Sri Mulyani Indrawati, atau biasa disapa Ani, lahir di Tanjung Karang, 26 Agustus 1962. Ani lahir dari keluarga cendekiawan yang sangat mengutamakan pendidikan. Ayahnya, Prof. Satmoko dan Ibunya Prof. Sriningsih Satmoko adalah guru besar Universitas Negeri Semarang (UNNES).

“Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, Ani dan saudara-saudaranya juga tumbuh menjadi orang-orang yang berprestasi dan berpendidikan tinggi. Mayoritas kakak dan adik Ani menyandang gelar master dan doktor, hanya satu orang yang bertitel sarjana, sementara satunya bergelar profesor. Hebatnya, di bangku sekolah dan kuliah prestasi Ani bersaudara selalu menonjol, sehingga biaya sekolah gratis di dalam dan luar negeri.

Karakter Ani bersaudara memang sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan oleh kedua orangtuanya. Mereka dibiasakan hidup dengan sesuatu yang dimiliki, tidak berangan-angan yang macam-macam, jujur, tidak mengambil milik orang lain, dan tidak materialistis. Membaca dijadikan bagian keseharian keluarga. Kompas danSuara Merdeka adalah bacaan wajib mereka. Majalah Kuncung, Bobo, dan Gadis adalah bacaan masa kanak-kanak. Hal ini terbawa saat dirinya menjadi menteri.

Ani adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank). Sebelumnya dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan Ani menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bapenas. Sejak 2008 Ani menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Boediono dilantik sebagai Gubernur BI (Bank Indonesia).

Perjalanan Ani adalah perjalanan penuh prestasi. Selain menjabat berbagai posisi penting bidang ekonomi baik nasional maupun internasional, hampir di setiap jabatan yang diembannya Ani selalu menorehkan prestasi yang fenomenal dalam waktu singkat Beberapa contoh yang bisa kita lihat antara lain:

(1) Memimpin reformasi di Departemen Keuangan yang menghasilkan peningkatan penerimaan pajak hampir empat kali lipat dalam jangka waktu separuh windu sebagai berikut:

— 2004 = Rp 238,4 T

— 2005 = Rp 370,9 T

— 2006 = Rp 461,5 T

— 2007 = Rp 506,0 T

— 2008 = Rp 670,4 T

(2) Menteri Keuangan terbaik Asia tahun 2006, 2007, 2008 versi Emerging Market.

(3) Menteri Keuangan Terbaik Dunia 2006 versi Euromoney.

(4) Bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menertibkan ribuan rekening liar departemen, yang sejak orde baru dicurigai sebagai alat korupsi.

(5) Menerima Hatta Anti Corruption Award, karena dianggap sebagai pribadi yang bersih, melakukan perbuatan nyata memberantasan korupsi.

(6) Sejak menjabat Menteri Keuangan hingga pindah tugas di Bank Dunia Ani sudah tiga kali terpilih wanita paling berpengaruh di dunia.

Jika prestasi Ani harus dibeberkan satu persatu maka catatan ini hanya akan penuh dengan catatan gemilang prestasi seorang Bathari ekonomi berdarah Jawi ini. Namun prestasi yang paling harus diakui rakyat Indonesia dari seorang Ani adalah jasanya menghindarkan bangsa ini dari pengaruh krisis moneter (krismon) dunia.

Tidak cukup sampai di situ. Ani juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 3 besar tertinggi dunia saat krisis. Mungkin sebagian pihak khususnya para politisi (para politikus) berusaha mengecilkan arti dari “menghindarkan bangsa dari ancaman krisis ekonomi”. Namun marilah kita coba sejenak kembali ke masa lalu yang masih segar dalam ingatan kita, krismon 98.

Kita masih ingat beberapa dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang awalnya juga berasal dari krisis dari luar negeri itu. Masihkah kita ingat orangtua, kerabat, bahkan sebagian dari kita sendiri yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan tanpa melakukan kesalahan apapun?

Masihkah ingat bagaimana kita mendadak tidak tahu lagi bagaimana kita harus menghidupi keluarga kita? Berapa banyak rakyat yang bunuh diri dan masuk ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa) karena secara tiba-tiba kehilangan masa depan mereka? Berapa banyak orang-orang gigih dan ulet yang harus kehilangan kerja keras seumur hidupnya dalam waktu sesaat tanpa mereka melakukan kesalahan apapun?

Belum lagi dampak sosial dan politik yang timbul sebagai dampak dari krisis ekonomi di Indonesia tahun 98 itu. Berapa banyak wanita keturunan yang diperkosa? Berapa banyak yang terbunuh secara biadab dalam kerusuhan Mei 98? Berapa banyak saudara- saudara kita yang terbakar, mati, atau hilang tak ada rimbanya hingga detik ini?

Itulah prestasi terbesar dari seorang Ani. Dialah yang berhasil menghindarkan bangsa ini dari krisis dengan segala dampaknya yang mengerikan itu. Bayangkan jika saja tahun ‘97 kita memiliki Ani yang tampil kokoh sebagai pengawal otoritas ekonomi kita saat itu. Sejarah akan berbeda. Dari prestasi itu saja sangat layak kita mengangkatnya sebagai pahlawan. Bayangkan berapa banyak rakyat terlesamatkan olehnya!

Layak jika James Castle, memuji Ani setinggi langit, “She could be the finance minister anywhere in the world. She’s that good!” Namun sejarah mencatat keberhasilannya untuk bangsa-bangsa dan negara itu ternyata harus memakan tumbal dirinya sendiri. Bangsa-bangsa yang tidak tahu diuntung ini bukannya berterimakasih namun justru menjadikannya pesakitan yang dinistakan. Bangsa-bangsa di Nusantara tak jarang gemar menghukum para pahlawannya sendiri

Kisah perjuangan Ani mengatasi krisis ekonomi yang mengancam bangsa ini mengingatkan pada Raja Leonidas yang berjuang hanya dengan 300 pasukannya melawan musuh yang menyerang negerinya. Bukannya didukung oleh para senator yang duduk nyaman di gedung parlemen, mereka justru bersekongkol untuk menjatuhkan rajanya itu. Raja Leonidas akhirnya gugur dalam pertempuran itu. Namun berkat perjuangannya bangsa Spartan tidak jadi terjajah.

Setali tiga uang dengan cerita tersebut. Politisi di DPR bukannya memberi apresiasi pada Ani atas keberhasilan usahanya. Namun justru menafikan kerja keras dan peran Ani sambil berkoar-koar seolah-olah ancaman krisis 2008 tidak bisa dibandingkan dengan 1997. Mudah memang berbicara lantang di depan mimbar memfitnah para pejuang saat mereka sendiri tidak pernah berjuang. Pengamat memang tidak pernah salah namun pelakulah yang mengubah.

Kelakuan politisi kita tidak lagi mencerminkan para pemimpin bangsa. Mereka tidak berjuang untuk kepentingan bangsanya. Tetapi demi kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Hal terakhir yang mungkin masih mereka ingat adalah kepentingan bangsa dan rakyatnya. Atas nama bangsa dan rakyat mereka gunakan kekuasaannya demi agenda masing-masing. Bahkan rela menghukum para pejuang bangsanya.

Tidak banyak yang tahu bahwa pada masa-masa genting saat berjuang melawan krisis, Ani ikhlas tidak mendampingi ibundanya yang sedang menjemput sakaratul maut. Bandingkanlah dengan kelakuan para wakil rakyat yang gemar membolos sidang itu!

Sebagai sosok pemimpin, Ani dianggap sebagai sosok yang mencerminkan "profesionalism and dignity". Ani juga dikenal sangat lugas dalam menjalankan tugas. Dia tidak akan ragu-ragu mengatakan tidak terhadap sesuatu yang dianggapnya menyalahi amanat. Sikap profesional, amanah, dan lugasnya inilah yang kelak justru menyebabkan sandungan pada kariernya sebagai menteri keuangan.

Banyak tokoh yang terang-terangan mengagumi sosok seorang Ani. Tokoh Partai Golkar, Akbar Tanjung pernah mengatakan, sebagai mantan menteri Ani punya peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pengamat politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, Ani punya kapasitas dan kapabilitas menjadi presiden RI.

Mahfud MD pernah mengatakan bahwa Ani layak untuk memimpin negeri ini karena cerdas. Mahfud MD bertestimoni bahwa Ani tidak mau makan uang haram, yang halal saja kalau tidak berkeringat dia tidak mau. Misalnya saat Ani jadi panitia kegiatan, sudah ada SK-nya. Tapi kalau tidak ikut bekerja dia tidak mau terima honor. “Jarang lho, ada pejabat yang seperti itu!” tutur Mahfud MD.

Awal masalah pada perjalanan karier Ani sebagai menteri adalah saat dia tidak bisa mengkompromikan prinsip-prinsipnya dalam bekerja demi kepentingan bangsa-bangsa di Nusantara. Khususnya saat berhadapan dengan kepentingan bisnis keluarga Bakrie yang kerap berusaha mengintervensi government (pengelola negara) Republik Indonesia.

Banyak yang tidak tahu bahwa sesungguhanyaa konflik antara Ani dan Ical dimulai sejak Mei 2006 akibat kasus lumpur Lapindo. Saat itu Ical masih menjabat sebagai Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat). Terjadi perdebatan siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya penanggulangan Lapindo. PT. Lapindo (keluarga Bakrie), negara, atau kedua belah pihak?

Saat itu Ani paling tegas menentang keinginan Ical. Ahli pengeboran dan geologi menyatakan bahwa luapan lumpur Lapindo disebabkan tindakan eksplorasi yang dilakukan PT. Lapindo Brantas. Hasil audit investigasi BPK mengindikasikan terjadi pelanggaran prosedur dan peraturan. Pelanggaran itu dimulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur di Sidorjo.

Fakta lain datang dari Arifin Panigoro sebagai owner perusahaan operator pengeboran sumur PT. Lapindo. Arifin mengaku bahwa PT. Lapindo telah melakukan pelanggaran SOP (standard operating procedure) serta tidak melaksanakan tindakan pencegahan. Penyebab utama terjadi semburan lumpur di Sidoarjo adalah aktivitas pengeboran. Maka pihak yang bertanggung jawab adalah PT. Lapindo Brantas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 1997 dan PP No 27 tahun 1999.

Dalam kasus Lapindo Ani ingin perusahaan Bakrie-lah yang menanggung seluruh biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara. Sementara Ical ingin negara-lah yang membayar kerugian akibat pelanggaran SOP aktivitas pengeboran perusahaannya itu. Ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Ical yang berulang-ulang disiarkan di TV One, bahwa sesungguhnya dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi, tetapi karena pesan dari ibundanya maka dia berusaha sekuat tenaga “berkorban” membayar ganti rugi korban Lapindo.

Memang benar Ical menjalankan pesan dari ibunya, walakin pernyataan dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi tidaklah tepat. Tak dimungkiri bahwa pengaruh Ical di kabinet lebih kuat dibanding Ani. Negara akhirnya membiayai kesalahan perusahaan swasta tersebut. Dalam kurun 3 tahun Rp 795 M APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran perusahaan Ical ini. Rinciannya: 2007 = Rp 114 M, 2008 = 513 M, 2009 = Rp 168 M (LKPP 2007, LKPP 2008, dan APBNP 2009).

Di mata Ani yang terbiasa patuh pada aturan main yang telah disepakati ini, Ical adalah sosok pengusaha yang licik yang suka memanfaatkan kekuasaan demi bisnis pribadi. Peristiwa selanjutnya yang semakin mempertajam perseteruan di antara keduanya adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan Bakrie.

Periode 2003-2008 terjadi tindak pidana penggelapan pajak oleh PT. Bumi Resources sebesar US$ 620,5 juta. Luar biasa! Para petugas pajak menengarai akuntan PT. Bumi Resources merekayasa pembayaran pajak, dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun. Tidak hanya itu, anak perusahaan Bakrie lainnya seperti PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Arutmin Indonesia diduga melakukan hal yang sama. Kerugian negara akibat ulah berbagai anak perusahaan Bakrie ini jauh lebih besar dibanding kerugian yang disebabkan oleh Robert Tantular.

Ani tidak habis pikir bagaimana mungkin ada perusahaan yang berani mengemplang pajak bahkan merekayasa pajak hingga bertahun-tahun? Ani membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan tambang Bakrie. Ical kebakaran jenggot karena saham perusahaannya anjlok.

Pernyataan yang pernah diungkapkan Ani itu kini terbukti bahwa ada indikasi kuat atas keterlibatan perusahaan-perusahaan Bakrie terhadap upaya penggelapan pajak. Rekaman video saat pertemuan dengan Denny Indrayana di Singapura secara jelas memperlihatkan Gayus Tambunan menyebutkan nama Bakrie.

Dalam pemeriksaan polisi, lagi-lagi Gayus menegaskan adanya aliran dana dari perusahaan Group Bakrie. Di pengadilan, Gayus kembali menyebut nama Group Bakrie dalam proses persidangan kasusnya. Pernyataan kuasa hukum Gayus sendiri, Adnan Buyung Nasution, yang menginginkan dilakukan pemeriksaan keterkaitan Gayus dengan Group Bakrie. Setelah kasus Gayus in kracht pun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut pihak kepolisian terhadap “pihak pemberi”.

Atas segala bukti yang jelas-jelas kriminal tersebut, hingga kini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap Bakrie. Beginilah jika penanganan sebuah kasus penuh nuansa politis sepihak. Tidak juga terdengar ada suara apapun dari gedung DPR untuk mendesak adanya pengusutan terhadap kasus ini. Bandingkanlah dengan reaksi mereka atas kasus Bank Century. Bandingkan pula peran yang telah dilakukan Ani dengan peran yang telah dilakukan Bakrie.

Mengapa pula untuk kasus kejahatan sebesar ini tidak pernah ada demo LSM? Masyarakat tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di balik kasus Century itu. Tapi akibat opini publik yang sudah terlanjur digelorakan, mereka dengan sukarela dan penuh antusias mendukung upaya kriminalisasi Ani.

Puncaknya adalah kasus yang terjadi pada bulan Oktober hingga November 2008 saat Ani menolak permintaan Bakrie untuk melakukan intervensi pada Bursa Saham. Saat itu, akibat laporan keuangan yang buruk, pengaruh krisis dunia serta berbagai temuan pelanggaran dari PT. Bumi Resources harga sahamnya di lantai bursa terjun bebas.

Saham BUMI yang pernah mencapai level tertinggi Rp 8.550 melorot hingga menjadi Rp 425. Kembali Ical menggunakan pengaruhanya. Dia meminta government melakukan suspensi (penundaan sementara) terhadap saham-saham Group Bakrie.

Karena dianggap membahayakan kepercayaan pasar, Ani sangat menentang permintaan Ical ini. Toh saat itu BEI (Bursa Efek Indonesia) sempat melakukan suspensi terhadap saham BUMI. Akibatnya, pada hari Rabu, 6 November 2008 Ani menyerahkan surat pengunduran diri pada presiden. 2 jam kemudian SBY memaanggil Ani dan meminta maaf sambil meminta beliau tidak mengundurkan diri dari kabinet.

Ani bersedia, tapi syaratnya suspensi terhadap saham BUMI harus dicabut, SBY mengabulkan. Maka marah besarlah Ical. Bayangkan saja, esoknya setelah suspensi perdagangan saham BUMI dicabut, harganya melorot tajam. Akhirnya kena auto rejection batas bawah. Sebagai gambaran, sebelumnya BUMI merupakan salah satu perusahaan terbesar yang mendominasi perdagangan BEI. Namun akibat penolakan memperpanjang suspensi oleh Ani harganya jatuh 95%.

Ini terjadi dalam waktu relatif singkat. Dalam sekejap nilai keseluruhan perusahaan ini turun dari Rp 160 T menjadi kurang dari Rp 10 T. Artinya, para pemilik sahamnya menyaksikan dalam waktu singkat kekayaan mereka lenyap sebanyak Rp 150 T! Pantas Ical begitu dendam pada Ani.

Kasus lain semakin menguatkan bukti bahwa penyingkiran Ani adalah komplotan besar untuk memuluskan penguasaan Bakrie atas aset-aset bangsa-bangsa di negeri ini. Kasus tersebut adalah proses caplok mencaplok saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Di sini Bakrie memanfaatkan government daerah demi melancarkan ambisinya. Ceritanya begini, menurut kontrak karya PT. NNT dengan pemerintah, PT. NNT yang sahamnya dikuasai asing harus divestasi (dilepas) 31% sahamnya pada 2006-2010. Namun PT. NNT ini lupa atau sengaja melupakan diri sehingga mereka tidak lakukan divestasi saham selama 5 tahun tersebut. Government Pusat pun menggugat PT. NNT dan menang di pengadilan arbitrase.

Dari proses ini, Government Pusat yang mewakili Republik Indonesia seharusnya berhak membeli/menguasai 31% saham PT. NNT tersebut. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ani mencoba perjuangkan amanat itu, yang terjadi kemudian adalah terjadinya politisasi di DPR dengan membawa-bawa sentimen daerah sehingga Pemda dan DPRD ngotot ingin menguasai juga. Mengapa tidak sejak awal bukan Pemda yang mengajukan gugatan pada PT. NNT?

Mengapa baru ribut-ribut setelah gugatan government pusat dimenangkan? Yang sesungguhnya terjadi dibalik itu adalah parade kerakusan Group Bakrie dengan memanfaatkan government daerah melalui “sentimen putra daerah”. 10% saham awal dibeli MDB. MDB adalah joint venture antara Multicapital (Bakrie Group) dengangovernment daerah. Government Indonesia kalah. Dengan proporsi saham 75% Bakrie Group : 25% Pemda. Artinya dari 10% saham tersebut Bakrie dapat 7,5% dan Pemda 2,5%.

Divestasi berikutnya 14% diincar Government Pusat, namun sekali lagi dapat tantangan dari dalam, terutama dari Group Bakrie yang mengincar saham itu. Pada akhirnya MDB yang terdiri dari 75% Bakrie dan 25% Pemda berhasil mengakuisisi 24% saham PT. NNT. Pada November 2009 Bakrie melalui MDB menguasai 24% saham PT. NNT, bulan itu pula terjadi inisiasi angket Century. Kebetulankah?

Bersambung ke Sri Mulyani, Century, Bakrie