Bantahan atas Teori

Membaca tulisan Rionanda Dhamma Putra soal spektrum politik kedua calon presiden yang mengikuti pemilihan pada 2019 nanti membuat penulis mengernyitkan dahi. Ada banyak pertanyaan terkait bagaimana saudara Rionanda dalam mengelompokkan kedua calon pada ideologi-ideologi sosio-ekonomi tertentu. Hal itu tentu diikuti dengan bagaimana realitas dalam sikap politik kedua calon itu sendiri.

Pertama, tulisan tersebut berusaha mengenali ideologi calon melalui terminologi kiri-kanan. “Semakin reaksioner dan konservatif pendirian subjek terhadap isu-isu sosial, semakin “kanan” ideologinya. Semakin pro-pasar/laissez-faire dan neoliberal pendirian subjek terhadap isu-isu ekonomi, semakin “kanan” pula ideologinya,” begitu kutipan dari tulisan itu.

Penulis berbeda pandangan di sini, terutama pada maxim yang disampaikan. Berpatokan pada bagan Nolan (Nolan chart) yang diciptakan David Nolan pada 1969, posisi sosial ditandai dengan arah vertikal (atas ke bawah), sementara posisi ekonomi ditandai dengan arah horizontal (kiri ke kanan).

Untuk posisi sosial, terdapat sikap libertarian di paling atas bagan dan otoriter di paling bawah. Libertarian menunjukkan pandangan bahwa suatu masyarakat lebih baik jika diatur dengan sedikit peraturan dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Otoriter menunjukkan pandangan bahwa suatu masyarakat harus diatur dengan disiplin yang ketat untuk mencapai kestabilan dan ketertiban.

Untuk posisi ekonomi, terdapat sikap progresif di sisi kiri bagan dan konservatif di sisi kanan. Progresif menunjukkan keyakinan bahwa ekonomi harus dikelola untuk kepentingan bersama, entah lewat penguasaan ekonomi oleh negara atau melalui regulasi dan perizinan yang ketat. Konservatif menunjukkan keyakinan bahwa ekonomi baiknya menjadi tanggung jawab individu demi tumbuhnya persaingan pasar, baik secara sehat atau tidak.

Bantahan atas Analisis

Dalam tulisan itu, dikatakan bahwa kubu Prabowo memiliki pandangan sosial yang konservatif. Hal itu betul adanya mengingat penggunaan jargon-jargon ketuanan pribumi sebagai mayoritas, sikap anti-asing yang kuat, dan keinginan untuk terciptanya kohesi yang kuat sebagai suatu bangsa. 

Kubu mereka juga dikatakan reaksioner karena sikapnya positif dengan keadaan sosial masa Orde Baru dengan segala keterbatasannya pada hak-hak warga negara atas nama ketertiban.

Kini, pertanyaannya, seberapa sosialistis posisi ekonomi Prabowo seperti yang dikatakan saudara Rionanda? Apa patokannya? Apa dengan bekerja sama dengan suatu serikat sekerja besar menjadikan mereka sosialis? Apa karena ayah Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, pernah menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia menjadikan anaknya otomatis seorang sosialis?

Prabowo tidak pernah berkampanye soal nasionalisasi atau regulasi yang ketat dalam perekonomian. Yang sering didengungkannya adalah perihal nasionalisme ekonomi yang mengharapkan peralihan penguasaan kapital dari pihak asing ke pihak dalam negeri. 

Apakah itu cukup sosialis? Tidak. Jika itu menjadi patokan seberapa sosialis Prabowo, maka secara teknis kita bisa melabeli Donald Trump sebagai sosialis. Ridiculous!

Kemudian, apakah benar seorang Jokowi adalah neoliberal seperti yang dinyatakan? Apakah penulis memahami istilah neoliberalisme? Apakah kebijakan ekonomi kita sekarang adalah murni neoliberal?

Jika kita mendapuk Jokowi sebagai seorang neoliberal, maka kita bisa menyebutnya sebagai “neoliberal yang gagal”. Kebijakan ekonomi yang paling menonjol saat ini adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ini sangat tidak neoliberal. Pemerintah justru menjalankan kebijakan yang didasari prinsip Keynesianisme.

Keynesianisme adalah spektrum paling “kiri” dari kapitalisme, tapi tetap “kanan” secara umum. Ekonomi Keynesian tidak terlalu liberal dan mengandalkan pemerintah dalam menjalankan regulasi dan membangun infrastruktur sebagai modal (capital) awal pembangunan ekonomi nasional. 

Amerika Serikat era Franklin Delano Roosevelt dekade 1930an menerapkan Keynesianisme untuk menghindari keruntuhan ekonomi pasca Malaise. Orde Baru juga terinspirasi oleh Keynesianisme dalam kebijakan ekonominya. Kebanyakan karena sumbangsih pemikiran salah satu arsiteknya, Sumitro Djojohadikusumo.

Secara sosial, kubu Jokowi cenderung tidak liberal, namun cenderung ke arah otoriter. Jangan lupa, Jokowi adalah salah satu pihak yang pernah menggaungkan represi keras atas peredaran narkotika, alih-alih legalisasi.

Mengatakan kubu Jokowi tidak menggunakan agama untuk alat politik, itu mungkin hanya sebatas jargon politik. Rekam jejak seorang Ma’ruf Amin yang konservatif secara sosial membuat kedua kubu pada dasarnya sama saja dalam menyikapi isu-isu sosial yang ada: kolot!

Ini menunjukkan kenaifan analisis dalam tulisan tersebut. Ada usaha mengelompokkan kedua calon dalam posisi ideologis klasik yang berlawanan: sosialisme melawan kapitalisme. Secara sosio-ekonomi, pandangan kedua kubu pada dasarnya sama: sama-sama pro-kapitalisme dan otoriter.

Bantahan atas Kesimpulan

Meski paling nyaring berteriak “anti-neoliberalisme” dan “anti-asing”, namun Prabowo tidak pernah menjelaskan bagaimana mekanisme kebijakan ekonominya akan berjalan nanti. Prabowo tidak pernah menyikapi betul-betul soal bagaimana mengurusi badan usaha milik negara dan tidak pernah memaparkan bagaimana menyikapi investasi asing vs dalam negeri. 

Kemudian, slogan-slogannya yang bernapaskan nasionalisme terkadang bertentangan dengan keadaan sosial masyarakat kita. Alih-alih mengakui pluralisme sebagai realitas sosial, Prabowo membagi bangsa ini secara biner: pribumi dan non-pribumi. 

Dia memainkan pembagian biner melalui narasi konflik “pribumi Muslim baik yang tertindas” versus “non-pribumi jahat dan penindas”. Menggelikan, karena kita tahu latar belakang keluarga Prabowo sendiri sangat pro-Barat dan sekuler (abangan).

Daripada mencap Prabowo sebagai “sosialis kanan”, lebih tepat jika mengatakannya sebagai seorang oportunis. Kebijakan ekonominya sangat populis dan tidak realistis. Dia mengatakan hanya apa saja yang orang ingin dengarkan, bukan didasari kekalutan pribadinya. 

Masyarakat kita masih banyak yang merindukan sosialisme di lubuk hati terdalamnya. Prabowo, seorang kapitalis pemilik beberapa perusahaan dan perkebunan besar, menangkap keinginan itu dalam janji politiknya.

Jokowi, di sisi lain, walau berlatar belakang keluarga yang sekuler, harus menghadapi realitas bahwa agama menjadi jualan yang laris manis dalam politik kita. Demi mempertahankan suara potensial dalam pemilihan 2019, Jokowi merelakan dirinya untuk berkooptasi dengan kelompok-kelompok konservatif, sekalipun moderat. Basis massa konservatif tentu cukup menggiurkan. Jokowi menyadari itu.

Ketika terjadi banyak diskriminasi dan represi atas kelompok-kelompok minoritas, baik secara relijius atau seksual, Jokowi tidak banyak berkomentar. “Saya sibuk kerja,” itu alasan khasnya soal pengabaian tersebut. Dia ingin menjaga kepercayaan kaum konservatif pendukungnya untuk tidak mengusik tatanan sosial yang ada.

Jokowi adalah seorang kapitalis, namun bukan karena itu ideologinya, namun karena itulah kenyataan ekonomi kita. Indonesia adalah masyarakat kapitalis, itu fakta! Jokowi bukan idealis macam Soekarno, ‘bapak spiritual’ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dia seorang politisi pragmatis dan realis. 

Pragmatismenya didasari untuk menjaga keutuhan koalisi pendukungnya serta stabilitas politik dan sosial. Positifnya, Jokowi menghindari sikap populis dalam kebijakannya. Negatifnya, Jokowi cenderung lemah dalam menyikapi isu-isu penting dan terkesan kurang progresif terlepas imej partai di mana dia bernaung sekarang.