Program Prakerja di pemerintahan jilid dua Presiden Jokowi awalnya terdengar seksi buat saya. Sangat seksi malah, kenapa tidak? Penerima manfaat dijanjikan akan menerima insentif berupa sejumlah uang dalam rangkaian treatment Program Prakerja.

Kebijakan ini lahir agar para pencari kerja mudah mendapatkan pekerjaan sehingga nantinya mampu hidup dengan layak dan sejahtera sesuai dengan (UMR) masing-masing daerah. Kurang lebih begitulah kira-kira tujuannya. 

Sejauh ini sudah dibuka tiga gelombang pendaftaran. Gelombang ketiga ditutup 30 April lalu. Sepertinya gelombang keempat tidak lama lagi akan dibuka. Masyarakat antusias soal ini.

Program populis dengan embel-embel “insentif” berupa sejumlah uang di kala ekonomi makro yang kian lesu di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ancaman gelombang pemutusan kerja (PHK) karena pandemi Korona menjadikan kabar itu layaknya oase harapan.

Setidaknya menyambung napas untuk hari esok akan lebih mudah. Itu pun kalau lolos seleksi dan uangnya benar bisa dicairkan.

Tak dinyana, rupanya format Program Prakerja adalah pelatihan online berbasis video. Masing-masing penerima manfaat menerima kurang lebih Rp3.500.000  di rekening program. Uang senilai Rp600.000 diberikan bertahap tiap bulan selama empat bulan sejak lolos seleksi.

Dana senilai Rp1.000.000 yang didapat dari Program Prakerja diwajibkan oleh penyedia program untuk membeli video self-improvement, pengembangan keterampilan, dan hal lain yang sejenis sejauh menambah kualifikasi pencari kerja pada berbagai platform yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra Program Prakerja.

Ruangguru, misalnya, adalah salah satu penyedia pelatihan online raksasa yang jadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan program ini. Selain itu ada Tokopedia, MauBelajarApa, Pintaria, dan lain sebagainya.

Program pelatihan yang disediakan juga beragam, mulai dari belajar wirausaha, memasak, bahasa asing, menulis kreatif, jurnalistik, desain, dan macam-macam pelatihan keterampilan mutakhir lainnya.

Insentif sebesar Rp150.000 akan didapat oleh penerima program apabila menyelesaikan program pelatihan yang diambilnya--menyelesaikan pelatihan dengan menonton seluruh video secara online, mengikuti serta lolos ujian pelatihan yang disesuaikan dari jenis pelatihan keterampilan yang sebelumnya dibeli penerima program.

Setelah menyelesaikan program, peserta akan menerima sertifikat tanda partisipasi dan dinyatakan lulus dengan kualifikasi tertentu dari subjek pelatihan yang sebelumnya diikuti.

Harapannya, sertifikat pelatihan yang diperoleh penerima manfaat Program Prakerja dapat menjadi semacam “Ijazah” kalau yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi mumpuni dalam pelatihan yang telah diselesaikan sehingga layak diberi kerja oleh penyedia kerja.

Itu pun kalau lapangan pekerjaannya ada.

Kedengarannya canggih, visioner, dan inovatif, bukan? Well, eksekusi uang negara senilai Rp6,7 Triliun menjadi megaproyek pelatihan online menurut saya membuat triliunan uang negara menjadi kerdil manfaatnya bagi masyarakat luas.

Pertama, pelatihan keterampilan terkesan menyederhanakan masalah atau shortcut opinion kalau struktur pengangguran terbuka yang tercatat mencapai 5,28% pada 2019 dari total angkatan kerja di Indonesia adalah melulu perihal minimnya keterampilan.

Jadi, yang disasar di sini oleh pemerintah adalah peningkatan keterampilan calon pekerja.

Kalau memang itu yang jadi soal, uang senilai Rp6,7 Triliun akan lebih banyak berbicara sekaligus memberi dampak signifikan apabila dialokasikan untuk pengembangan mutu Balai Latihan Kerja.

Saya tidak mengatakan kalau mutu BLK yang kita punya saat ini jelek.

Pengembangan daya dan efektivitas organisasi, ketatalaksanaan, kelengkapan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas aparatur, ekspansi jaringan mitra kerja dan penambahan ragam bidang keterampilan yang disediakan sesuai perkembangan era kekinian serta tuntutan keahlian yang banyak dicari di pasar kerja masih jadi isu relevan.

Muara pengembangan BLK tentu saja untuk memperbanyak jumlah unitnya agar daya jangkau ke masyarakat atau peserta pelatihan bisa jauh lebih banyak.

Idealnya, semua peserta yang eligible bisa ikut berpartisipasi tanpa tes maupun syarat yang rumit. Dukungan finansial maupun modal sosial yang memadai pada BLK juga dapat mendorong mereka untuk lebih banyak menjajaki peluang kerjasama kemitraan.

Menurut data Katadata.co.id di sini, sampai dengan tahun 2019, BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 303 unit. Sebanyak 19 BLK Unit Pelaksanaan Teknik Pusat (UPTP) sementara 284 BLK merupakan Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh unit BLK ini dapat menampung hingga 275 ribu peserta.

Kalau kita hitung kasar, anggap saja sebanyak 303 unit BLK membuka pelayanan yang sama, dibagi jumlah provinsi di Indonesia yang ada 34 maka tiap provinsi terdapat sekitar 9 unit BLK.

Daya tampung keseluruhan BLK yang mencapai 275 ribu bahkan kurang dari satu persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Dari total sekitar 25 juta penduduk miskin, itu berarti BLK yang ada hanya mampu menampung sekitar 1,1% dari total penduduk miskin.

Penambahan jumlah unit dan kapasitas pelatihan di BLK merupakan langkah relevan.

Kabar baiknya, BLK saat ini juga tengah digenjot pembangunannya. Setidaknya tahun ini target pemerintah mendirikan sekitar 3000 BLK. Semoga terealisasi tanpa ada halangan berarti. Untuk ini saya apresiasi penuh langkah Presiden Jokowi.

Sarana BLK saya rasa sangat strategis apabila bicara instrumen atau agen implementer untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Di sana segala variabel terukur, mulai dari jenis keahlian, instruktur, kompetensi, dan sertifikat. Masyarakat miskin yang minim pengetahuan soal pengoperasian gawai lebih mudah dan efektif belajar secara direct di BLK. Mereka akan rajin belajar, apalagi kalau ada insentif.

Uang triliunan saya kira untuk membangun dan mengembangkan BLK yang kita punya agar menjadi yang terbaik secara kuantitas maupun kualitas di Asean bukanlah mimpi yang muluk-muluk amat.

Tujuan yang reachable sekaligus reasonable menyongsong persaingan antarbangsa regional Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selain itu, uang triliunan dapat juga digunakan untuk membangun perusahaan negara ala-ala BUMN yang bergerak di bidang outsource yang tidak melulu berorientasi profit, tapi berorientasi keadilan sosial.

Outsource milik pemerintah dapat digunakan sebagai pilot-project untuk membangun landasan hubungan strategis dan ideal antara pekerja dan pemberi kerja yang fokus pada kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah yang kebanyakan relatif berpendidikan rendah.

Masalah pengangguran tidak hanya berputar pada aspek minimnya keterampilan angkatan kerja belaka. Celakanya, unskilled labour kebanyakan memiliki akses yang minim kalau bicara soal jaringan atau modal sosial.

Padahal, jaringan sosial amat penting artinya saat ini mengingat diferensiasi profesi yang semakin kompleks dan berkembang dari waktu ke waktu.

Banyak hal yang dapat dilakukan kalau kita punya jaringan sosial yang tepat.

Orang pintar kalah sama orang bejo, (baca: beruntung). Jangan lupa, orang beruntung kalah sama “orang dalam”.

Itulah mengapa menurut saya Program Prakerja idealnya menyasar sekaligus membangun ekosistem link and match antara pencari kerja dan pemberi kerja yang sehat, adil, transparan, tidak diskriminatif dan terbuka untuk siapapun.

Uang Rp. 6,7 Triliun akan terlihat gaungnya kalau digunakan untuk membangun ekosistem link and match, seperti misalnya, memberikan insentif khusus bagi perusahaan penyalur kerja yang berhasil mempekerjakan peserta Program Prakerja.

Insentif tidak melulu soal uang, bisa dalam bentuk kelonggaran pajak dan lain sebagainya yang mestinya dipikirkan oleh para pejabat negara dengan gaji mahal dari pajak karena itulah tugasnya.

Titik strategis yang perlu dicapai dalam ekosistem pekerja dan pemberi kerja adalah kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dalam meningkatkan kinerja serapan tenaga kerja. Itu baru good governance, bukan hanya jual video belaka.

Alasan kedua, uang Rp. 6,7 Triliun berpotensi menguap tanpa jejak pasti karena orientasi program relatif berskala jangka pendek.

Anggaran besar akan habis dalam waktu beberapa bulan-- kalau tidak sampai tahunan--berjalan tanpa sasaran nyata perihal “kerja” yang terukur secara objektif.

Sulit rasanya membayangkan uang triliunan habis dalam ambisi proyek jangka pendek.

Membedakan Program Prakerja dengan kebijakan sejenis  seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) alias kebijakan bagi-bagi duit menurut saya susah dan tricky. Penerima manfaat mendapat uang Rp600.000 yang diberikan tiap bulan selama empat bulan sejak lolos seleksi Program Prakerja.

Atau dari awal desain proyeknya memang bagi-bagi duit? Saya tidak tahu.

Ketiga, Sasaran program rawan error. Utas ini membahas kalau seorang pekerja yang tidak eligible bisa saja lolos seleksi Prakerja. Tentu ini menimbulkan tanda tanya terkait kriteria apa yang dijadikan tolak ukur sesorang eligible atau tidak menerima Program Prakerja. Jangan-jangan random? Saya tidak tahu.

Kalau sampai ada lulusan sarjana jadi peserta dan penerima manfaat Program Prakerja, well, menurut saya agak keterlaluan.

Selain faktor uang, menimbang Program Prakerja saat ini adalah bicara soal video pelatihan, menurut saya seyogianya seorang lulusan perguruan tinggi tentu mampu mencari berbagai informasi self-improvement secara mandiri, kreatif dan pro-aktif.

Apalagi kalau mereka termasuk anak zaman milenial.

Banyak sekali materi belajar yang disediakan secara gratis di Youtube. Terlebih para lulusan perguruan tinggi sudah dibekali ilmu dan keterampilan sesuai bidang yang ditempuh di universitas. Kesempatan mereka untuk diserap industri di pasar kerja relatif lebih besar ketimbang unskilled labour yang belum pernah bekerja sekalipun.

Idealnya Prakerja spesifik menyasar pada kelompok rentan yang sedang menganggur. Ada sekitar 9% dari 270-an juta warga Indonesia yang masuk dalam kategori penduduk miskin.

Mereka sangat layak diberikan bantuan yang memberdayakan. Mereka ada dimana-mana.

Di perkampungan kumuh kota sampai di pelosok-pelosok desa. Bisa jadi saya, tetangga anda atau bahkan anda sekalipun termasuk didalamnya. 

Sudahi obat bius bantuan yang menina-bobokan.

Mereka perlu diselamatkan dari buta informasi, kebiasaan menerima bantuan, minimnya akses jaringan dan modal sosial, serta peningkatan skill vital dan penyediaan lapangan pekerjaan yang efektif untuk mendapatkan penghasilan jangka pendek.

Negara dan pemerintah perlu memulai mengajak warga miskin untuk berani “berlari”.

Keempat, output Program Prakerja sulit diukur. Paket pembelian berbagai video pelatihan dan keterampilan, bantuan senilai Rp. 600.000 selama empat bulan pada masing-masing gelombang registrasi menurut saya membuat eksekusi tata-nama “Prakerja” menjadi kurang filosofis dalam membawa jiwa dari kata Prakerja.

Tata nama yang terdengar bombastis tapi tanpa isi yang sepadan. Persis seperti kerupuk.

Prakerja secara nomenklatur terdiri dari dua kata, yaitu “pra” yang berarti sebelum dan “kerja” yaitu aktivitas atau beraktivitas yang memiliki nilai ekonomi bagi pelakunya.

Ukuran efektivitas program ini apabila dilihat dari partisipasi dan penyelesaian program pelatihan yang dibeli tentu akan mendekati angka 100%.

Jelas, satu juta rupiah dari saldo Prakerja wajib digunakan untuk membeli video pelatihan. Plus, tambahan Rp. 150.000 apabila peserta menuntaskan pelatihannya sampai dapat sertifikat. Tidak banyak memang, tapi tetap lumayan kok buat beli rokok, pulsa, nasi padang dan es teh.

Dari tata nama Prakerja, idealnya, menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan Program Prakerja adalah tingkat serapan kerja dan masa tunggu kerja peserta program; perubahan nyata dan jelas kondisi peserta yang sebelum ikut program menganggur alias jobless, lalu selesai program, langsung dipekerjakan. Hal yang sulit dicapai apabila luaran program hanya berupa bantuan uang tunai, video, ujian online, dan sertifikat.

Prakerja mestinya membangun modal sosial peserta, dari unskilled labour menjadi tenaga kerja terampil yang bekerja. Dari yang minim akses informasi pekerjaan, menjadi fully aware.

Bukan kumpulan manusia dengan sertifikat belaka. 

Program Prakerja perlu diorientasikan pada upaya pemberdayaan jangka panjang, yaitu berdampak pada penguatan ekonomi kelompok rentan berbasis penyaluran kerja. 

Bukan malah menguap dalam bentuk video single use. Apalagi kalau ekosistem "link and match" tidak tersentuh sama sekali.

Tidak seseksi namanya, buat saya Pogram Prakerja jauh panggang dari api.

Kalau sudah nonton video, lulus ujian online-nya, dapat uang enam ratus ribu, dapat sertifikat, kalau ekosistem penyalur dan penyedia kerjanya tidak ada, piye jal? Gigit jari.