Hadirnya Partai Keadilan di awal reformasi sempat menimbulkan kecurigaan. Diawaki para aktivis dari PII dicurigai akan membawa paham Wahabi. Ketika tak lolos Parliamentary Threeshold, maka PK berubah wajah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ada harapan baru karena PKS mendapat dukungan dari orang-orang pintar, masyarakat kampus. Meskipun masih berazazkan Islam, namun wajah Islam yang beringas seperti digambarkan dunia barat terpatahkan.

Greg Fealy, pengamat Islam dari Australian National University, pernah menyebutkan bahwa Barat perlu menanggalkan pandangan stereotip tentang partai Islam jika ingin membangun kesepahaman dan dialog yang bermanfaat dengan dunia Islam.

Fealy merupakan pengamat Islam dan Indonesianis yang jernih. Secara khusus Fealy menyebut bahwa Islam yang ramah bisa dilihat dari PKS di Indonesia.

Anehnya, para politisi cendekia di Indonesia justru masih terjebak dalam kabut ciptaan Samuel Huntington, Islam adalah musuh dan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Ini pula yang kemudian mengapung dalam pemilihan presiden dua kali terakhir.

Partai Islam selalu dipandang sinis dan penuh curiga. Itulah sebabnya tak banyak partai berbasis Islam yang berani terang-terangan memasang Islam sebagai azaz. Padahal mereka sudah tunduk pada prinsip demokrasi dengan memasuki sistem dan mengikuti pemilihan umum.

Para penganut paham demokrasi, justru bersikap tidak demokratis. Kaum muslim sekuler yang berasal dari negeri mayoritas berpenduduk muslim. 

Di kalangan partai politik, PKS itu dianggap terlalu kanan dan radikal. Sementara di gerakan politik Islam, partai ini dianggap terlalu liberal dan kiri. Posisi yang sangat tidak menguntungkan. 

Anggapan terlalu liberal-kiri, sebenarnya bisa dipahami jika melihat sepak terjang Anis Matta dan Fahri Hamzah. Sementara anggapan terlalu kanan bisa dipahami pula jika melihat gerakan dakwah kader-kader PKS, terutama kaum ibu.  

Maka, ketika ada pemecatan para aktivis PKS yang menjadi motor dan menginginkan PKS lebih terbuka, menjadi pintu masuk dikotomi kanan dan kiri ini. 

Kelahiran Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), adalah manifestasi demokrasi sekaligus otoritarian dalam partai Islam. Di dalam ormas ini, bercokol nama Fahri Hamzah dengan segala kontroversi-nya. Ada Anis Matta yang sempat menjadi sekjen PKS beberapa periode.

Ini bukan hanya merugikan PKS. Ketika PKS muncul ada harapan parpol ini menjadi salah satu yang memimpin modernisasi Islam. Semua aspirasi Islam dimotori ide-ide Islam transnasional, punya kanalisasi institusi lewat PKS. 

Mengadopsi demokrasi, mengadopsi negara dan seterusnya. Tak ada lagi garis demarkasi antara gerakan Islam dan negara.

Gerakan Anis Matta dan Fahri Hamzah memang cukup mengakar dan para pendukung keduanya memiliki basis sosial yang kuat. Ini bisa dilihat di NTT, provinsi yang minoritas muslim, PKS bukan hanya punya basis massa, namun juga bisa diterima secara sosial oleh kelompok masyarakat Nasrani.

Kini, para aktivis Islam progresif ini sudah bernaung dengan mendeklarasikan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI). Di sejumlah daerah, kader PKS yang sudah didaftarkan sebagai caleg memilih pasif. Apalagi deklarasi dan pasifnya aktivis ini justru mendekati hari H pemilihan. Penggembosan?

Celakanya, dinamika di PKS ini ditangkap oleh para caleg partai lain. Caranya, dengan menjadikan mereka sebagai tim kampanye. Di beberapa daerah mungkin berbeda, namun di Semarang sangat terlihat jelas. Para aktivis GARBI malah membantu kesuksesan caleg dari partai lain.

Rupanya para deklarator GARBI ini ingin berdialog dengan struktur PKS melalui data dan fakta, bukan opini. Siapa yang merosot dan tenggelam, siapa yang akan berjaya. Jadi komunikasi yang dibangun adalah tijitibeh, mati siji mati kabeh

Ada semacam gerakan mengagungkan orang dan mengabaikan partai politik. Seharusnya, selain popularitas dan integritas orang, tetap juga butuh partai yang kuat dan bagus. Tanpa mesin partai, kandidat pemimpin akan bertumpu pada iklan politik yang mahal atau dukungan media partisan, juga uang untuk membeli elite-elite lokal yang berpengaruh.

Sejak kasus sapi yang mengantar Presiden PKS saat itu Luthfi Hasan Ishaaq, PKS dianggap partai yang juga melahirkan koruptor. Sesungguhnya jumlah kader PKS yang tersangkut kasus korupsi sangat sedikit, dibanding PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan partai lain yang mapan.

Namun cita-cita PKS membawa kebaruan terancam kandas. Beberapa usaha untuk memperbaiki citra partai yang dilakukan Sohibul Iman, yang lumayan moderat, kerap ditutupi oleh tingkah polah Fahri Hamzah. Kreatifitas yang lucu-lucu dari para kader, tenggelam oleh statemen sarkastis Fahri Hamzah.

Garbi dan PKS memang menjadi paradoks. PKS bisa terkesan otoriter karena menindak para aktivis yang dianggap liberal dan kini mendeklarasikan Garbi. Sementara itu, para aktivis itu juga bisa terkesan membenarkan anggapan liberal karena dalam partai tentu ada aturan yang mengikat.

Dalam sistem demokrasi, yang utama terletak pada prosesnya. Jika sudah menjadi keputusan, semua wajib taat pada keputusan itu.

Mari berpikir fundamental. Parlemen diisi oleh orang-orang partai. Merekalah yang akan membuat Undang-Undang, memutuskan anggaran negara, menentukan arah negara (memilih komisioner KPK misalnya) dan masih banyak tugas lagi. Jika berbeda pendapat sedikit saja sudah langsung mendirikan organisasi baru. Mendirikan partai baru (seperti dalam Golkar dengan turunannya; Hanura, Gerindra; PKPI; Nasdem; Perindo; Berkarya dst) apa yang bisa kita harapkan?

Dengan memperbaiki sistem kepartaian, setidaknya memperpanjang harapan ada politisi baik yang kelak tampil dan mengembalikan kualitas pemilihan langsung kepala daerah.

PKS dan Garbi, apa yang bisa kita harapkan?