Melihat keramaian polisi lengkap dengan perlengkapan tameng dan tongkat pengontrol massa Kamis (8/3/18), saya pun berhenti. Naluri wartawan saya, walau telah pension dari aktivitas wartawan rutin, kembali bergelora dan keinginan tahu saya pun mendorong saya untuk meliput. (https://youtu.be/Y0Dj0COX-ds)

Berbekal kamera di telepon pintar, saya pun mengambil gambar demonstrasi dan orasi para mahasiswa. Seorang mahasiswa yang saya tanyakan menjelaskan bahwa aksi hari itu adalah memprotes tindakan Rektor Universitas Cendrawasih (UNCEN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua yang berarti, “mengundang polisis masuk kampus.” 

Saya pun bertanya kepada adik mahasiswa ini, “Memang polisi diundang masuk kampus untuk apa?” Sang mahasiswa tak paham sebabnya. Mahasiswa lain berkata, “Begitu polisi masuk kampus, tak lama pasti ada posko yang mengawasi kegiatan-kegiatan kami dan membatasi kebebasan berekspresi di rumah kami sendiri.”

Sorenya ketika membaca beberapa cerita di WA grup, saya mendapat pernyataan dari Bapak Rektor Dr Apolo Safanpo, ”Kebetulan saya sedang rapat koordinasi di Jakarta.Segera setelah kembali ke Jayapura kami akan kumpul guna menjelaskan isi dan tujuan MoU kepada mahasiswa kami. MoU antara UNCEN dan polda merupakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau Tridharma Perguruan Tinggi. 

Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan dasar kerjasama seperti MoU. Misalnya dengan adanya MoU ini, anggota polisi bisa kuliah di Fakultas Hukum Uncen dengan kelas kerjasama, dan mahasiswa Fakultas Hukum Uncen bisa PKL atau magang di polsek atau polres. Jadi kita membutuhkan MoU sebagai dasar hukum untuk peningkatan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.”

Situs berita online wartaplus.com menambahkan bahwa Rektor menegaskan bahwa MoU dengan Polda Papua ini tidak untuk membatasi mahasiswa dalam berekspresi di lingkungan kampus (http://m.wartaplus.com/read/358/Ini-Penjelasan-Rektor-Uncen-Soal-Penandatanganan-MoU-dengan-Polda-Papua)

Perlunya transparansi

Sisi lain dari peristiwa ini adalah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada prakteknya ketika anggota polisi masuk kampus?

Seperti dikatakan George Saa, ilmuwan Papua yang sedang menempuh S3 di Inggris, “Benar, banyak dampak posifit yang akan hadir oleh adanya kerja sama dengan kepolisian. Namun, sebelum MoU ini dilakukan, apakah civitas kampus UNCEN besar ini tidak memikirkan kalau di akar rumput mahasiswa akan ada penolakan?”

“Juga, kerja sama UNCEN dengan siapa saja itu sah. Namun, kalau dilihat, sebenarnya yang menjadi ‘konsumen’ dari universitas di mana saja bukankah mahasiswa? Apakah dosen/pimpinan UNCEN ini tidak mengerti kalau mahasiswa di akar rumput ini sedang merasakan/men-suspect adanya upaya negara (lewat kepolisian) untuk mengisolasi kampus UNCEN agar tidak menjadi pusat/lokasi penyampaian aspirasi-aspirasi?”

Tambahnnya, “Bapak Rektor harusnya bisa tahu kalau demo menolak MoU ini hanyalah ‘cover’ karena yang ditentang sebenarnya upaya negara untuk mengisolasi ruang-ruang dimana orang Papua, khususnya mahasiswa, untuk bisa ‘bersuara’ dimana hari ini orang Papua sudah bungkam, dibungkamkan, dan menerima keadaan saja.”

Jadi mungkin releksi dari kasus ini adalah perlunya transparansi. Ketika pimpinan universitas akan menandatangani sebuah perjanjian dengan aparat keamanan, baiklah jika sebelumnya memberi penjelasan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Bukankah mahasiswa adalah pemegang kepentingan atau seperti dikatakan George Saa ‘konsumen’ dari universitas dan perguruan tinggi?

Di sisi lain, memang mahasiswa berpikiran kritis itu baik dan penting untuk berani mempertanyakan (misalnya keputusan Rektor menandatangani MoU dg polisi). Tapi mahasiswa dan kaum muda pada umumnya juga harus belajar mendengarkan sebelum bertindak. Sebelum menutup kampus dan berteriak melarang orang belajar, mungkin perlu dilihat dulu apa isi MoU tersebut.

 Saya kira kuncinya adalah dialog. Mendengarkan! Mungkin perlu kita ingat bahwa manusia punya dua telinga dan satu mulut.

Salam damai.