Saya sudah beberapa kali bercakap dengan orang-orang yang punya perhatian pada soal politik. Terutama tentang pemilihan anggota legistalif (atau kepala daerah). Rata-rata mereka mengajukan satu kesimpulan, bahwa siapapun calon yang ingin merengkuh suara rakyat, harus berani keluar banyak modal.

Maksud keluar modal tersebut ialah, bahwa hati rakyat harus ditekuk, dirangkul dan dihipnotis, dengan pemberian sejumlah uang (money politic). Kata mereka, cara seperti itulah satu-satunya strategi yang wajib dilakoni jika ingin meraih gurihnya kursi kekuasaan. Sebab, di sistem pemilu langsung seperti sekarang ini, semua rakyat menjadi pragmatis. Ada uang, calon dipilih. Tak ada uang, calon dilupakan.

Saya sangat keberatan dengan pelabelan tidak senonoh tersebut. Karena secara tidak langsung, stempel hina tersebut juga mengarah kepada diri saya dan Anda, sebab kita semua ini bagian dari rakyat. Bahkan dimaksudkan pula kepada mereka sendiri, hanya saja mereka tidak sadar.

Betapa tidak hina. Pragmatis versi mereka tersebut menempatkan rakyat itu sebagai pedagang atau pengasong. “Barang” yang dijual rakyat ialah suara politiknya. Dengan harga yang sudah dikalkulasi sedemikian rupa oleh calon anggota legislatif (atau pula calon kepala daerah dalam pilkada) tersebut. Ketika suara rakyat sudah dibayar dengan rupiah tertentu, maka rakyat tak bisa bergeming dari kontrak politik itu. Merekapun akan memilih calon yang memberi uang sogokan itu.

Dengan cara ini, para calon akan mudah mengkalkulasi peluang kemenangannya. Sebab bisa dihitung secara matematis, akan mendapat berapa suarakah para politisi pemberi sogokan tersebut. Berdasarkan jumlah orang yang sudah mendapat “sedekah politik” darinya itu. Sudah banyak kemenangan calon di pemilu – terutama pileg dan pilkada, dengan menggunakan cara-cara itu. Namun mengapa tak pernah terendus Bawaslu?!

Ironisnya, ketika calon memenangkan suara, biasanya anggota dewan baru tersebut akan berubah diri – meminjam istilah Rocky Gerung yang disampaikannya saat mengisi seminar di UIN Sunan Ampel beberapa waktu yang lalu – menjadi raja. Minta dihormati. Minta dilayani. Tapi sulit ditemui.

Saya sendiri pernah punya pengalaman seperti itu. Suatu ketika saya ingin berdialog dengan seorang anggota dewan dari parpol tertentu, membahas rencana pembangunan gedung yayasan. Maklum yayasan baru, butuh dukungan dari sana sini. Tetapi di luar prediksi, pertemuan tersebut tidak pernah terwujud. Tiga kali bertamu ke rumahnya, tidak sekalipun saya pernah bertemu dengannya. Selalu saja ada alasan ketiadaan “orang terhormat” itu di rumahnya, seperti disampaikan istri atau pembantunya.

Jadi bisa dikatakan, yang dilakukan para calon kepada rakyat selama ini, kebanyakan tak lebih siasat untuk menunjang kemenangannya. Tidak ada kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya, dihiraukan. Lebih-lebih etika politik yang membatasinya. Apatah lagi pendidikan demokrasi yang sejati, yang seharusnya ditransmisikan oleh para caleg kepada konstituennya itu.

Sebetulnya pemilihan umum di era reformasi seperti sekarang ini, merupakan peluang emas untuk memberikan pembelajaran demokrasi tersebut kepada masyarakat. Ingatlah, sebelum era Reformasi ini terjadi, di era Orde Baru, demokrasi yang sejati tidak pernah terwujud. Rezim saat itu tidak pernah menghendaki demokrasi benar-benar dijalankan, karena memang akan merugikan pihak mereka.

Setelah keruntuhan rezim Orde Baru, gaung demokratisasi menyeruak ke segala penjuru. Gaung tersebut terus bergerak – yang menurut Juan Linz dan Alfred Stepan yang dikutip Masykuri Abdullah dalam buku Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia – dari transisi menuju konsolidasi demokrasi.

Dan semenjak pemilu langsung tahun 2004 hingga sekarang, kita sudah memasuki masa konsolidasi demokrasi. Demokratisasi yang sudah terjadi di negeri kita, kiranya dijaga dan dikonsolidasikan terus menerus, guna sampai pada kondisi demokrasi yang benar-benar beradab.

Tapi sungguh disayangkan hal ini seperti dilupakan oleh para calon yang ikut kontestasi politik. Mereka hanya mementingkan dirinya, tanpa mementingkan rakyat, dengan mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada mereka. 

Padahal di dalam demokrasi tersebut terkandung nilai-nilai utama. Sebagaimana Deny JA dalam buku Demokrasi Indonesia: Visi dan Praktek, demokrasi juga sebagai upaya membangun sikap mental atau spirit toleransi, kebebasan dan kesamaan  (core values) di dalam masyarakat.

Karena tidak menampilkan tugas untuk menyampaikan core values demokrasi itu kepada masyarakat, tidaklah heran, jalannya demokrasi politik di negeri ini selalu tidak pernah matang. Masyarakat memang menggunakan aspirasinya, tetapi aspirasi tersebut selalu tidak jauh dari kepentingan uang dan uang. 

Secara sosial masyarakat sepertinya rukun, tetapi di realita yang tertutupi, masih banyak yang bersikap intoleran kepada golongan yang berbeda. Masyarakat memang terlihat menghormati satu sama lain, tetapi di ruang yang tak kasat mata, masih banyak yang menyimpan klaim jika dirinya lebih baik dari orang lain.

Apakah dengan demikian rakyat memang pantas dikatakan pragmatis? Boleh saja itu dijawab iya. Namun jawaban itu mempunyai ekor penjelasan yang cukup panjang. Yang memberikan kesimpulan jika kepragmatisan rakyat tidak muncul dari dirinya sendiri. 

Melainkan kemunculannya adalah akibat siasat yang salah kaprah dari politisi. Merekalah yang sebetulnya mengkonstruk pikiran pragmatis pada diri masyarakat. Merekalah yang membuat masyarakat menjadi rendah seperti itu. Jadi para politisi sendiri itulah yang pragmatis.

Oleh karena itu, seyogyanya para politisi yang mengikuti kontestasi di pemilu tahun 2019, bisa membenahi atau merubah cara berdemokrasi yang selama ini mereka jalankan itu. Paling utama, wajiblah mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, untuk menyampaikan program kerja yang akan diwujudkannya kepada masyarakat.

Mereka harus pula merubah anggapan, bahwa masyarakat tidaklah pragmatis, tidaklah bergantung dengan “sedekah politik” dari mereka. Sebab sebagian besar rakyat tetaplah subyek politik yang masih menggunakan akal waras dan kejujurannya. Serta masih menjunjung tinggi nilai demokrasi yang sejati itu.

Saya sendiri menyaksikan kenyataan manis itu. Salah satunya di perhelatan pilkada gubernur Jawa Timur tahun 2018 ini, yang mengkontestasikan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno Putri melawan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, yang mana tidak ditemukan sedekah politik berkeliaran di mana-mana. 

Respon masyarakat pun positif, terbukti dengan jumlah kehadiran mereka di TPS sebesar 66,92%, seperti diulas Wikipedia. Padahal mereka tidak mendapat rezeki subhat bernama “sedekah politik” tersebut sepeserpun. Wallahu a’lam