Taring lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin diruncing. Tindakan “mengamputasi” intervensi Dewan Pengawas (Dewas) KPK melalui putusan MK adalah senjata berburu yang diharapkan mampu memperkuat maraton kinerja KPK. Dengan taring yang “tak dicadar” intervensi izin Dewas, KPK bisa lebih independen dan rapid dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diharapkan mampu memperkuat kinerja KPK. Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu pada dasarnya menggarisbawahi poin terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Poin ini, tertuang dalam Pasal 12B dan Pasal 37B huruf b UU KPK. Hal yang dipersoalkan dalam poin ini adalah terkait kewenangan Dewas yang menyisir hingga ke hal teknis penanganan perkara, yakni memberikan atau tidak memberikan izin. Bagaimana jika Dewas tidak memberikan izin?


Independensi 

Postur lembaga antirasuah (KPK) selama ini memang sedikit dicadari. Ruang gerak operasi lapangan terkait kasus-kasus korupsi di negeri ini pun terkesan lamban. Hal ini, dilatarbelakangi oleh intervensi kehadiran Dewas sebagai kamera pengintai KPK. Kehadiran Dewas tak membuat KPK sepenuhnya bermanuver. Setiap kali ingin melakukan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, KPK pertama-tama harus melayangkan surat izin ke Dewas. Tindakan ini, secara teknis-operasional tentunya menyita langkah cepat KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketika UU KPK 2019 diaprobasi, banyak pengamat, ahli hukum dan termasuk anggota KPK sendiri yang menyayangkan konten UU. Poin yang disoroti adalah soal keberadaan Dewas yang mengkapling ruang gerak penanganan perkara. Izin kerja terkait tiga jenis kegiatan KPK (penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan) sesuai ketentuan hukum, akhirnya harus mendapat persetujuan resmi dari Dewas. Menurut Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, kebijakan menunggu izin dari pihak Dewas akan memperlambat langkah KPK dalam melakukan penyadapan.

Putusan uji materi UU KPK, hemat aya sejatinya mengembalikan independensi KPK. Karakter independensi ini tentunya harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Karakter ini dibangun melalui kerja sama yang solid antar-anggota dan pimpinan KPK. Kerja sama ini juga harus diperlihatkan melalui indeks kualitas kerja yang jujur dan merakyat. Karakter independensi tidak berarti KPK sama sekali berada di luar kontrol dan bekerja sesuai tajamnya taring.

Pengalaman dugaan suap terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai sejatinya menjadi bahan evaluasi yang mendalam. Stepanus hanyalah salah satu dari profil kepincangan karakter internal formasi keanggotaan KPK. Dengan putusan MK yang melepas intervensi Dewas terhadap KPK, seyogiyanya mampu menyekolahkan lembaga natirasuah ini menjadi sebuah lembaga yang tetap independen dan kredibel.


Publik sebagai Dewas KPK

Terlepasnya sabuk pengaman Dewas KPK dari alur kerja KPK, tidak berarti KPK sama sekali lepas dari perhatian. Sebagai sebuah lembaga yang independen dan kredibel, KPK tetap dalam pantuan dan status pengawasan langsung dari masyarakat. Sebagai pengganti Dewas, KPK akan diawasi secara langsung kinerjanya oleh semua warga negara. Tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan akan tetap dipantau, difollow up, dan diberi evaluasi secara berkala.

Keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi kerja KPK tidak lain menjadi akumulasi indeks prestasi baik KPK di hadapan rakyat. Jika akumulasi indeks prestasi ini dipertahankan, KPK sejatinya tak perlu diberi lampu khusus untuk diawasi. Ketika KPK mampu menjaga citra lembaganya, dengan sendirinya, rakyat menaruh kepercayaan. Citra baik ini biasanya dimulai dari formasi keanggotaan yang jujur dan bertanggung jawab.

Sejauh ini, pekerjaan rumah yang belum dituntaskan KPK masih menumpuk. Beberapa diantaranya adalah kasus penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan buronan suami-isteri, Sjamsul dan Itjih Nursalim; dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) terkait kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC); dan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks kader PDIP Harun Masiku.

Kasus yang melibatkan eks kader PDIP Harun Masiku selalu menjadi catatan krusial untuk KPK. Pasalnya, hingga saat ini, Harun Masiku masih dalam status buronan KPK. Keberadaan Harun Masiku menjadi poin serangan balik untuk lembaga antirasuah karena interval waktu penyelsaian perkara yang terlampau lama. Semua pekerjaan rumah ini tentunya ada dalam pengawasan publik. Rakyat selalu memberi harapan besar kepada KPK agar kualitas kesetiaan, kejujuran, cepat, dan bertanggung jawab tetap dijaga.

Komitmen bersama membasmi korupsi adalah semangat semua penghuni negara. Dengan putusan MK atas uji materi UU KPK, semangat lembaga antirasuah semakin diberi jalan dan berharap mampu menurunkan peringkat indeks persepsi korupsi di negeri ini.