Fenomena pungutan liar (pungli) bukan hanya ada di tingkat pusat saja bahkan sampai ke daerah. Di tingkat pusat, seperti yang telah diketahui Polri telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh oknum Pejabat kementerian Perhubungan.

Di tingkat daerah, terjadi pungutan liar (pungli) di jembatan timbang Subah, Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut diketahui langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika hendak pulang dari tugas dinas di Banyumas. Melihat adanya pungutan liar (pungli) membuat sang Gubernur marah besar.

Kasus pungutan liar (pungli) baru ini terjadi di Pandeglang Banten yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Pemprov Banten. Pungutan liar (pungli) itu dilakukan kepada guru – guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkat jabatan. Hal yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ketiga kasus diatas seolah – olah menjadi pukulan telak bagi birokrasi Indonesia khusunya di bidang perhubungan dan pendidikan. Kejadian tersebut harus dijadikan sebagai peringatan bagi birokrasi Indonesia untuk berbenah agar hal serupa tidak terulang kembali.

Keinginan memperoleh keistimewaan terhadap hak – hak yang diberikan oleh pemerintah beserta birokrasinya menjadikan birokrasi sebagai tempat bertemunya antara penguasa pemburu rente dengan aktor – aktor diluar birokrasi.

Institusi dan mekanisme birokrasi sering menciptakan aktor – aktor pemburu rente, yaitu aktor di dalam ataupun di luar birokrasi yang melihat adanya peluang untuk menciptakan rente dari mekanisme dan kegiatan birokrasi (Drugov, 2009; Lee dalam Dwiyanto dan Kusumasari, 2001b).

Patologi Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patologi diartikan ilmu tentang penyakit. Menurut Agus Dwiyanto (2015:39) konsep patologi berasal dari Ilmu Kedokteran, yang mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia sehingga menyebabkan tidak berfungsinya organ itu.

Dilihat dari pengertian patologi diatas, bahwa patologi birokrasi adalah berbagai penyakit yang menempel pada sebuah birokrasi dan menyebabkan matinya fungsi – fungsi birokrasi. Ketika matinya fungsi birokrasi akan menghambat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat.  

Salah satu penyebab timbulnya patologi birokrasi adalah karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma – norma hukum dan peraturan perundang – undangan (Junus: 2017: 145). Salah satu contonya adalah Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu dari sekian banyaknya patologi birokrasi di Indonesia.

Pungutan liar (pungli) ini dapat dilakukan oleh pemangku jabatan pimpinan dan terdapat pula oleh “pegawai rendahan”. Motivasi dari praktik tidak terpuji ini didorong karena adanya tindakan pemberian pelayanan oleh pejabat atau pegawai kepada pihak lain yang menguntungkan, maka dengan hal itu pejabat atau pegawai tersebut melakukan sesuatu untuk memperoleh imbalan kepada pihak lain yang diuntungkan.

Praktik Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai karena pengembanagan mindset, sosok, dan perilaku yang salah. Sebagaimana menurut Agus Dwiyanto (2015: 164) permasalahan muncul karena selama ini birokrasi mengembangkan mindset, sosok, dan perilaku yang salah.

Sehingga yang muncul dari aparat birokrasi yaitu sebagai penguasa daripada sebagai agen pelayanan. Dengan mempunyai mindset, sosok, dan perilaku tersebut, dengan demikian aparat birokrasi cenderung berperilaku sebagai pemburu rente daripada sebagai agen pelayanan (Dwiyanto, 2015: 164).

Reformasi Birokrasi

Setiap penyakit pasti ada obat untuk menyembuhkannya, begitu pula dengan patologi yang melekat di birokrasi. Obat yang tepat akan mempercepat penyembuhannya dan memulihkan fungsi – fungsi yang mati sehingga dapat kembali berfungsi seperti semula. Obat dari penyakit birokrasi atau patologi birokrasi adalah reformasi birokrasi.

Melalui Peraturan Presiden (perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, pemerintah menginginkan penyelenggara pemerintah yang baik, bersih, bebas korupsi, melayani dan profesoinal. Tetap hal yang diharapkan belum semuanya tercapai, karena masih banyak praktik – praktik tidak terpuji seperti pungutan liar (pungli).

Permasalahan birokrasi di Indonesia begitu kompleks, maka pengembangan dalam upaya membangun birokkrasi harus secara menyeluruh. Program reformasi birokrasi harus dapat menyentuh semua dimensi permasalahan birokrasi, sehingga perubahan dari aspek birokrasi tidak terpengaruhi oleh patologi birokrasi lainnya.

Saber Pungli

Pemerintah dengan serius menangani praktik tidak terpuji pungutan liar (pungli) ini. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan Perpres tersebut diharapkan praktik pungutan liar (pungli) dapat dicegah dan ditindak sehingga menimbulkan efek jera.

Dikutip dari Liputan6.com (8 Mei 2018), presiden Joko Widodo ketika ditanya mengenai ungutan liar (pungli), kemudian Joko Widodo mengatakan “disikat semua”. Ini bukti keseriusan pemerintah memerangi praktik – praktik tidak terpuji khususnya pungutan liar (pungli).

Selain dengan keluarnya perpres tersebut, peran masyarakat sangatlah penting dalam pemberantasan pungutan liar (pungli). Menurut Benny Sumardiana (Tribunjateng.com, 15 November 2018) peran masyarakat sangatlah penting dalam pemberantasan pungli, sia – sia jika aparat sudah menerapkan larangan pungli jika masyarakat masih melakukan pemberian pungli.

Satgas Saber Pungli ini menerima setiap pengaduan dari masyarakat diterima oleh petugas kemudian akan diserahka kepada kepala posko satgas. Jadi, jika ada praktik pungutan liar (pungli) masyarakat harus melaporkan kepada Satgas Saber Pungli dan Satgas tersebut akan menindaklanjutinya.