Menggeluti kegiatan ekonomi sektor informal – ekonomi bawah tanah, merupakan alternatif bagi sebagian besar migran di kawasan urban. Menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jalan yang dapat ditempuh di tengah keterbatasan kemampuan diri di samping buruknya peran pemerintah dalam menyediakan dan memfasilitasi lapangan pekerjaan.

PKL merupakan variasi kegiatan ekonomi sektor informal yang populer di perkotaan. Keberadaan PKL itu sendiri lebih merupakan sebagai akibat dari tekanan struktur yang dalam hal ini adalah negara.

Kemunculan PKL secara otomatis terjadi sebagai akibat dari bias arah pembangunan. Nyatanya, pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi semata memunculkan eksklusi-eksklusi sosial di dalamnya.

PKL di Indonesia selalu menjadi diskursus yang menarik untuk dicermati. Ia senantiasa menari-nari dalam kompleksitas masalahnya. Menurut hemat penulis, jelas bahwa PKL merupakan entitas kelompok marjinal.

Dalam pada itu, marjinalisasi PKL dapat dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang. Khusus bahasan ini, PKL difokuskan sebagai kelompok miskin perkotaan yang terabaikan dalam konteks pembangunan.

PKL merupakan kelompok yang terpinggirkan, kalah, dan tidak berdaya. Mereka terombang-ambing dalam ketidakjelasan program dan kebijakan. Beberapa program dan kebijakan perihal penataan PKL, khususnya di kawasan perkotaan, sering tidak tepat sasaran dan merugikan pihak-pihak terkait sehingga dianggap belum tuntas.

Belakangan, kebijakan penataan PKL justru dianggap menyalahi aturan. Dalam hal ini, penataan PKL Tanah Abang di Jalan Jati Baru oleh Anies-Sandi adalah yang termaksud.

Terkait hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menganggap bahwa penutupan jalan Jati Baru menabrak sejumlah aturan, seperti aturan jalan pedestrian dan ketertiban umum (www.tribunnews.com).

Selain itu, menurut pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, kebijakan pemprov DKI memfasilitasi PKL berjualan di jalan Jati Baru melanggar Undang-Undang (www.megapolitan.kompas). Oleh karena itu, beberapa pihak menyarankan agar Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Sementara itu, nilai-nilai inklusifitas dalam kebijakan – yaitu keterlibatan yang mencakup di dalamnya partisipasi, aksesibilitas, dan kebebasan untuk menciptakan kebahagiaan bersama sedang populer dan diupayakan bersama-sama. Mencakup hal tersebut, kebijakan seperti ini mengedepankan masyarakat, bukan semata-mata sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Partisipasi, aksesibilitas, dan kebebasan masyarakat harus menjadi prioritas tatkala kebijakan dibuat. Masyarakat harus dilibatkan dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan, mulai dari pengusulan, implementasi, dan juga pengawasannya. Dengan kata lain, kebijakan yang inklusif merupakan paradigma pembangunan yang lebih bersifat bottom up ketimbang top down.

Perihal penutupan jalan Jati Baru, maksud hati menciptakan kebijakan inklusif. Apa daya, pemprov DKI justru melahirkan eksklusi sosial bagi kelompok-kelompok lain.

Kelompok yang terkena dampak langsung, misalnya, adalah pejalan kaki dan supir angkot. Dua kelompok yang disebutkan nyatanya mengeluhkan kebijakan ini dan berharap jalan Jati Baru segera dibuka kembali. Semua berharap, segala sesuatu dikembalikan dan ditempatkan sesuai peruntukannya.

Karena bagaimanapun, alih-alih membuat solusi jitu bagi persoalan PKL Tanah Abang, yang muncul justru persoalan baru. Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemprov DKI harus berbesar hati menerima kritik dan saran yang masuk.

Pemprov DKI jangan antikritik. Pemprov DKI tidak boleh malu untuk mencabut kebijakan yang telah dibuat. Bagaimanapun, keterbukaan juga merupakan salah satu prinsip dasar dalam konteks pembangunan inklusif.

Namun demikian, apa yang telah dilakukan Pemprov DKI tetap patut diapresiasi. Pada dasarnya, Pemprov DKI ingin menunjukkan keberpihakan terhadap PKL sebagai salah satu kelompok marjinal Ibu Kota.

Hanya saja, dalam hal ini, terjadi semacam overlapping kebijakan. Pada gilirannya, hal demikian menjadikan apa yang dicita-citakan dan diupayakan oleh Pemprov DKI justru termanifestasikan dalam bentuk lag of policy (kegagalan kebijakan).

Barangkali Pemprov DKI dapat mencontoh bagaimana penataan PKL yang terjadi di Solo. Penataan PKL di Solo merupakan refleksi dari kebijakan yang inklusif (Warsilah, dkk, 2017).

Pada praktiknya, penataan PKL di Solo dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai wadah yang mengandung esensi sebenar-benarnya partisipasi dalam konteks pembangunan inklusif di tengah konstelasi otonomi dan demokratisasi.

Penataan PKL di Solo merupakan terobosan visioner sebagai model kebijakan pembangunan dalam rangka mereduksi social exclusion di perkotaan. Pada gilirannya, kebijakan yang dilahirkan didasarkan pada pertimbangan kepada tempat dan waktu berdagang, jenis dagangan, serta ukuran dan jumlah dagangan untuk kemudian membuat kawasan dan kantung-kantung PKL melalui relokasi, shelter, gerobak, dan tenda.

Perlu diingat bahwa keseluruhan proses tersebut dapat berlangsung sukses karena dilakukan dengan dialog intens dan intim secara berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penataan PKL di Solo juga memperhatikan faktor kultural di dalamnya. Relokasi PKL di Solo dari Monumen 45 Banjarsari menuju Pasar Klitikan Notoharjo dilakukan dengan prosesi budaya – iring-iringan dengan mengendarai kuda dan didampingi oleh prajurit Keraton Solo yang dipimpin langsung oleh Jokowi (Wali Kota Solo saat itu).

Kebijakan PKL di Solo, khususnya, dapat dijadikan sebagai model pembenahan PKL di Indonesia, terutama Jakarta dan sekitarnya. Pemprov DKI harus dengan jeli melihat pendekatan pembangunan inklusif yang diterapkan di Solo dalam penataan PKL. Lihat bagaimana aspirasi PKL sebagai kelompok marjinal di Solo dapat tersalurkan secara representatif.

Tidak berhenti sampai di situ, peningkatan partisipasi mereka pun meningkat. Praktik pembangunan inklusif di Solo menjadi mungkin dan berhasil karena Pemerintah Kota Solo membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat (dalam mengusulkan kebijakan yang inklusif).

Pertanyaan yang muncul, sudahkah Anies-Sandi melakukan hal itu sebelum memutuskan menutup jalan Jati Baru? Menurut hemat penulis, dalam prinsip pembangunan inklusif – membuka ruang bagi partisipasi, aksesibilitas, dan kebebesan satu kelompok tidak boleh serta-merta menutup partisipasi, aksesibilitas, dan kebebasan bagi kelompok yang lain.

Melihat fakta yang ada, harus ada langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Penataan PKL Tanah Abang harus terus dilanjutkan ke tahap dua dalam kerangka jangka menengah dan panjang, misalnya. Hal itu tentunya dilakukan dengan mencermati beberapa kekeliruan yang dibuat.

Jika memang penataan PKL Tanah Abang dimaksudkan untuk mengeliminasi marjinalisasi yang menerpa mereka, dan jika benar yang dicita-citakan adalah memperbaiki nasib PKL Tanah Abang, maka Pemprov DKI harus menerapkan sebenar-benarnya esensi kebijakan yang inklusif.

Referensi:

Warsilah, Henny (Peny). 2017. Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo Jawa Tengah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.