Debat Pilpres putaran pertama dan kedua telah selesai dilaksanakan. Masing-masing pasangan calon (paslon) sudah bertemu dan saling berargumen tentang hal-hal penting menyangkut persoalan bangsa. 

Mulai dari masalah penegakan hukum yang belum memuaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang masih terbengkalai, tentang energi terbarukan yang belum ada alternatifnya, sampai dengan isu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi industrial yang tidak ketemu solusinya.

Meskipun kedua paslon terlihat sudah cukup berkeringat dalam diskursus tersebut, namun sebagian kalangan menilai bahwa apa yang diperdebatkan oleh kedua paslon masih belum menyentuh persoalan dasar yang dihadapi bangsa ini.

Keduanya masih berkutat pada “tataran teknis” soal kesalahan operasionalisasi pemerintahan dan tuding-menuding tentang kekeliruan pembentukan kebijakan. Pendeknya, sejauh ini, publik sepertinya belum cukup terpuaskan dengan adanya dua debat tersebut. 

Meskipun format debat telah dibuat jauh lebih cair dan dinamis, namun gagasan-gagasan progresif untuk membangun negara ini belum kelihatan tegas. Keduanya masih mengawang-awang dalam kebingungannya masing-masing.

Di “alam lain”, perseteruan antar-pendukung paslon pun tak kalah garing. Alih-alih mendialogkan konten debat, kedua pendukung malah meributkan isu remeh-temeh berkaitan dengan insiden-insiden kecil ketika debat berlangsung, berikut hal-hal personal masing-masing paslon yang sesungguhnya bukan urusan masyarakat.

Dengan gegap gempita, para pendukung paslon, yang kebanyakan disesaki para elite politik obsolet dan sekawanan caleg yang belum tentu dipilih rakyat, masih terus berpolemik dan mendramatisasi hal remeh-temeh tersebut pasca-debat. 

Isu salah tafsir Prabowo soal Unicorn, persoalan kepemilikan pribadi lahan HGU, sampai soal (dugaan) penggunaan alat bantu komunikasi Jokowi dalam sesi debat, semua masih menjadi trending topic di media sosial sehingga menenggelamkan isu-isu krusial yang seharusnya lebih prioritas. Seolah-olah langit Indonesia akan segera runtuh kalau hal-hal itu belum tuntas dibahas.

Akhirnya perdebatan kita lari dari hal-hal substansial. Bukan tentang bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang makin turun, bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi yang masih saja stagnan, bagaimana bisa lepas dari jerat utang luar negeri sehingga bisa mandiri sebagai negara yang berdaulat.

Atau tentang bagaimana merespons ledakan demografi penduduk usia milenial terkait pemenuhan pekerjaan, dsb, melainkan silang pendapat hanya bertahan pada urusan-urusan internal capres yang tak ada kaitannya dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Walhasil, diskursus tentang bagaimana konstruksi bingkai Indonesia di masa depan dalam perspektif para capres tidak tergambar dengan jelas dan utuh, malah sangat jauh dari harapan banyak orang lantaran cuma diisi oleh polemik dan satire dari para politisi pendukungnya yang kelewat absurd.

Tak ubahnya seperti antagonisme gosip-gosip kelas teri ala Lambe Turah yang amat kental dengan banyolan nan menggelikan! Sungguh ironis.

Indonesia Hari Ini 

Persoalan bangsa yang sedang dan akan kita hadapi dalam satu atau dua dekade ke depan bukan hanya sekadar urusan “roti dan mentega”, melainkan juga tentang ketahanan bangsa ini dalam menghadapi tantangan global yang makin kental dengan persaingan antarnegara.  

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, perubahan iklim yang makin ekstrem, perlombaan senjata pemicu perang global, masa depan industri Fintech, disrupsi teknologi, masalah territorial dan terorisme adalah sekelumit masalah yang tengah dihadapi dunia hari ini. Demikian halnya Indonesia.

Sebagai negara dengan katagori menengah-berkembang, Indonesia masih berkutat pada hal-hal klasik yang seharusnya sudah selesai 20 tahun yang lalu. 

Secara faktual, Indonesia masih bergulat dengan kemiskinan yang terus mewabah di mana-mana. Hal ini diperparah dengan ketimpangan kesejahteraan yang masih tinggi, pengangguran terbuka yang kian melebar, kerusakan lingkungan yang terus berlangsung secara masif, serta pelbagai masalah hukum yang belum tuntas sampai hari ini.

Kasus penculikan para aktivis era Orba, pembunuhan Munir, tragedi 65, kasus pelanggaran HAM di Papua, dan lain sebagainya adalah beberapa kasus yang terus mengambang dan masih butuh perhatian ekstra dari negara.

Dari sisi ekonomi, pun kita belum melihat keberhasilan yang nyata. Coba perhatikan aspek fiskal kita. Konstruksi fiskal Indonesia hanya ditopang oleh dua penyangga utama, yakni investasi asing dan utang luar negeri.  

Akibatnya, Indonesia, setidaknya dalam satu dekade belakangan ini, hanya berusaha untuk memoles citra positifnya untuk sekadar menaikkan “akreditasi” dengan harapan arus investasi dari luar bisa mengalir dengan lancar. 

Infrastruktur berupa jalan tol, pelabuhan, dan bandara baru tengah dikebut pembangunannya agar memudahkan arus modal berkembang ke sektor-sektor produktif, yang sampai hari ini belum jelas apakah benar-benar produktif atau tidak.

Sayangnya, nilai investasi dan utang yang masuk ini tidak dibarengi dengan meningkatnya produktivitas perdagangan. Hal ini tercermin dari kemampuan ekspor negara kita yang kurang agresif sebagai akibat lesunya iklim ekonomi dalam negeri.

Beberapa sektor andalan berpotensi ekspor seperti minyak sawit, bubur kertas, dan beragam produk-produk hasil perkebunan lainnya belum kunjung menghasilkan cerita yang menggembirakan. 

Selain kurang efektifnya regulasi, insentifnya pun juga cenderung berkurang. Akhirnya, ketika sektor ekspor kita tidak cukup produktif, maka, sebagaimana biasanya, Indonesia masih tetap menggunakan pendekatan klasik-pragmatis untuk mempertahankan ekonominya. Kalau bukan berharap pada investasi, ya harus ngutang

Masyarakat sesungguhnya menunggu apa prakarsa konstruktif para capres untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas. Gagasan-gagasan progresif-revolusioner model apa yang bisa diambil; atau lompatan-lompatan strategis yang bagaimana yang akan dilaksanakan. Inilah yang tidak ada dari kedua capres maupun dari kedua pendukungnya. 

Jadilah debat dan narasi politik sekadar suguhan tayangan TV yang tidak menarik untuk diikuti. Dan, lagi-lagi, masyarakat tidak dapat referensi yang berbobot untuk menentukan pilihannya pada 17 April 2019 mendatang.

Indonesia Emas 2045; Mimpi?

Kembali pada momen debat. Tentu dua momen debat tersebut masih jelas dalam ingatan kolektif masyarakat. Hal-hal penting yang menyangkut persoalan bangsa sudah disampaikan oleh kedua paslon. 

Namun, publik sepertinya belum begitu puas dengan hasilnya. Bukan hanya karena format debat yang lumayan membosankan, tetapi juga tentang materi debat yang isinya masih hampa dengan gagasan besar. Publik belum memahami betul, ke mana sesungguhnya bangsa kita ini hendak dibawa?

Kita telah melihat bahwa pergantian rezim pemerintahan dalam alam demokrasi pasca-gerakan reformasi tampaknya belum sepenuhnya berhasil mengentaskan persoalan yang ada. 

Demokrasi yang dianggap sebagai lorong ajaib untuk mencapai kesejahteraan, mendorong kesetaraan paripurna di hadapan hukum dan pemerintahan, serta menghabisi korupsi sampai ke akarnya, ternyata tidak benar-benar bekerja sesuai ekspektasi di awal. Bukan hanya karena konsep reformasi yang kelewat abstrak, tapi juga karena visinya yang sama sekali tidak jelas.

Dua puluh tahun reformasi ternyata belum membuat Indonesia benar-benar lepas dari berbagai masalah. Atmoster kebangsaan kita masih diwarnai oleh beragam isu penghambat seperti masalah primordialisme dalam pemilihan kepala daerah, kekerasan atas nama agama, ditambah lagi dengan munculnya kawanan postruth-er pengacau keharmonisan bangsa, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa perkara yang harus segera dituntaskan.

Olehnya, kehadiran pemimpin nasional yang memiliki karisma integratif dalam dirinya inilah yang menjadi dambaan. Bukan justru figur pemecah belah bangsa; atau tokoh yang berpura-pura ‘alay’ demi label milenial.

Bangsa ini terlalu besar untuk diserahkan kepada mereka yang tak serius melihat bangsa ini di masa depan.

Indonesia di tahun 2045 akan mencapai usia seratus tahun. Tentunya ini adalah usia yang sangat matang untuk sebuah bangsa yang besar. Indonesia butuh pemimpin yang tidak hanya tegas dan jujur, tetapi juga harus mampu berpikir kreatif dan strategis. 

Persoalan bangsa Indonesia hari ini tidaklah kecil. Dan alangkah ruginya bangsa ini andai dikelola oleh mereka yang tak memahami tantangan besar bangsa ini ke depan.

Belajar dari gagasan besar reformasi yang gagal hari ini, kita membutuhkan bukan hanya konsep dan visi tentang orde politik yang jauh lebih jelas, tetapi kita juga mengharapkan munculnya tokoh-tokoh bangsa yang visioner dan mahir dalam membawa bangsa ini sesuai cita-cita kolektif bangsa kita.  

Kita membutuhkan presiden yang kuat dan amanah, legislator yang cerdas dan pekerja keras, para penegak hukum yang tegas dan disiplin, serta partai politik yang sesungguhnya, bukan sekadar panitia pemenang pemilu.

Saya berharap bahwa dalam pemilu kita besok hari akan memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki kualifikasi ideal. Saya cari di antara tokoh-tokoh tua, orangnya ada, tapi tidak ikut berkontestasi politik. 

Saya cari dari kalangan anak muda, namun kebanyakan diisi oleh para politisi muda yang lebih merepresentasi kepentingan partainya yang sudah tua. Lagi-lagi tak mewakili anak muda sebagai bibit generasi masa depan.

Saya tadinya berharap bahwa Grace Natalie-lah tokoh pemuda yang bisa diharapkan itu. Saya berharap si mbak cantik Ketum PSI ini muncul dengan gagasan besarnya tentang bagaimana konstruksi Indonesia yang gemilang di masa depan yang dimulai dengan maksimalisasi peran pemuda hari ini. 

Lalu saya segera sadar bahwa harapan saya terlalu tinggi ketika beliau malah nongol dengan (salah satu dari sekian banyak) iklan politik recehnya :

“… num… num.. num.. 
kan.. kan.. kan.., 
kalau haus, ya minum, 
kalo lapar, ya makan”
(..dan seterusnya..)

 Aduhhhhhh… sudahlah.