Siapa sangka bapak anak tiga ini menjadi ‘jagoan’ untuk masyarakat Seko dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai masyarakat Adat. Perawakan yang tidak terlalu tinggi serta memiliki badan tidak terlalu gemuk ternyata mampu mengeluarkan kata-kata tajam dan tegas ketika ditanya mengenai kesulitan yang dialami masyarakat adat Seko.

“Enam tahun jadi kepala Desa Seko, saya mengetahui benar kesulitan apa yang dialami masyarakat adat Seko. Yang saya perjuangkan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan masyarakat adat Seko yang masih terbuai dengan janji politik para politisi,” tegas Rasyid Tumonga, mantan Kepala Desa Seko, di Palangkaraya saat menghadiri Rakernas III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2013 lalu. 

Mantan Kepala Desa Seko, Rasyid Tumonga merupakan sosok yang dihormati sekaligus disegani di wilayah adat Seko. Bagaimana tidak, kritiknya terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak alam dan tanah ulayat adat Seko, ia sampaikan tanpa mengenal rasa kompromi.

Ia juga tak segan mengkritik pemerintah daerah dan pusat yang abai terhadap kesulitan yang dialami masyarakat adat Seko. Tidak hanya itu saja, masyarakatnya pun mendapat kritik pedas jika masih beranggapan bahwa politisi akan memperjuangkan hak mereka,

“Yang saya kritik bukan hanya perusahaan, pemerintah, tapi juga masyarakat. Biar mereka menjadi paham, kalau politisi yang mereka percaya, ketika sudah menjabat sebagai pemimpin akan melupakan suara-suara mereka. Saya selalu tekankan, Seko sudah termakan politik. Itu yang harus dibenahi,” jelas Rasyid.

Pengalamannya sebagai Kepala Desa membuat Rasyid menjadi paham bagaimana trik dan intrik yang dilakukan politisi dan pengusaha untuk menguasai tanah-tanah ulayat masyarakat adat. Mulai dari pendekatan baik-baik sampai tindakan represif dilakukan mereka untuk mencapai tujuan,

“Sudah ratusan kali mungkin saya disodorkan amplop agar mengikuti apa yang diinginkan perusahaan dan pemerintah, mengusai tanah ulayat kami. Saya tolak mentah-mentah,” imbuh Rasyid

Penolakan itu kata Rasyid, membuat ia kemudian diancam berulang kali oleh banyak aparat dan perusahaan. Namun hal itu tidak membuat Rasyid gentar untuk mengurungkan niatnya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

“Lebih baik saya jadi miskin, daripada bergabung dengan pihak perusak tanah ulayat kami. Saya tidak takut harus mendapat ancaman dari orang-orang itu. Tidak takut pula saya disebut provokator atau apapun, yang jelas saya berjuang untuk hak masyarakat adat Seko,” jelas Rasyid.

Cap provokator memang sempat melekat pada sosok Rasyid. Di tahun 2009, ia berjuang untuk menyatukan wilayah desa Hono masuk ke dalam wilayah Desa Seko. Pertimbangannya karena Desa Hono lebih dekat akses transportasinya ke wilayah desa Seko. Tujuannya semata membuat warga desa Hono menjadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjualan ataupun berkebun.

“Desa Hono memiliki luas yang sangat luas. Tapi akses tranportasi sangat terbatas. Kegiatan mereka menjadi terganggu. Saya berinisiatif untuk menggabungkan wilayah ini menjadi bagian wilayah desa yang saya pimpin,” jelas Rasyid

Upaya baik Rasyid disambut dengan cap provokator kepada dirinya. Cap itu berasal dari mereka yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah desa Hono. Rasyid mengungkapkan, intrik dan trik diupayakan untuk desa Hono tidak jadi bergabung ke wilaya Seko.

“Ada kepentingan kenapa ada orang-orang yang menolak rencana saya tersebut. Masyarakat desa Hono setuju dengan ide saya, meski ada beberapa yang termakan dengan bujuk rayu oknum tertentu dan kemudian menetang niat saya ini.Tapi karena niat baik di tahun 2010, keluar SK dari Bupati untuk penggabungan dua wilayah desa ini,” jelas Rasyid.

Apa yang dilakukan Rasyid semata-mata hanya untuk menyuarakan keluh dan rintih masyarakat Seko. Ia mencontohkan soal akses jalan yang rusak parah membuat warga semakin kesulitan untuk beraktivitas. Warga Seko yang akan membangun rumah, kata Rasyid, sering harus mengeluarkan ongkos pembangunan yang sangat mahal, dua kali lipat dari perkiraan warga,

“Untuk mengangkut bahan bangunan bisa dibutuhkan lebih dari tiga bulan. Jika sedang musim penghujan bisa sampai lima bulan, jalan utama menjadi sangat rawan untuk dilalui. Akibatnya harga menjadi sangat mahal, belum lagi biaya bensin yang bisa mencapai Rp.15.000 jika musim penghujan tiba.Warga biasanya membutuhkan 300 liter bensin untuk tranportasi membawa bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumah. Ini kan sangat memberatkan warga,” jelas Rasyid.

Menurut Rasyid ini baru satu keluhan warga yang belum juga ditemukan titik temu penyelesaiannya oleh pemerintah setempat. Rasyid menambahkan, kecemburuan sosial soal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak berimbang antara warga asli Seko dan diluar Seko juga menjadi masalah untuk warga,

“Bayangkan, ada beberapa PNS di sekolah-sekolah yang berasal dari luar Seko, tapi mereka seperti tidak semangat untuk memberikan pendidikan ke anak-anak kita. Sementara ada orang asli Seko yang gigih berjuang untuk memberikan pendidikan justru sangat lambat untuk dijadikan PNS. Hak mereka diabaikan. Karena itu saya setia berjuang terus untuk mendapat hak kami sebagai masyarakat adat,” pungkas Rasyid.