Kepemimpinan perempuan tantangan berat di Indonesia. - Bupati Jember

Jember Fashion Carnaval (JFC) tahun ini meriah dengan kehadiran Presiden Jokowi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2017. Kedatangan Presiden Jokowi ke Jember juga dalam rangka kunjungan kerja. 

Jokowi akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 60.000 siswa di Kabupaten Jember. Kemudian meresmikan rumah susun sederhana di Ponpes Bustanul Ulum di Kecamatan Wuluhan. Selanjutnya, menyerahkan sertifikat Prona/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) dari Badan Pertanahan Nasional, dilanjutkan silaturahmi di kediaman KH Achmad Muzakki Syah, pengasuh Ponpes Al Qodiri, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang.

Bicara Kabupaten Jember, maka akan teringat dengan bupati perempuan, seorang dokter yang cantik. Beliau bernama dr. Faida. Bupati yang tak habis-habis mendapat kritikan dari berbagai kalangan mulai PNS, DPRD, beberapa wartawan dan masyarakat. 

Kabupaten Jember untuk pertama kalinya dipimpin oleh perempuan. Latar belakangnya berasal dari dokter, kalangan masyarakat sipil dan belum pernah bahkan baru menjabat di permerintahan. Boleh dikatakan, terkait ilmu pemerintahan masih perlu banyak belajar dari ketertinggalannya.

Tantangan berat bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia yang notabene berasal dari masyarakat sipil tanpa latar belakang keluarga pengusaha dan pejabat. Peluang perempuan di ranah politik bukan hal yang mudah dibandingkan dengan laki-laki.

Peran ganda dari seorang perempuan masa kini, selain memiliki tanggung jawab di dalam rumah sebagai ibu, juga di luar rumah sebagai wanita karier. Melalui peran ganda ini, perempuan harus benar-benar mengatur kedua perannya tersebut agar tidak terabaikan.

Perjuangan panjang dan bahkan perlu ekstra mengejar ketertinggalannya bagi perempuan, "mulai dari politik dapur menuju politik publik."

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi Indonesia pada Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi: "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum." 

Hal ini mengartikan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum, berperan politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta NKRI. Intinya, negara menjamin dan melindungi setiap warga negara di hadapan hukum tanpa ada pembedaan jenis kelamin dan gendernya. 

Di samping itu, merujuk pada Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, amandemen kedua mengamanatkan: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Hal ini menguatkan perempuan di ranah publik, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilu, Jumat pada tanggal 21 Juli 2017, yang menetapkan bahwa ambang batas pemilihan presiden sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu legislatif tersebut (Opsi A dengan sistem Predential Threshold yang masih menyisakan pro dan kontra).

Ini merupakan peluang besar bagi perempuan untuk menunjukkan existensi dan kapasitas dirinya yang mampu bersaing dengan laki-laki di bidang politik.

Tapi, dalam kenyataannya, kepemimpinan perempuan di Indonesia masih diragukan, ditambah dengan perhelatan yang tak pernah akur dengan mitra kerja baik di eksekutif, legislatif, dan pemberitaan media yang hoax yang tidak secara objektif dalam penulisannya. Makin memberikan stigma yang negatif bagi kepemimpinan perempuan itu sendiri.

Perlu disadari, masyarakat kita yang literasi medianya minim sehingga asal-asalan bahkan menelan mentah-mentah setiap informasi pemberitaan baik berita cetak, media online, dan media sosial yang cenderung memutarbalikkan fakta.

Perlu disadari, kenyataannya, kepemimpian perempuan sangat minim, baik secara kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas, persentase keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 2009-2014 mencapai 18% atau sebanyak 103 orang; dan tahun 2014-2019 mengalami penurunan, yaitu menjadi sekitar 17% atau 97 orang perempuan dari total 56o anggota DPR RI.

Kepemimpinan perempuan di ruang publik sejauh ini masih menjadi perjuangan panjang bagi terwujudnya kesetaraan gender. Status warga kelas dua yang dilekatkan pada perempuan menyebabkan marginalisasi perempuan dalam ruang politik. Marginalisasi perempuan berlangsung secara multidimensional yang disebabkan banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, kultur lokal, bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Fakih:2001).

Kebijakan affirmative action melalui kuota 30% mulai diterapkan dalam pemilu 2004, 2009, dan 2014. Sayangnya, sampai hari ini kebijakan afirmasi belum mampu memaksimalkan partisipasi perempuan dari segi kuantitas maupun kualitas. Minimnya partisipasi politik perempuan karena adanya patriarkisme politik yang membelenggu ruang gerak perempuan. Laki-laki lebih diuntungkan oleh sistem maupun kultur yang mengidealisasikan kepemimpinan laki-laki.

Kepemimpinan perempuan masih menjadi persoalan dalam kultur politik di Indonesia. Perempuan selalu dilihat sebelah mata, baik secara kualitas maupun kapasitasnya. Pandangan agama yang hanya mengakui kepemimpinan laki-laki dalam konsep imam sama sekali menutup kesempatan perempuan.

Namun demikian, atas dorongan kebijakan afirmatif, perlahan kiprah politik perempuan menuai jalannya. Meskipun kuota 30% belum maksimal, namun harus diakui merupakan terobosan yang membua ruang partisipasi politik perempuan. Kebijakan afirmatif merupakan "struktur kesempatan" yang sengaja diciptakan untuk mengintervensi percepatan keterwakilan perempuan.

Sementara itu di level kepemimpinan daerah, belum ada "struktur kesempatan" yang bekerja layaknya kebijakan afirmatif. Artinya, betul-betul menjamin eksistensi perempuan dalam kepemimpinan daerah. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada Langsung untuk memilih kepala daerah. UU Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemilihan kepala daerah diberikan sepenuhnya kepada rakyat.

Bupati Jember dr Faida di masa pemerintahannya masih perlu ekstra berjuang keras meningkatkan kinerjanya sebaga kepala daerah. Bupati Faida dengan jargonnya 3B, tegak lurus, bekerja berdasarkan data dan fakta, Jember baru Jember bersatu. Beliau  juga mendorong masyarakat untuk jadi agen-agen perubahan.

Di samping perlu dukungan semua elemen masyarakat untuk bersatu mewujudkan Jember Terbina. Penilaian harusnya objektif dan bukan tendesius atau kepentingan politis. Pembangunan yang inklusif mampu terwujudkan jika melibatkan perempuan dan anak serta kelompak marjinal yang sering kali terabaikan.

Dukung dan kawal kepemimpinan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali (Sukarno).