Seiring mengemukanya peran media sosial beberapa waktu terakhir, politik yang sesungguhnya urusan sangat serius itu, tak hanya hadir secara kian interaktif di hadapan kita, tetapi juga tampil dengan wajah penuh lelucon.

Kini, baik di WhatsApp, Facebook, maupun Twitter, mungkin hampir setiap hari kita melihat meme, artikel, dan status, yang menampilkan anekdot, satirisme lucu, hingga olokan tentang politik maupun elite-elite yang dianggap nganeh-nganehi.

Sejumlah orang meyakini, kekuatan lelucon punya potensi mendekonstruksi, dan bahkan, melumpuhkan mitos-mitos kekuasaan. Yang lain mempercayai, gelak tawa muncul hendak mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan.

Singkatnya, dengan lelucon kritik dan perlawanan terhadap "ketidakwarasan" penguasa dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, menghibur, tapi sekaligus diharapkan memiliki daya untuk mengingatkan penguasa agar tak mengulang hal yang sama jika tak berkenan ditertawakan.

Namun, belakangan, melihat realitas yang ada, saya mulai ragu dengan "kemanjuran" dan keefektifan humor, satir, dan lelucon politik ini, sebagai alat perlawanan dalam politik. Sebab, kenyataan menunjukkan, elite-elite di negeri ini justru kian kebal dengan satirisme bahkan olokan apapun. Kaum oligark tetap sibuk berkasak-kusuk dengan logika kepentingan elitis mereka, meski sehari sebelumnya beberapa di antaranya dengan begitu rupa digambarkan sebagai segolongan tikus maupun ular berbisa yang jenaka nan rakus.

Sementara, kengawuran logika, kebijakan politik yang bertentangan dengan nalar publik, perilaku politik yang kurang patut, dan ketidakkonsistenan kata dan tindakan, justru kian akrab dalam keseharian politik hari ini. Hingga tidak heran kiranya ada seorang pemimpin yang kemarin mengatakan parpol layaknya sampah hina, tapi kini berdekap mesra dengan parpol.

Atau, seorang elite yang pernah mengatakan agar anggota TNI/Polri tidak bermimpi menjadi kepala daerah, tapi kini menyorongkan anaknya yang seorang perwira aktif TNI maju sebagai calon gubernur. Atau, misalnya, seorang elite yang dulu dengan gagah menyebut kelompok lawannya sebagai kumpulan mafia, tapi hari ini menjabat erat tangan lawan yang dulu disebutnya mafia itu demi dukungan politik. Dan tentu masih banyak lagi bentuk ketidakkonsistenan lainnya.

Publik memang bereaksi. Umumnya, dan ini yang paling lazim, mengolok-oloknya dengan beragam meme dan satire. Namun, ya sebatas itu. Semua orang tertawa, termasuk sang elite, lalu selesai. Cela ada untuk ditertawakan, lalu dilupakan, dan bisnis berjalan seperti biasa.

Memang, sejak lama politik telah mengajarkan kita tentang sikap konsisten untuk tidak konsisten. Tapi, melihat kenyataan di masa kini di mana ketidakkonsistenan menjadi sekadar gelak tawa biasa, sementara mengulanginya berkali-kali tak berpreseden apapun, jelas ini sangat menyesakkan dada.

Humor politik memang menghibur khalayak. Pada awalnya hal itu dipandang sebagai cara yang cerdas. Namun, ketika humor-humor yang dianggap bernilai adilihung itu hadir semudah embusan nafas Mukidi, dia akhirnya berhenti sebagai hiburan semata.

Derajatnya kian profan. Menghibur untuk kemudian dengan cepat terkubur. Terlebih, setelah semua pihak ternyata juga menggunakan cara yang sama untuk mengritik satu sama lain. Humor politik akhirnya semata tereduksi sebagai alat chit chat jamaah lover melawan hater dan begitupun sebaliknya.

Namun, yang jauh lebih meresahkan adalah ternyata kini banyak elite yang menggunakan lelucon dan olok-olokan sebagai alat politik mereka. Contoh teraktual, seiring dimulainya prosesi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, pertarungan antarkubu pendukung di media sosial pun mulai riuh.

Mereka saling serang. Ragam olok-olokan, satir, dan meme yang menjatuhkan kubu lain nyaris setiap satu jam sekali muncul di linimasa media sosial maupun di grup-grup WhatsApp. Catatan perihal ketidakkonsistenan kata-kata dan sikap politik dari para calon di masa lalu adalah isu yang paling marak menjadi komoditas. Uniknya, sebagian besar serangan diwujudkan dalam bentuk guyonan, lelucon, dan anekdot.

Tentu, lelucon serangan itu bukan dibuat langsung oleh masing-masing pasangan calon, tetapi sangat mungkin oleh barisan tim sukses ataupun pendukungnya. Hal ini menunjukkan, elite politik kini ternyata tidak hanya terbiasa memproduksi lelucon melalui sikap, perilaku, dan kebijakan politik, tetapi bahkan tak kalah canggih dalam membuat gimik-gimik gelak tawa politik, seperti info anekdot dan meme, untuk kepentingan politik mereka.

Lelucon politik, yang awalnya menjadi cara menyenangkan untuk mencela kejahatan dalam sistem politik dan pemimpinnya, menjadi senjata untuk menertawakan, mengolok, dan mendekonstruksi siapa dan apa saja. Bahkan, kelas penguasa pun bisa menggunakannya untuk mendeligitimasi lawan mereka. Makna gelak tawa berkelindan dalam beraneka warna kepentingan, bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; hingga dusta pun bisa saja bersenyawa dengan kebenaran. 

Inilah zaman ketika malaikat dan iblis dapat saling tertawa bersahutan. Padahal, seperti kata Milan Kundera dalam the Book of Laughter and Forgetting, semestinya harus menjadi jelas bagi malaikat bahwa gelak tawa iblis selalu dimaksudkan untuk menentang tuhan, bukan malah mengikuti tawa iblis. Oleh karena itu, sebut Kundera kemudian, gelak tawa yang memancing tawa adalah malapetaka. Jika benar kalimat Kundera tersebut, maka bisa jadi politik kita sedang dalam malapetaka.