Pemerintah Kota Pematangsiantar telah berulang kali mengeluarkan kebijakan terkait pemindahan lokasi pembangunan Tugu Sang Naulauh Damanik. Pendirian Tugu tersebut merupakan sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Raja Sang Naulauh Damanik. Raja yang lahir di Kota Pematangsiantar pada tahun 1857. Dia memerintah kerajaan Siantar pada tahun 1882-1904 dan tercatat sebagai raja ke XIV dari Dinasti Siantar (1350-1904).

Sang Naulauh  merupakan raja yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dia merupakan raja yang toleran dimana Ia disebut sebagai raja perintis pembangunan Kota Pematangsiantar-Simalungun. Beliau juga dikenal sebagai raja yang bijak dan murah hati terlebih lagi dikenal sebagai pelopor, penganut, dan pelindung agama islam, khususnya di kerajaan Siantar pada masa penjajahan Hindia Belanda.

Dalam masa ke pemimpinannya sebelum pemerintah Hidia Belanda datang untuk menjajah. Dia telah mewariskan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu kota tertoleran se-Indonesia hingga saat ini.

Untuk itu pembangunan tugu tersebut selalu disuarakan dan didesak masyarakat Siantar untuk segera dibangunan. Tetapi sangat disayangkan, pembangunan Tugu Sang Naulauh tersebut selalu berkecipung dalam kebijakan yang tidak jelas, relevan, profesional, akuntabilitas dan bahkan bisa dikatakan asal-asalan.

Kebijakan pembangunan tersebut kadang dibuat berdasarkan keputusan sepihak oleh Pemko Siantar dengan tanpa melibatkan keseluruhan pihak-pihak yang terkait. Hal ini telah menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Terlebih lagi dipicu oleh faktor kebijakan terkait penentuan lokasi bangunan, telah 4 (empat) kali mengalami perubahan.

Isu pembangunan Tugu Sang Naulauh pun telah lama dicanangkan. Mulai pada tahun 2012 pembangunan tugu tesebut sudah masuk dalam pembahasan rana publik dan pada tahun itu juga sudah sempat mulai dilakukan pembangunan, tetapi mengalami kegagalan. Tahun demi tahun berlalu, pembangunan tak kunjung dilakukan—semua hanya tinggal janji Pemerintah Kota Pematangsiantar saja.

Pemko Siantar dalam awal mula pembangunan ingin dilaksanakan—sudah pernah mengundang berbagai ragam para pihak-pihak yang berkaitan, termasuk tokoh-tokoh adat setempat. 

Mereka diundang diskusi di rana ruang Ilmiah yang berlokasi di Universitas Simalungun. Adapun tujuannya guna memastikan lokasi yang cocok, serta mengambil suatu kesepakatan yang akan diputus dengan landasan hasil kajian ilmiah Universitas Simalungun (USI) yaitu terkait penempatan lokasi pembangunan Tugu tersebut.

Akan tetapi, hasil yang sudah dicantumkan dalam kebijakan tersebut, pun kembali mengalami gejolak dalam internal pemerintah. Keragu-raguan tersebut membuat Pemko Siantar kembali lagi mengundang peneliti dari Universitas Sumatra Utara (USU) pada tanggal 4 Juni 2018 tahun lalu.

Berdasarkan hasil penelitian itu ada 5 lokasi yang diusulkan kepada pemerintah Siantar yakni lapangan merdeka letaknya di sudut menghadap bank BRI cabang Siantar dan sisi tengah lapangan. Kemudian Lapangan H. Adam Malik, Gapura simpang Pematang dan depan Makam Pahlawan simpang Ramayana (adalah Lokasi semula) pada pemerintahan Wali Kota Pematangsiantar Almarhum Hulman Sitorus—yang sempat di lakukan pembangunan peletakan batu pertama.

Berdasarkan ke lima lokasi yang diusulkan oleh tim survei indevenden dari USU. Keturunan raja Sang Naulauh Damanik berserta tokoh-tokoh suku Simalungun dan komponen eknis Simalungun di kota Pematangsiantar sepakat. Adapun lokasinya yaitu Kawasan Lapangan Merdeka—Pematangsiantar. Artinya penelitian dari USU ataupun USI memiliki hasil yang sama terkait penempatan lokasi pembangunan.

Meskipun demikian, bahwa lokasi yang sudah diputuskan bersama dan juga didukung oleh kajian ilmiah dari dua Universitas. Pemerintah tak kunjung juga melakukan pembangunan. Kurang lebih 6 tahun isu pembangunan tetap masih di gantung-gantung dalam angan-angan.

Namun pada tahun 2018, Pemerintah Siantar sudah mulai melakukan pembangunan dengan anggaran APBD 2018. Tetapi pembangunan pun dilakukan dengan lokasi yang berbeda. Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan kesepakatan para pihak-pihak terkait ataupun tokoh-tokoh adat, dengan disertai hasil dari penelitian Perguruan Tinggi USI dan USU yaitu  berlokasi di Lapangan Merdeka.

Dalam hal ini, kebijakan yang berulang kali dilakukan oleh Pemko Siantar telah menimbulkan kekecewaan dalam masyarakat Siantar. Suku Simalungun sebagaimana suku yang pertama mendiami Daerah Kota Pematangsiantar merasa terhina. Pemindahan lokasi Tungu Sang Naulauh yang berulang kali, telah membuat masyarakat suku Simalungun merasa bahwa ini adalah bentuk penghinaan bagi leluhur Simalungun.

Pembangunan yang kerap kali di pindah-pindahkan pun membuat masyarakat merasa jengkel dan geram—dimana kebijakan pemerintah tidak profesional, akurat dan tidak akuntabilitas. Hal itu menimbulkan kekecewaan, membuat masyarakat berturut-turut melakukan aksi ujuk rasa (demonstrasi).

Namun terlepas dari itu, mengingat penulis berkaca dan menilai dari luar rana eknis (kesukuan), akan tetapi penulis tetap berpandangan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidaklah etis. Pembangunan yang dilakukan di Lapangan Haji Adam Malik pada tanggal 10 November 2018, dibuka dan dihadiri langsung oleh Bapak Hefriansyah Noor S.E. M.M. selaku walikota Pematangsiantar.

Tetapi pembangunan yang sudah mencapai 35% dengan anggaran APBD tahun 2018, sangat disayangkan harus kembali berhenti setelah tahap pondasi selesai dibangun. Pemberhentian pembangunan tugu tersebut pun berpotensi dan menjadi kerugian negara. Dimana bangunan yang sudah mencapai 33% tersebut telah menghabiskan dana 1,7 milyar dana APBD.

Pada hal jika berdasarkan ketetapan MajelisPemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pada bab II.

 “Etika politik dan pemerintahan adalah etika yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yangbersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratisyang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasirakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerimapendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dankeseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa”.

Berkaca dari situ pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah konstitusi, serta tidak bertanggungjawab dalam segala tugas maupun amanah yang di embannya sesuai TAP MPR No. VI/MPR/2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut. Pemerintah juga tidak bertanggung jawab dalam segala kebijakan yang sudah dikeluarnya. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam mewujubkannya masyarakat yang damai.