Pilkada DKI Jakarta yang menguras banyak energi dan perhatian bangsa telah selesai. Berdasarkan pengalaman, hasil pengumuman resmi KPU awal Mei nanti dipastikan tak jauh berbeda dengan rilis hitung cepat (quick count) lembaga-lembaga survei. Provinsi DKI Jakarta akan segera memiliki Gubernur-wakil Gubernur yang baru.

Pilkada DKI Jakarta menyajikan anomali tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja petahana yang mencapai lebih dari 75 % ternyata tak berbanding lurus dengan preferensi pemilih. Istilah para pengamat, kepala dan hati para pemilih di DKI Jakarta terbelah, tidak sinkron.

Banyak catatan tentang Pilkada di DKI Jakarta mulai pra, pelaksanaan, hingga pasca. Itu semua akan terekam dalam memori sejarah. Sulit dibantah dengan argumen apapun bahwa Pilkada DKI Jakarta merupakan yang paling brutal dalam sejarah Pilkada kita minimal sampai saat ini. Beberapa media asing pun sudah menyebut demikian.

Mimpi terjadinya festival gagasan langsung menguap digantikan kampanye sentimen SARA yang dilakukan terus-menerus dan berkepanjangan. Tim dan kandidat yang merasa diuntungkan ibarat mengail di air keruh. Tidak ada upaya nyata dilakukan sekadar untuk menyejukkan.

Kinerja dan netralitas penyelenggara yang dipertanyakan serta massifnya politisasi isu SARA terpampang sangat jelas dan nyata. Penyebaran fitnah dan berita hoax di dunia maya, berlanjut dengan mobilisasi massa yang menebar teror, intimidasi, kebencian dan ketakutan di dunia nyata.

Kita terheran-heran dengan fakta bahwa rumah ibadah (mesjid) dengan seenaknya dipakai sebagai corong menyebarkan sentimen SARA dalam konteks Pilkada. Ironisnya, ketika foto dan video sebagai alat bukti sudah tersebar luas di dunia maya, pihak penyelenggara tetap tidak berbuat apa-apa.

Proses Pilkada DKI Jakarta sukses mengoyak tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak lama lalu memilahnya dengan isu; pribumi-non pribumi, non kafir-kafir, sesat-tidak sesat, surga-neraka. Penggunaan isu SARA dilakukan secara telanjang dan terang-terangan. Lebih mengerikan, salah satu video menunjukkan isu tersebut dijejalkan pada sekumpulan anak-anak dan remaja yang notabene tidak punya hak suara dalam Pilkada.

Tanda-tanda kekalahan petahana sebenarnya sudah bisa dikalkulasi sejak semula. Tim kampanye petahana tak berdaya membendung massifnya penggunaan sentimen SARA. Bahkan insiden pengusiran Gubernur NTB di Singapura pun bisa dikait-kaitkan dengan arogansi etnis tertentu yang merugikan petahana.

Tanpa mahkota

Hal menarik justru terjadi setelah proses pemungutan suara dan pengumuman hasil hitung cepat lembaga survei (quick count). Pidato kekalahan petahana langsung viral dan menuai banyak pujian karena menyampaikan pesan kebesaran hati menerima kekalahan. Sementara pidato “normatif” kandidat lain menjadi kurang mendapat perhatian.

Hari-hari berikutnya, muncul lagi fenomena baru. Balai kota mendadak ramai dikunjungi oleh warga yang sekadar ingin bersalaman, foto bersama, dan mengucapkan terima kasih pada Gubernur petahana. Tak hanya itu, ribuan papan bunga juga memadati halaman Balai kota.

Mereka merasa bukan petahana yang kehilangan jabatan, melainkan warga yang akan kehilangan sosok pelayan. Pesan cinta, harapan, penguatan dan ucapan terima kasih justru menjadi milik petahana yang notabene sudah dikalahkan dalam Pilkada.

Pesan yang disampaikan dengan sederetan kata jenaka menyiratkan bahwa Pilkada jangan pernah dimaknai sebagai perang melainkan pesta dan kegembiraan. Sehingga kekalahan pun tetap layak dirayakan. Bagi sebagian warga DKI Jakarta, petahana akan tetap dikenang sebagai raja di hati mereka meski nanti sudah tak lagi memakai mahkota.

Jambi, 29 April 2017