, sedikit intimidatif bukan sesuatu yang mengherankan lagi untuk dikonsumsi.

Tawaran penghapusan Ujian Nasional (UN) dan libur panjang di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Cawapres 02, Sandiaga Uno, menjadi cikal-bakal rekonstruksi arah gerak negara di masa yang akan datang. Harus diakui bahwa grand design tersebut adalah keputusan yang berani, mengingat sedari beberapa dekade yang lalu UN selalu mengalami pembaruan.

Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa Ujian Nasional merupakan evaluasi yang diamanahkan uandang-undang. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tujuan daripada UN adalah menggali motivasi intristik siswa; maka dari itu, tidak lagi menjadi patokan kelulusan. (kumparanNEWS 20/03)

Di sisi lain, oleh Sandi, tawaran penghapusan tersebut akan dialihkan ke dalam treatment yang berbeda, yakni dengan memberi fokus pada penerusan minat dan bakat. Jika disimak, di sini kita juga menemukan suatu pertanyaan yang mengarah pada penyelenggara pendidikan Indonesia.

Mengapa ujian nasional tetap dipertahankan jika evaluasi tersebut tidak dijadikan ukuran untuk kelulusan? Bukankah evaluasi memerlukan tindak lanjut sebagai respons? Manakala hasil dari evaluasi tidak memuaskan, bukankah artinya itu memerlukan perbaikan ulang? Jika tidak, bukankan menjadi hal yang sia-sia?

Sistem pendidikan terbaik dunia di Finlandia tidak menerapkan pola Ujian Nasional. Jam pembelajaran formal lebih minimalis dibandingkan dengan Indonesia. Artinya, persenan terbesar dari waktu peserta didik adalah eksplorasi diri melalui minat dan bakat yang digandrungi.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla justru mengungkapkan bahwa penghapusan Ujian Nasional justru akan berbahaya bagi pendidikan Indonesia. Selain dari apa yang dijelaskan oleh Mendikbud, JK berpendapat bahwa jika dengan keberadaan UN saja taraf pendidikan Indonesia masih belum baik, apalagi jika Ujian nasional ditiadakan. (tempo.co 19/03)

Sebenarnya bahasa pesimistis semacam ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk diucapkan. Segala bentuk perbaikan akan selalu menemui konsekuensi. Sebut saja efektivitas pendidikan full day, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), serta penggunaan paket soal yang awalnya dari 5 paket menuju 20 paket. Semuanya juga memerlukan masa transisi.

Titik krusial yang paling intim dari sebuah negara adalah pendidikan dan segenap kebijakan tentangnya. Daya saing manusia bukan lagi bertumpu dari daya dukung alam pada setiap pelaku kehidupan, melainkan bagaimana kemasifan intelektual memengaruhi segala aspek lainnya.

Untuk itulah seorang bijaksana, Ki Hajar Dewantara, mengatakan perihal falsafah pendidikan yang baik diterapkan, yakni berada di depan sebagai contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Artinya, segala posisi mempunyai porsi sebagai kepala lokomoif demi kelancaran penyaluran ilmu pengetahuan.

Beberapa pertimbangan lainnya dalam penghapusan Ujian Nasional dikatakan sebagai bentuk efisiensi anggaran yang dianggap membeludak. Namun sayangnya data BPS yang dilansir oleh Kompas.com Inovasi, UN dengan berbasis komputer justru berhasil menurunkan anggaran pendidikan yang awalnya ratusan miliar menjadi 35 miliar pada 2018.

Memang benar, ketika kita sudah berada di rana teknis, setidaknya sekian persen dari apa yang dikonsepkan di awal akan berubah menyalahi ekspektasi. Setiap gagasan sejauh ini adalah rasional, meski sekilas terlihat terobosan melahirkan keraguan dan pesimistis diinterpretasikan sebagai jalur realistis.

Bolehlah kita berpikir hari ini bahwasanya penghapusan Ujian Nasional adalah perebutan suara dari kalangan muda yang memiliki persentase yang cukup besar dalam pilpres mendatang. Pemanfaatan emosi siswa dimainkan dalam kampanye. Terangnya, pemilih pemula akan memilih siapa yang mampu menyederhanakan upaya mereka dalam pendidikan.

Jalur lainnya adalah perebutan suara dari agama mayoritas dengan memberikan hari libur di bulan Ramadan. Proses ini memancing politik identitas yang secara psikologis akan memengaruhi masyarakat lainnya. Belum lagi penyematan program kerja yang dibahasakan kelanjutan “ikhtiar” dari ketokohan KH. Abdurrahman Wahid.

Sejatinya memang tidak bisa dipersalahkan, karena salah satu ukuran kesejahteraan adalah terpenuhinya apa yang diinginkan masyarakat. Inovasi adalah bagian dari antusiasme bagi pengembangan peradaban bangsa. Tapi idealnya, masyarakat sebagai pemilih hendaknya memilah dengan rasionalitas, bukan pragmatisme.

Seyogianya dinamika tersebut menjadikan kita cerdas berdemokrasi, meski tak bisa dimungkiri bahwa sedikit oportunis juga kadang-kadang menjadi bagian yang susah kita lepaskan. Namun sadarilah, setiap pilihan akan menuai risiko dan konsekuensi. Bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain.