Ibarat perempuan, sepertinya Indonesia telah dikhianati oleh pria bernama komunisme. Saking sakit hatinya, Indonesia sampai tidak ingin bertemu, dan tidak ingin melakukan apa pun yang bisa membawa komunisme kembali ke hidupnya. Rasanya, kalau ini drama percintaan, mungkin akan laku keras.

Mungkin inilah yang melatar-belakangi terjadinya razia buku pada Selasa, 8 Januari 2019 lalu di Padang, Sumatra Barat. Razia buku ini sendiri bukan pertama kalinya. 26 Desember silam, peristiwa serupa terjadi di Kediri, Jawa Timur.

Berbagai buku dengan kandungan unsur komunisme, ataupun yang menyebutkan sejarah komunisme di Indonesia, menjadi sasaran aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri. Jika ditanya kenapa, alasan yang diberikan sebenarnya simpel, karena PKI sudah dilarang di Indonesia.

Hal serupa diungkapkan oleh Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Candra Wijaya, sesuai dengan komentarnya di BBC Indonesia, yang mengatakan, “Penyebaran ajaran komunisme ini masih dilarang karena ada TAP MPRS nomor XXV tahun 1966.”

Jika bertolak dari penyataan ini, rasanya memang tidak mudah melupakan dendam dan ketakutan bangsa Indonesia terhadap paham yang pernah membentuk partai sendiri ini di masa jayanya. Tapi rasanya Indonesia sudah harus move on. Toh belum bisa memafkan bukan berarti kita harus mendendam.

Namun nyatanya, tidak sedikit mahasiswa melakukan kajian terhadap paham satu ini. Meski beberapa mengkritik sistem Indonesia atau bahkan dunia, tapi tidak sedikit yang murni dikaji untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Mahasiswa di Jurusan Sosiologi misalnya, Karl Marx dan idenya tentang komunisme merupakan makanan pokok, yang sejak pertama duduk di bangku kuliah sudah mereka lahap. Di tahun-tahun berikutnya, paham dengan ide yang mungkin lebih parah bisa saja mereka konsumsi juga. Tapi toh itu dikarenakan Karl Marx menawarkan ide yang besar pengaruhnya terkait bidang ini.

Begitu pun para mahasiswa sejarah, sebuah keharusan bagi mereka untuk mengkaji sejarah bangsa sendiri baru bisa mengkaji sejarah bangsa orang. Dan meski pahit untuk diakui, komunisme memang mengukir sejarah di negara kita ini.

Semisal kita dilarang membahas Karl Marx dan pahamnya, juga dilarang mengungkit sejarah komunisme di Indonesia, maka hilanglah kesempatan mahasiswa sosiologi dan ilmu sosial lainnya untuk mengetahui ide Karl Marx terkait pembagian kelas, konflik antarkelas, dan masih banyak lagi yang bisa mereka gunakan untuk membedah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Para mahasiswa sejarah juga akan kehilangan kepingan penting dari sejarah, yang mana bisa menghambat mereka mengkaji sejarah Indonesia, atau bahkan menjauhkan mereka dari kebenaran sejarah itu sendiri.

Tak hanya mereka, masyarakat umum pun kemungkinan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan nalar mereka. Dan juga bisa jadi buta terhadap sejarah dari bangsa yang mengayomi mereka. Sementara buku-buku yang diamankan merupakan hasil nalar para penulis, setelah melakukan proses belajar.

Prosedur razia buku ini juga bisa dibilang agak “aneh”. Kita tidak bisa melewatkan fakta bahwa Undang-undang nomor 4/PNPS/tahun 1963, yang membolehkan kejaksaan melarang buku tanpa melalui proses peradilan, telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu.

Dalam putusan yang sama, ditulis pula bahwa penyitaan buku sebagai barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama saja melakukan pengambilan hak pribadi secara sewenang-wenang yang dilarang Pasal 28H ayat 4 UUD 1945.

Selain mencederai pasal di atas, dapat dikatakan juga jika proses razia buku ini menyalahi Pasal 28F UUD 1945, yang mengatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan menyebarkan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dan mari melihat pernyataan Kejari Kabupaten Kediri Subroto pada razia buku pertama di Kediri yang disadur dari CNN Indonesia. Dia menjelaskan, “Akan kami lihat sesuai dengan peraturan yang ada. Akan kami kaji dulu apakah buku dengan judul itu mengandung (ajaran komunis) atau tidak.”

Dari situ kita bisa menilai, jika pada razia buku di Kediri seakan dilakukan sangat tergesa-gesa. Hingga aparat negara harus menyita 160 buku, yang ternyata masih harus mereka kaji lagi.

Meski berdalih dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat, mungkin para penegak hukum harus lebih teliti lagi dalam melakukan tugasnya. Apa sulitnya membeli satu cetakan buku atau beberapa terlebih dahulu kemudian dilakukan kajian mendalam tentang isinya, lalu diterbitkan surat resmi pelarangannya?

Rasa-rasanya kita punya cukup orang untuk itu. Meski terkesan seperti tetek bengek, mungkin itu lebih bijak ketimbang melakukan razia barang yang entah apakah perlu dirazia atau tidak. Bukannya BPOM juga meneliti terlebih dahulu lalu melarang sebuah produk?.

Dari masalah ini, mungkin kita bisa mengharapkan Indonesia untuk move on dari komunisme. Indonesia mungkin tidak perlu mencabut larangan terkait keberadaan komunisme, marxisme, leninisme, ataupun paham lain yang membahayakan Pancasila.

Hanya saja, Indonesia harus lebih terbuka dalam memandang paham ini sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kepingan sejarah. Jika buku tersebut diamankan karena mengandung komunisme, mungkin Indonesia harus mulai mempertimbangkan mematikan internet atau memblokir situs komunisme dari Indonesia.

Karena disadari, kita telah memasuki era keterbukaan informasi. Kita bisa mengakses apa saja dari internet yang maha tahu. Bukan perkara sulit untuk membuka gawai, mengetik “komunisme” dan mendapatkan informasi melimpah terkait paham ini. Menyita buku secara serampangan bisa jadi tidak efektif, atau terasa setengah hati dalam menegakkan peraturan yang dialasankan.

Kejadian ini juga bisa memicu Indonesia untuk lebih jujur terhadap rakyatnya. Apa salahnya membeberkan kejadian kelam masa lalu untuk dipelajari agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama berulang kali? Toh Jepang tidak pernah menutupi kekalahannya pada perang, atau Amerika yang tidak menutupi tindakan rasisme pada kulit hitam.

Keduanya justru menggunakan masa lalu kelam ini untuk mengedukasi masyarakatnya. Pemerintah yang lebih transparan tidak bisa dimungkiri menjadi impian kita semua. Namun jika negara kita menutupi bekas lukanya sendiri, siapa lagi yang bisa kita percaya.

Ketidaktahuan bisa jadi memicu rasa penasaran itu sendiri, tapi bisa juga memicu ketakutan. Dan bila Indonesia masih sering berkubang pada ketidaktahuan, berarti kita harus mempertanyakan keinginan kita untuk menjadi negara maju.