Kalau Gus Dur mengatakan “lembaga legislatif itu taman kanak-kanak”, itu lebih baik daripada dikatakan sebagai ruang tidur. Imajinasinya, kalau di taman kanak-kanak, orang masih lincah mengatur strategi dan langkah untuk bermain, lari dan lompat. Lah, kalau di ruang tidur, hanya ada tubuh yang bernapas (dan mungkin bermimpi).

Bagi politisi yang gemar tidur, di mana saja pasti aman untuk berpulas ria. Bayangkan saja, di ruang sidang, suara-suara yang berseliweran saling jawab, saling debat, dianggap sepi bagi si tukang tidur. Ajaib!

Ada semacam perintah etis, bahwa seorang politisi (anggota dewan terhormat) dilarang tidur saat sidang. Boleh-boleh saja tidur di ruang sidang, asal tidak sedang sidang. Atau, kalau ingin tidur saat sidang, jangan di ruang sidang itu.

Itu berarti alasan apa pun tidak akan diterima publik untuk membenarkan tidur di saat sidang. Alasan itu hanya alibi. Apalagi alasannya klise: lelah karena urus rakyat. Urus tubuh sendiri saja tidak mampu, apalagi urus rakyat. Itu satirenya.

“Kalian mengolah tubuh, mengolah kebudayaan”, itu kata budayawan Bre Redana dalam bukunya yang berjudul Politik Tubuh (Kompas, 2016). Jadi, “ritual” tubuh mengisyaratkan budaya seseorang. 

Kalau jiwa seseorang benar-benar diarahkan untuk mengurus rakyat, tubuhnya tak akan lelah untuk berjuang. Di sini, “jiwa-raga” politisi semestinya lebih tangguh. Tentu karena ia dianggap “lebih”, karenanya disebut “yang terhormat”.

Persis seperti pemuda yang sedang jatuh cinta, ia pasti susah tidur dan susah makan. Ingin kumpul dan dekat terus. Kata orang Jawa, mangan ra mangan asal ngumpul. Kalau seorang politisi cinta sama daerahnya, cinta sama masyarakatnya (konstituen), ia pasti tidak doyan tidur. Spirit-nya pasti kuat untuk mengikuti rapat (paripurna, misalnya) soal rakyat.

Kalau seandainya ikut Bre Redana, ada dalil tentang tubuh, yakni seluruh tubuh kita sebetulnya mengandung memori. Atau sedikit filosofis mutatis mutandis filsuf Blaise Pascal, “tubuh punya logikanya sendiri sehingga logika pun tak sanggup memahaminya”. Memori tubuh itu tidak dipenjara oleh pikiran, tetapi menimbulkan efek psikologis seseorang.

Misalnya, seorang yang biasa caci (tarian tradisional Manggarai), mendengar bunyi gong-gendang saja tubuhnya senang. Ada gerak refleks juga. Lalu, ketika ber-caci, gerak refleks tubuhnya akan sangat lincah, bahkan tanpa menunggu perintah otak. 

Itu terjadi bukan karena kerja keras, tetapi karena mengikuti caci terus-menerus atau “jam terbang tinggi”. Pada saat itu, memori tubuh aktif kembali. Perbedaan antara pemula dan petarung ulung dalam caci pun bisa dilihat secara kasat mata.

Nah, kalau seorang politi tidak bisa “kontrol” mata di ruang sidang, itu karena memori tubuhnya lebih banyak soal tidur. Kebisaan tidur saat sidang membuat tubuhnya otomatis memilih tidur. Itu tidak menimbulkan rasa bersalah pada diri politisi, karena memang sudah terbiasa dan tidak kontrol oleh pikiran.

Tidaklah heran apabila seorang politisi ketahuan tidur (terpublikasi media), ia baru tergopo-gopo melakukan klarifikasi publik dan mencari alibi. Itu terjadi karena pikiran baru bekerja mengatasi otomatisasi tubuh yang gemar tidur saat sidang.

Mengkritik politisi tidur bukan berarti politisi dilarang tidur. Semua orang butuh tidur, butuh istirahat. Tidur itu kebutuhan biologis juga. Mengkritik politisi tidur juga tidak berarti kecoro mencampuri urusan privat sang politisi. Yang jadi soal adalah ketika politisi tidur saat sidang. Dugaannya, itu sudah terbiasa (otomatisasi tubuh).

Kalau memang tubuh itu lelah (dengan alibi sibuk urus rakyat), sebaiknya tidak usah ikut rapat. Atau ia pindah ke ruang lain sejenak. Itu lebih etis. Tak usah malu. Tak usah terkesan terlalu kejar absensi dan uang duduk (kalau ada). 

Yang ditakutkan lagi adalah adanya contagious effect di ruang sidang: mengganggu konsentrasi politisi lain yang sedang berdiskusi atau membuat politisi lain ikut tidur di ruang sidang.

Mau dibawa ke mana aspirasi masyarakat kalau beberapa anggota dewannya tidur di saat sidang? Saat tidur itu, pikiran bernas membangun daerah pasti tidak terbuka. Substansi sidang tidak diketahui. Semua hilang ditelan mimpi dan liur.  

Celakanya, politisi-politisi seperti itu yang lebih ngerocos di media dan medsos. Tidak ikut sidang, tetapi ia merasa paling benar soal kebijakan pembangunan. Seolah-olah mereka paling hebat, padahal di ruang sidang mereka tidak bersuara apa-apa, hanya mimpi yang berkibar.

Sebaliknya, mereka yang benar-benar bersidang, berdebat dan berpendapat untuk kemajuan daerah, justru lebih santun dan bijak bersuara di media dan medsos. Pikiran mereka ada di ruang sidang. Itu lebih didengar dan punya daya mengarahkan kebijakan. Politisi itu bermedia dan bermedsos untuk memantau aspirasi dan diskursus publik.

Adalah sebuah anomali politik apabila rakyat sudah bersuara dan beraspirasi (juga kritik) via media dan medsos, politisi pun ikut melakukan hal yang di medsos. Lalu, kepada siapa lagi semua suara itu berujung? Mereka “yang terhormat” itu bukan pemerintah (juga)?

Mereka yang terhormat etisnya memilih cara-cara yang terhormat pula dalam berpendapat. Setidaknya, mereka menyimpan jejak-jejak pikiran yang membangun daerah di tempat yang pas. 

Jika itu di ruang sidang, lakukanlah di situ. Jika ingin bermimpi, bermimpilah tentang menyejahterakan rakyat dengan bersuara, bukan dengan mendengkur.

Publik terus berharap, tak ada lagi cerita anggota dewan yang mendengkur saat sidang. Aturlah tubuh biar ia jadi jejak budaya yang baik dalam politik berdemokrasi. Mari kita ingat kata fenomenolog dan filsuf Prancis, Marleau Ponty, “tubuh bukan objek, melainkan sehimpunan makna”. Jadi, jangan main-main dengan tubuh, sebab mata “Jaka Tarub” politik publik sedang mengintipnya.

Sekian. Selamat bangun lagi, pak!