Dalam banyak literatur filsafat politik, dijelaskan bahwa apa yang membedakan demokrasi pada zaman Yunani klasik dengan demokrasi modern, yakni bagaimana dalam demokrasi modern terjadi konvergensi antara konsep demokrasi dengan konsep liberalisme dan juga negara hukum modern (rechtstaat). 

Sebagai salah satu derivasinya, Hak Asasi Manusia menjadi basis dalam demokrasi modern, suatu hal yang tidak dikenal sama sekali dalam konteks demokrasi klasik, yang kita tahu di dalamnya masih ada diskriminasi politik berdasarkan konstruksi gender, bahkan masih ada perbudakan-perbudakan. 

Demokrasi modern mengandaikan adanya kebebasan dan persamaan sebagai warga negara, dengan tidak melihat etnisitas, gender, agama ataupun identitas-identitas partikular lainnya.

Bisa juga dikatakan bahwa yang menjadi basis etis dalam demokrasi adalah reason, dan bukannya given. Oleh sebab itu, masyarakat demokratis diandaikan sebagai sebuah masyarakat yang ilmiah, di mana setiap warga negara dapat mempertarungkan argumentasi secara rasional dan bukannya mengedepankan sentimen-sentimen primordial.

Karena itu, saya menyepakati pendapat Budi Hardiman dalam buku Demokrasi dan Sentimentalitas, bahwa demokrasi bisa dikatakan sukses manakala diikuti pula dengan tumbuhnya penalaran publik.

Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat bagaimana perangkat-perangkat demokrasi liberal bekerja, seperti adanya hak-hak sipil dan politik, di mana setiap warga negara dengan tidak memandang etnisitas, gender, ataupun agama, mempunyai hak yang sama dan sudah menjadi ketentuan konstitusi.

Akan tetapi, di sisi lain, beberapa fenomena justru menunjukkan menguatnya politik identitas sebagai sebuah preferensi politik, dan hal tersebut bisa mengacaukan dalil bernegara karena masyarakat lebih mengidentifikasi diri sebagai etnos, dibandingkan sebagai citizen Indonesia.

Gusti A. B. Menoh melalui buku Agama dalam Ruang Publik berpendapat, bahwa hal tersebut menjadi permasalahan karena demokrasi mensyaratkan citizenship-politics, dan bukannya religion/ethnicity-based politics.

Meski demikian, kita tidak bisa mengabaikan fakta sosiologis yang menunjukan masih cukup kuatnya masyarakat yang mendasarkan pada value yang berangkat dari semangat partikular, yang kemudian menjadi preferensi politik, termasuk untuk dibawa ke dalam arena ruang publik politis. Bagaimanapun juga, demokrasi membutuhkan legitimasi sosiologis-politis, termasuk dari mereka yang mendasarkan pada religion/ethnicity-based politics tersebut.

Oleh sebab itu, bila melihat fakta sosiologis yang demikian, menerima sepenuhnya pendasaran demokrasi liberalisme, yang di dalamnya sejak awal mendegradasi aspirasi religion/ethnicity-based politics dalam partisipasi ruang publik politis, tidak akan menemukan relevansinya dalam masyarakat Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, penting kiranya untuk menimbang pemikiran Jurgen Habermas, seorang tokoh Teori Kritis generasi kedua. Di tengah perdebatan panjang antara komunitarianisme (aliran pemikiran filsafat politik yang menolak pembatasan peran politis etnos, baik nilai yang bersumber dari agama, komunitas lokal etnisitas dan sebagainya) dengan liberalisme (yang melakukan distingsi tajam terhadap apa yang disebut sebagai semangat partikular (primordialisme) dan universal), Habermas mencoba untuk melampaui kedua aliran pemikiran filsafat politik tersebut, dengan teorinya yang disebut sebagai Demokrasi Deliberatif.

Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Deliberatif menjelaskan bahwa istilah deliberasi berasal dari kata latin, yakni deliberattio. Istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang, bisa juga diartikan sebagai musyawarah. Semua arti leksikal tersebut harus ditempatkan dalam konteks publik atau kebersamaan secara politis.

Dalam teori demokrasi deliberatif Habermas, salah satu titik tekannya, yakni soal legitimitas, bahwa sebuah kebijakan atau norma publik, makin legitim ketika dalam prosesnya menekankan pada diskurivitas rasional dan terbuka terhadap pengujian publik, termasuk keterbukaan terhadap revisi-revisi.

Oleh sebab itu, untuk menjawab Quo vadis Politik Identitas dalam Demokrasi? dengan menimbang pemikiran Habermas, di sinilah titik pentingnya, yakni soal diskursivitas dan ruang publik politis.

Jika dalam demokrasi liberal, politik identitas tidak mendapat tempat dalam ruang publik politis, karena ruang pubik harus menjaga netralitasnya dari identitas-identitas partikular, atau dengan kata lain, sejak awal negara harus mampu membendung motivasi religius ataupun etnisisitas dalam ruang publik politis, maka dalam pandangan Habermas, hal tersebut justru tidak mencerminkan sebuah fairness. Habermas memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai “konsep toleran tentang asas netralitas”.

Artinya, negara tidak boleh membendung partisipasi dalam ruang publik politis yang berdasarkan politik identitas, termasuk iman religius. Akan tetapi, keyakinan iman religius tersebut, ataupun semangat primordial lainnya, harus mendapatkan sebuah “status epistemis”. Dengan kata lain, harus mampu dijelaskan secara rasional dalam ruang publik politis dengan mengedepankan diskursivitas, sehingga mampu dimengerti oleh warga negara lainnya.

Menjadi hal yang penting lainnya, yakni identitas partikular (konvensional) tersebut harus selalu terbuka diuji secara kritis dalam ruang publik politis, sehingga penafsiran-penafsirannya tidak ekslusif untuk kepentingan kelompok primordialnya semata, tetapi mampu menjangkau masyarakat luas dan memunculkan saling pengertian intersubjektivitas.

Budi Hardiman, seorang penafsir terkemuka Jurgen Habermas, mengemukakan, contoh konkret di Indonesia, bagaimana seorang berpartisipasi dalam ruang publik politis dengan berangkat dari identitas primordial, namun menafsirkan identitas primordial tersebut tidak hanya untuk ekslusif kepentingan kelompoknya semata, yakni Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur.

Jenis partisipasi ruang publik yang demikian disebut sebagai “patriotisme konstitusi” dengan mendasarkan pada apa yang disebut sebagai “identitas post-konvensional”.

Bila melihat kondisi sosiologis Indonesia, barangkali yang paling relevan adalah model demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Model komunitarianisme tentu dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, karena kebijakan politis (atau bahkan konstitusi) yang dirumuskan akan sangat tergantung kelompok identitas partikular yang dominan, pun demokrasi liberal yang mendasarkan pada sekularisme, masih terlalu jauh bila melihat kondisi sosiologis Indonesia, yang masyarakatnya masih sangat dipengaruhi nilai-nilai primordialisme.

Sehingga yang paling memungkinkan adalah demokrasi deliberatif, bagaimana seorang bisa berpartisipasi dalam ruang publik politis dengan mendasarkan pada politik identitas, tetapi dengan catatan, ia harus selalu mau terbuka memperbarui tafsirannya guna kepentingan publik dengan mengutamakan proses diskursivitas dalam ruang publik politis.