Saya agak terkejut saat membaca berita mundurnya Edy Rahmayadi dari kursi Ketua Umum PSSI. Pasalnya, sebelum Kongres tahunan PSSI yang dihelat di Bali, berkali-kali Edy mengeluarkan statemen bahwa ia tidak akan mundur dari PSSI.

Pengunduran diri Edy dari PSSI mengundang banyak tanya. Benarkah pengunduran diri itu atas inisiatif sendiri, atau karena ada upaya pemakzulan sebagaimana kabar yang selama ini beredar?

Bocornya surat mosi tidak percaya yang rencananya akan digunakan untuk menekan Edy di kongres memberi sedikit jawaban bahwa pengunduran diri Edy ada kaitannya dengan surat tersebut. Analisis yang berkembang, Edy memilih mengundurkan diri daripada dipermalukan dengan cara dimakzulkan menggunakan surat mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani oleh banyak voters.

Selama menjadi Ketua Umum PSSI, dapat dikatakan bahwa tak ada perubahan signifikan yang dilakukan Edy dengan kepengurusannya. Prestasi timnas yang gagal dalam semua turnamen mayor, tata kelola federasi yang tetap amburadul, dan yang paling parah, adanya match fixing yang saat ini sudah menyeret banyak tersangka. 

Tentu, hal ini bukan salah Edy sendirian. Sebab, saat Edy menjabat sebagai Ketua Umum, kondisi PSSI memang sudah amburadul.

PSSI ibarat kapal yang diisi oleh nakhoda yang buta arah, hingga tak tahu harus dibawa ke mana kapal tersebut. Kondisi ini semakin diperparah oleh awak kapal yang tidak becus dalam membantu sang nakhoda. Sudah berulang kali pergantian Ketua Umum, namun PSSI tetap istiqomah, stagnan tanpa ada perubahan.

KLB sebagai Solusi dengan Catatan Tebal

Setelah Edy Rahmayadi mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum, secara otomatis posisinya digantikan oleh Wakil Ketua Umum, Joko Driyono. Kondisi ini sangat mengecewakan bagi pencinta sepak bola, khususnya bagi masyarakat yang menginginkan reformasi total di tubuh PSSI.

Seperti yang kita tahu, Joko Driyono adalah muka lama. Dia adalah salah aktor utama yang menyebabkan PSSI menjadi federasi sepak bola yang tidak sehat. Maka menjadi wajar jika mundurnya Edy dari PSSI tidak akan berdampak apa-apa, selama yang menjalankan roda organisasi di sana tetap muka-muka lama.

Kongres Luar Biasa (KLB) sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengurai problem ini. KLB adalah jalan untuk memilih pemimpin baru dengan kepengurusan baru. Jika PSSI benar-benar ingin berbenah, KLB merupakan cara paling aman dengan resiko yang yang tak terlalu mengkhawatirkan.

Namun demikian, harus diakui bahwa untuk melaksanakan KLB bukanlah perkara yang mudah. Terlebih, untuk saat ini, pengurus PSSI sendiri cenderung enggan untuk melaksanakan KLB dengan alasan waktu yang terlalu mepet dan ditambah tak ada permintaan dari voters.

Kunci bisa tidaknya KLB dilaksanakan sebenarnya berada di tangan voters. Selama ini, voters hanya menjadi pengikut setia pengurus PSSI. Apa pun yang diinginkan pengurus PSSI, voters pasti mengiyakan. 

Sehingga tidak heran, meski Ketua Umum sudah diganti oleh banyak orang, kondisi PSSI tetap saja mengecewakan. Selama ini, Ketua Umum perannya tak lebih sebagai boneka yang digerakkan oleh pengurus-pengurus lama. Gampangnya, siapapun Ketua Umumnya, pasti ada Joko Driyono cs. di sampingnya.

Andaikan KLB bisa dilaksanakan, maka perlu ada catatan yang harus dipenuhi. KLB dilaksankan bukan hanya memilih Ketua Umum baru dengan kepengurusan lama, melainkan mengubah total kepengurusan, bahkan sampai kepada Komisi Ekesekutifnya. 

Jika KLB hanya memilih Ketua Umum baru saja, sedang kepengurusan yang lain tetap diisi orang-orang lama, haqqul yaqin saya memastikan bahwa mimpi melihat PSSI berubah akan tetap menjadi mimpi semata.

Selama ini, Kongres PSSI hanya menjadi event datar yang tidak menghasilkan keputusan besar. 

Kongres tahunan misalnya, yang seharusnya menjadi wadah untuk mengevaluasi, tak ubahnya seperti acara reuni yang dipenuhi dengan dagelan-dagelan memuakkan. Kongres hanya menjadi ajang mengkondisikan voters. Dan voters, hanya hadir untuk mengiyakan apa yang disampaikan oleh pengurus PSSI.

Jika KLB bisa terlaksana, tak ada pilihan lain kecuali mengubah total kepengurusan di tubuh PSSI. Orang-orang lama di tubuh PSSI sudah tak layak diberi kesempatan lagi. 

Mumpung momentum ini masih ada, sudah saatnya voters sadar bahwa mereka punya kekuatan dan kesempatan untuk memperbaiki PSSI. Segera ajukan keinginan melaksanakan KLB. 

Pilih Ketua Umum yang punya kapabilitas, integritas, dan bebas dari kepentingan politis. Rombak total kepengurusan inti berikut Komisi Eksekutifnya. Buang jauh orang-orang lama, ganti dengan orang baru yang lebih paham sepak bola.

Walhasil, mundurnya Edy bisa membawa dua dampak: positif dan negatif. Menjadi positif apabila mundurnya Edy dijadikan momentum untuk mengubah total kepengurusan di tubuh PSSI. 

Sebaliknya, jika pengurus PSSI tetap diisi oleh orang-orang lama, mundurnya Edy hanya menjadi perpindahan dari mulut buaya ke mulut singa. Harusnya, habis gelap terbitlah terang, bukannya habis Edy terbitlah Jokdri.