Dunia politik Indonesia semakin memanas. Kali ini bukan hanya sebatas ujaran kebencian dari berbagai kalangan, melainkan inovasi baru dengan pemanfaatan media. 

Memang sudah tidak asing lagi bagi kita melihat pemanfaatan media sosial, televisi maupun online sebagai alat propaganda untuk mendiskreditkan lawan politik masing-masing. Namun kini, sebagai pergerakan under ground, pelaku politik menggunakan media cetak Tabloid Indonesia Barokah yang tidak memiliki legalitas yang jelas dan disebarkan di berbagai daerah dengan Indikasi ujaran kebencian.

Menanggapi kasus ini, karena merasa sebagai pihak yang dirugikan, Andi Syamsul Bakhri sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melakukan tuntutan, serta meminta pada kepolisian untuk segara untuk menemukan aktor intelektual di belakang penerbitan tabloid tersebut setelah sebelumnya pimpinan redaksinya telah ditangkap.

Selain itu, ditemukan pula sebanyak 76 karung Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Palembang. Tentunya kita mampu menginterpretasikan maksud dari penyebarluasan produk tabloid tersebut. Namun demikian, menteri koordinator kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa itu bukanlah masalah jika memang memberikan penecerahan.

Namun apa pun statement-nya, konsekuensi yang harus diterima masyarakat adalah kerentanan doktrin yang beredar begitu cepat. Mengingat seperti yang diterangkan pada kompas.co sebagaimana tuntutan pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang penyebaran berita bohong, dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Maka sangat tidak rasional ketika media yang mampu dijerat hukum dikatakan memberikan pencerahan, dan bagaimana mungkin mampu mengatakan bahwa tabloid tersebut tidak mengandung ujaran kebencian dan hoaks sementara Luhut sendiri mengakui belum membaca tabloid tersebut dengan utuh.

Tentunya bukan itu yang diharapkan oleh masyarakat untuk diucapkan seorang pejabat publik. Mengingat tabloid tersebut sudah tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sedikitnya terdapat 2000 eksemplar ditahan oleh bawaslu Yogyakarta yang didapati di daerah Sleman.

Beberapa tulisan mengatakan bahwa keberadaan Tabloid Indonesia Barokah ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak pasangan calon dalam peningkatan elektabilitas masing-masing.

Seperti pada tulisan yang terbit pada tempo.co tanggal 27 Januari kemarin yang mengambil statement pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan yang menyatakan bahwa keuntungan Paslon 01 adalah ketika tabloid tersebut mampu dijadikan referensi memilih bagi masyarakat.

Sedangkan bagi Paslon 02, keberadaan tabloid itu akan membangun simpati dari masyarakat karena memosisikan dirinya sebagai pihak yang diintimidasi dan dicurangi.

Meski demkian, kecacatan politik ini tidak sama sekali memberikan solusi bagi pemilih, melainkan berfokus pada orientasi kemenangan pasangan calon. Sementara yang kita butuhkan adalah validitas informasi sebagai bentuk pendidikan politik yang baik di tengah carut-marut lemahnya taraf intelektual rakyat Indonesia hari ini.

Cita-cita mulia tersebut hanya akan mampu terealisasi jika segala aspek kenegaraan, baik dari kalangan oposisi dan petahana, mau membentuk rekonsiliasi politik dan berlandas pada ghirah konstitusi dan pancasila.

Beberapa tokoh lain juga turut mengikuti permasalahan ini, di antaranya Hasyim Djojohadikusumo yang geram ingin mengusut kasus ini. Berikutnya muncul pula nama Ipang Wahid sebagai tertuduh yang mendalangi penerbitan tabloid ini.

Seperti halnya praktik politik yang sering kita dapati, pembelaan dan pembenaran diri akan selalu ada. Mungkin pula benar, dan mungkin pula salah, maka pembuktian sebenarnya akan kita saksikan di ranah pengadilan.

Tanpa disadari, banyak yang mulai meninggalkan substansi kenapa tabloid tersebut dipermasalahkan, dan sibuk dengan retorikanya masing-masing. Sementara yang benar-benar dibutuhkan adalah tindakan lanjutan selain dari pengusutan polisi, mengingat edaran tersebut cukup mampu mempersuasi masyarakat dalam konteks pemilu mendatang.

Tentunya sesuatu yang perlu kita apresiasi adalah tindakan Dewan Pers yang telah mengusut langsung dan menemukan fakta bahwa wartawan yang tertera namanya dalam tabloid tersebut tidak pernah mengikuti kompetensi wartawan bersama Dewan Pers.

Ditambah lagi keterangan Bawaslu yang kesulitan dalam menemukan kontor keredaksian Tabloid ini. Kita juga patut mengapresiasi imbauan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginstruksikan untuk membakar tabloid tersebut karena melanggar etika selain daripada melanggar ketentuan kampanye oleh bawaslu, tabloid ini turut didistribusikan ke masjid-masjid.

Maksudnya, pemusnahan ini akan lebih efektif untuk mencegah persebaran kembali, mengingat ini bukti fisik, dan siapa pun bisa saja memengaruhi kebijakan yang ada untuk kemudian meloloskan barang sitaan untuk kembali di publish kepada masyarakat.

Tokoh sosiologi dunia, Max Weber dalam bukunya Sosiologi Agama, menerangkan bahwa pemerintahan yang suci adalah suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik dan tidak membeda-bedakan aspek sekuler organisasi dengan religius dalam ranah kolektifnya.

Oleh karenanya, segala aspek hidup berhak dipandang sama. Namun ketika satu pihak seperti (religi) yang kita hadapi ini sedang coba dipolitisasi, tentu tidak lagi dipandang sama, melainkan dipandang rendah, sementara yang divisualkan di media sosial, mainstream dan televisi, adalah citra baik yang selalu digemborkan.

Sikap skeptis masyarakat sangat penting di sini, dan itu pun adalah sesuatu yang lumrah, karena diperlukan sedikit kekritisan dalam menafsirkan kondisi yang ada. Konstruksi politik semacam ini agaknya mengingatkan kita pada teori daramaturgi yang menjelaskan tentang dualisme karakter manusia ketika berada di depan layar dan di belakang layar.

Maka konsepsi yang terbentuk adalah bagaimana kemenangan hadir sebagai objek utama yang diperebutkan, dengan jalur apa pun dan tanpa mengedepankan konstruksi sosial lainnya yang secara sengaja maupun tidak sengaja terbentuk dari sandiwara yang dimainkan, entah itu berupa opini publik maupun gerakan-gerakan.