Sejarah bangsa membuktikan, penerapan politik intoleran (divide et impera) oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan telah berhasil melanggengkan penjajahannya atas Indonesia. Masyarakat dipecah-belah sesuai dengan perbedaan latar belakang kehidupan sosial, agama dan juga kebudayaan. 

Sekat-sekat sosial terbentuk di tengah masyarakat yang majemuk. Akibatnya, masyarakat retak. Hidup diwarnai oleh sekat-sekat yang memisahkan dan mencerai-beraikan. Mereka tak berdaya dalam menghadapi kekuatan kolonial Belanda. Dalam kondisi demikian, para pendiri bangsa ini menyadari kemendesakan pentingnya persatuan untuk dapat keluar dari cengkeraman penjajahan.

Ini tampak dalam usaha mereka mempersatukan Jong Sumatera, Jong Java, Jong Sulawesi dan Jong-Jong lainnya dalam Sumpah Pemuda 28 oktober 1928. Dan terus berlanjut dalam pembicaraan-pembicaraan BPUPKI dan PPKI. Puncaknya adalah bangsa ini merdeka pada 17 agustus 1945. 

Menuju 73 tahun kemerdekaan, rupanya bangsa ini sedang mengalami semacam kehilangan daya ingat (amnesia) kebangsaan. Terutama tentang masa lalu atau tentang apa yang pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa. 

Langsung atau tidak, era penjajahan Belanda telah berhasil menanam benih-benih intoleransi dan diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan status sosial menimbulkan kecemburuan sosial, yang ujung-ujungnya memperkental semangat diskriminatif dan dendam sosial antar individu maupun antar kelompok masyarakat. 

Banyak kemudian lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, forum-forum diskusi dan kesadaran masyarakat sipil umumnya yang selama ini disebut dengan ‘Silent Majority’ merespon hal ini secara serius. Untuk menemukan, mengumpulkan dan menyegarkan kembali perekat-perekat asali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dilakukan dalam rangka mengembalikan daya ingat bangsa akan pentingnya persatuan dan bahayanya berpecah-belah. 

Dalam kondisi kekinian, bahaya berpecah-belah semakin membayang-bayangi kehidupan keseharian kita. Ada banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya karena semangat politik intoleran (divide et impera) yang masih diwarisi oleh mereka yang haus kekuasaan – yang akan dan atau telah berhasil “merebut” kekuasaan politik dewasa ini. 

Sentimen agama, penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi serta pengkotak-kotakan sosial dalam model lainnya membuktikan adanya kelanjutan politik intoleran. Tetapi kini bukan oleh Belanda lagi, malah justru oleh anak kandung Ibu Pertiwi. Sebuah kenyataan pahit bagi NKRI. 

Pilkada DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu menjadi contoh betapa politik intoleran ala kolonial Belanda sangat jauh terasa. Sentimen agama menyeruak ke permukaan, kasus yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tentang Q.S Al-Maidah : 51 misalnya. Tak hanya itu, pernyataan pribumi dan nonpribumi dalam pidato Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut juga menjadi salah satu contoh semangat politik intoleran ‘zaman now’. 

Dari contoh kasus diatas, menuntut peran aktif-positif para elit politik – baik nasional maupun lokal – untuk tidak terjebak pada politik intoleran dan mampu mendayagunakan kemajemukan sebagaimana mestinya. Terutama dalam menghadapi tahun politik pada 2018 ini, dengan hajatan rakyat pesta demokrasi serentak pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota di 171 daerah pemilihan, yang puncaknya pada 27 Juni 2018 mendatang. 

Dalam pada itu, diharapkan pada elit politik lokal di 171 daerah pemilihan tersebut untuk dapat menahan diri. Tidak mengotak-atik kerawanan kehidupan kemajemukan – suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) – disetiap daerah pemilihan masing-masing. Sebagaimana yang pernah terjadi dipilkada DKI Jakarta sebelumnya. 

Tak dapat dinafikan, pemicu gelombang intoleransi yang kian meninggi hari ini adalah akibat dari kemajemukan sosial yang diperalat dan dimanfaatkan oleh mereka yang terjun dalam politik kotor. Berangkat dari itu, kesadaran diri akan kemajemukan mutlak dibutuhkan, menjadi prinsip awal dan hakiki serta sebagai pedoman dalam berpolitik dan dalam mengambil kebijakan. 

Kurangnya kesadaran akan kemajemukan membuat seorang politikus atau penyelenggara negara cenderung melakukan sesuatu “sesuka hati” dan melupakan suara-suara dari kelompok kecil (minoritas) dalam masyarakat. 

Kesadaran akan kemajemukan diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Dapat menjadi peluang dan juga dapat menjadi masalah. Disatu sisi dapat merangsang partisipasi publik demi kelangsungan kehidupan demokrasi, tetapi disisi lain, dapat memicu perpecahan bangsa kalau pemegang roda pemerintahan dan pihak legislatif bersikap diskriminatif, tidak mendahulukan asas keadilan, dan tidak sungguh-sungguh menghargai suara rakyat. Tak heran, jika para pengambil kebijakan justru dapat menjadi ayah kandung dari perpecahan masyarakat. 

Sehingga pemilihan umum yang paling demokratis pun bukan jaminan, karena juga tergantung pada kinerja orang yang terpilih. Sebagai contoh, kasus korupsi dana pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang melibatkan mantan ketua umum DPR-RI Setya Novanto baru-baru ini menjadi pukulan yang menyakitkan bagi masyarakat luas, terutama terkait “kinerja orang yang terpilih”. Matinya moralitas politik menjadi aib yang sangat memalukan bagi bangsa ini. 

Dalam kondisi demikian, perwujudan nilai demokrasi dalam kemajemukan sosial sangat mendesak. Untuk mengupayakan bonum commune (kesejahteraan umum) bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan kesejahteraan khusus untuk para elit politik tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu maupun agama tertentu. 

Belum teraplikasi dengan baiknya sila kelima dalam Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat menjadi sumber masalah serius pada sila ketiga “Persatuan Indonesia”. 

Dalam hal ini Persatuan Indonesia menjalankan fungsi yang sama dengan kesadaran diri kemajemukan (paham kebangsaan) di lain tempat. Fungsi itu, seperti dikatakan Pennock, ada dua: mempertautkan rakyat kepada negara; dan, mempertautkan warga negara satu sama lain. 

Dalam kedua kasus itu, ia menyokong kepentingan umum menghadapi kepentingan pribadi dan cenderung untuk menunjang tumbuhnya ketaatan kepada pimpinan dalam saat-saat kepentingan umum secara serius berlawanan dengan kepentingan pribadi. Jadi, kebangsaan memberi kemanfaatan yang tak ternilai harganya. 

Oleh karena itu, kemajemukan masyarakat kita – budaya, sejarah dan agama serta kompleksitas jati diri yang melampaui identitas tunggal – dapat disatukan oleh kepentingan umum. Yaitu, untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ini dapat tercapai jika prinsip keadilan dapat terlaksana dengan baik, untuk membongkar dan membubarkan manajemen koruptif yang masih dipraktekkan. Selain itu, semua anasir sosial yang berwarna-warni perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam tiap perencanaan pembangunan. 

Keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas tak bisa mengurangi hak-hak dasar setiap warga negara yang menganut prinsip keadilan sosial. Penerapan politik intoleran (divide et impera) telah terbukti sangat tidak menguntungkan NKRI, sejak zaman kolonial Belanda hingga pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Daya tahan demokrasi sebagai benteng terbaik dalam menghadapi gelombang intoleransi akan diuji pada prosesi pilkada terbesar dan serentak tahun ini. 

“Jika lolos dalam ujian ini bahwa mimpi-mimpi besar dan indah tentang tujuan kemerdekaan bangsa akan menjadi kenyataan yang hidup, dimana keadilan dan kesejahteraan bersama akan semakin merata. Tetapi jika gagal lagi, maka penderitaan akan sebagian rakyat akan terus berlangsung dengan segala sisi buruk dan bengisnya, entah untuk berapa lama lagi”. Harapan dan kegalauan sang guru bangsa, Ahmad Syafii Maarif. 

Persis pada titik inilah, diharapkan pesta demokrasi 2018 dapat menjadi momentum persatuan. Untuk dapat keluar dari kekhawatiran yang mencekam akan perpecahan bangsa (intoleransi) dan untuk menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.

-------------------------- 

Referensi :

Piet Go, dkk, “Etos dan Moralitas Politik”. Yogyakarta: Kanisius, 2004. 

https://infopemilu.kpu.go.id/ http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/18/01/16/p2ly67440-tahun-politik-2018-akankah-ada-perbaikan-pada-demokrasi

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/23/intoleransi-di-jakarta-meningkat-selama-masa-kampanye-pilkada-dki?page=all

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171017084917-32-248920/inpres-habibie-larang-istilah-pribumi-anies-tak-melek-aturan/ 

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/16591641/kpk-kembali-tetapkan-setya-novanto-sebagai-tersangka-kasus-e-ktp