Salah satu landmark legislation di tahun 2020 yang perlu dikawal bersama ditahun 2021 adalah pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Oleh banyak elemen masyarakat, undang-undang ini dinilai bermasalah baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya yang tidak sesuai obyektif SDGs.

Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep dasar yang ditetapkan sebagai basis dan arah kebijakan pembangunan seluruh negara di dunia. Konsep ini didesain dengan semangat dasar untuk mengintegrasikan hubungan antar manusia, sumberdaya, lingkungan dan pembangunan dalam kebijakan nasional. 

Artinya bahwa marwah dari pembangunan dewasa ini bersifat multisubjek, yakni meningkatnya taraf hidup manusia dan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan dengan semangat untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kehidupan yang layak bagi generasi mendatang.

Dalam Konferensi Rio 1992, partisipasi publik yang luas dan inklusif memegang peranan penting dalam pencapaian target SDGs. Maksudnya bahwa partisipasi publik yang didesain dan diimplementasi harus bersifat luas dan mampu mengakomodasi berbagai elemen masyarakat.

Elemen masyarakat yang dimaksud mencangkup masyarakat yang berpotensi terpengaruh dampak kebijakan, masyarakat adat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, maupun ilmuwan dan peneliti guna peningkatan kapasitas nasional dalam pengambilan kebijakan. 

Ketersediaan informasi juga harus dapat diakses oleh segala lapisan masyarakat, dari jenjang internasional, nasional, hinga tiap-tiap individu, dan seluruh kewajiban pemenuhan tersebut dibebankan kepada pemerintah.

Indonesia sendiri sejatinya merespon baik konsep pembangunan berkelanjutan. Dimulai dari pembentukan Agenda 21 sebagai tindak lanjut KTT Bumi 1992, Indonesia terus berusaha untuk mengintegrasikan poin capaian SDGs dalam rangkaian kebijakan dan legislasinya. 

Hanya saja sejalan dengan pendapat Mitchell, et.al., (2010: 68), meski sudah memiliki tujuan yang jelas, Indonesia seringkali masih hilang arah dan tidak jelas dalam menetapkan peta jalan menuju visi yang ditetapkan. Logika ini kemudian terlihat jelas dalam proses dan substansi dari UU Cipta Kerja.

Menuju Pembangunan (Keekonomian) Berkelanjutan : Sebuah Catatan Kemunduran

Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja banyak dikritik oleh berbagai kalangan mengingat substansi dan proses pembentukannya yang banyak mereduksi partisipasi publik. 

Bahkan, hal ini secara jelas diafirmasi dalam elaborasi naskah akademik mengenai ketentuan pengubahan Amdal yang secara eksplisit menyatakan keterlibatan masyarakat sebagai faktor penghambat investasi. 

Elaborasi tersebut kemudian tergambar jelas dalam beberapa pasal yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja. Misalnya mengenai reduksi partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Sebelumnya, Pasal 26 ayat (3) UU PPLH, mengatur bahwa lingkup partisipasi masyarakat yang dapat berperan dalam Amdal terdiri dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, serta masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 

UU Cipta Kerja kemudian mereduksi lingkup partisipasi dalam Amdal tersebut menjadi terbatas hanya pada masyarakat yang terdampak secara langsung saja.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapuskan Komisi Penilai Amdal (KPA) yang semula diisi oleh tim teknis yang terdiri dari representasi instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang terkait jenis usaha dan dampak, wakil dari masyarakat yang berpotensi terdampak dan organisasi lingkungan hidup.

KPA kemudan digantikan fungsi dan tugasnya dengan lembaga baru yakni Lembaga Uji Kelayakan yang mereduksi elemen masyarakat dalam susunan representasinya. 

Penghilangan unsur ini merupakan bentuk pembatasan secara sistematis terhadap lingkup pihak yang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Padahal partisipasi publik merupakan kunci dari pencapaian visi pembangunan berkelanjutan.

Selain itu UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 38 UU PPLH yang memungkinkan izin lingkungan untuk dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas konsekuensi nyata apabila suatu proyek tidak didasarkan atas dokumen lingkungan yang memadai.

Kemudian ditinjau dari pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak dibentuk secara transparan. Bahkan dapat dikatakan melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU tersebut mengatur bahwa pembentukan legislasi harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya agar masyarakat dapat mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam memberikan masukan. 

Sifat keterbukaan ini tidak kemudian dilakukan dengan hanya menyiarkan rapat pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sebagaimana selama ini didalilkan oleh pemerintah di berbagai media, namun dimaknai secara menyeluruh.

Adapun yang dimaksud dengan partisipasi menyeluruh menurut United Nations of Human Rights, antara lain: kejelasan masalah yang diinformasikan pada publik dalam setiap tahap proses, pilihan alternatif dan/atau solusi dari permasalahan serta kemungkinan dampak dari setiap alternatif, serta informasi yang jelas mengenai dimana dan kapan publik dapat berpartisipasi. 

Terkhusus mengenai lingkungan hidup, Konvensi Aarhus (1998) menggariskan harus dipenuhinya tiga elemen dasar pemenuhan hak atas akses informasi dalam pengelolaan lingkungan, mencangkup: 

  1. Akses publik terhadap informasi tentang lingkungan, 
  2. Akses partisipasi publik seluas-luasnya terhadap keputusan yang relevan dengan lingkungan hidup;
  3. Akses publik ke pengadilan hukum atau tribunal dalam masalah lingkungan.

Berkaca pada muatan UU Cipta Kerja yang mengandung pembatasan sistematis terhadap lingkup partisipasi masyarakat, serta penutupan akses masyarakat atas keadilan, maka terdapat potensi besar bagi ketiga elemen dasar perwujudan hak atas akses tersebut untuk diabaikan kedepannya. 

Apalagi dengan proses perencanaan dan pembahasan UU Cipta Kerja yang tidak dipublikasi secara jelas dan terbuka, serta dengan draft yang masih terus berubah-ubah bahkan setelah disahkan pada pembicaraan tingkat dua, maka UU Cipta Kerja dapat dikatakan sebagai catatan legislasi yang buruk dan penanda kemunduran kualitas legislasi di Indonesia.

Artinya, pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja merupakan bentuk nyata upaya degradasi norma dan pengabaian standar internasional yang menunjukan kegagalan pemerintah dalam memahami dan memenuhi ketentuan dasar konsep standar partisipasi publik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Substansi dan proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat menunjukkan intensi pembangunan di Indonesia untuk kembali berorientasi hanya pada aspek keekonomian semata, sehingga semakin memperjelas kedudukan aspek-aspek lainnya seperti sosial, budaya, dan lingkungan sebagai aspek penghambat dan korban dari pembangunan. 

Sehingga tak hanya menyalahi aturan dasar yang berlaku, namun UU Cipta Kerja juga dilakukan tanpa didasarkan atas refleksi yang kritis dan bijak atas sejarah perkembangan paradigma pembangunan global, kondisi, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan di Indonesia.

Alih-alih merancang konsep pembangunan yang mengakui aneka ragam kelompok masyarakat untuk dapat mengembangkan sifat otonom dan tanggung jawabnya, UU Cipta Kerja justru berpotensi meletakan masyarakat sebagai pihak yang termarginalisasi akibat pembangunan dengan memutus rantai partisipasi publik yang masif. 

Berangkat dari paparan tersebut, maka pengawalan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, serta advokasi penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat memanfaatkan celah partisipasi yang ada menjadi prioritas seluruh elemen masyarakat untuk dikawal bersama sepanjang tahun 2021.