Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak 2019 telah selesai. Begitu pula dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat menetapkan calon terpilih, baik itu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun anggota legislatif. 

Hal tersebut dikarenakan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan peserta pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dan nantinya setelah melewati beberapa kali persidangan, KPU beserta seluruh peserta pemilihan umum wajib menghormati dan menindaklanjuti putusan MK.

Apabila ditelaah lebih lanjut, PHPU bukan hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum ataupun sebagai sarana penentu legitimasi hasil pemilihan umum saja, namun juga sebagai ajang pembuktian azas penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang biasa disingkat dengan luberjurdil.

Asas langsung yang berarti pemilih memilih secara langsung tanpa diwakilkan secara garis besar sudah terlaksana. Meskipun di beberapa Provinsi terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi menggunakan hak suara, namun hal tersebut sudah diselesaikan atas tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk dilaksanakan PSU atau Pemungutan Suara Ulang. 

PSU tersebut juga sebagai menegakkan asas langsung. Dan dalam persidangan PHPU di MK, meskipun kecil kemungkinan masuk dalam materi gugatan, namun KPU selaku pihak tergugat juga harus mempersiapkan data serta kronologi yang diperkuat oleh kesaksian Bawaslu tentang PSU karena terkait hasil perolehan suara yang pasti berbeda antara hasil pemungutan suara sebelum PSU dengan setelah PSU.

Asas umum yang berarti pemilih telah memenuhi syarat usia, syarat status hukum, dan bukan TNI atau Polri aktif dapat manggunakan hak suaranya. Hak tersebut dapat dikatakan diakui dan dipastikan di dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap. 

Selain DPT, bukti pemilih menggunakan hak pilih atau hak suaranya terekam dalam formulir daftar hadir TPS atau formulir C7. Kedua dokumen tersebut, yaitu DPT serta C7 nantinya menjadi materi gugatan PHPU terutama dalam gugatan jenis pemilihan umum jenis presiden dan wakil presiden. 

Dari materi gugatan PHPU tentang DPT yang bermasalah, KPU selaku tergugat dalam sidang PHPU wajib menjawab tentang bagaimana kronologi serta tindak lanjut rekomendasi penetapan DPT sampai tiga kali atau sampai DPTHP-3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga) yang ditetapkan beberapa hari menjelang pemungutan suara.  

Kemudian tentang formulir daftar hadir atau formulir C7 di TPS, KPU sampai penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah wajib membuktikan bahwa selain C7 masih tersimpan, juga memastikan jumlah yang hadir dalam C7 DPT jumlahnya sesuai atau sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPT yang tertera dalam formulir model C1. 

Seandainya ada catatan dan perbaikan, maka dapat dilihat dari formulir C2 dan dilihat bagaimana tindaklanjutnya dalam rekapitulasi di tingkat atasnya.

Asas bebas yang berarti pemilih memiliki kebebasan dalam memilih tentu harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilihan umum terutama KPU. Maka 1 suara hasil pilihan pemilih wajib dijaga dan tidak ada pergeseran suara. 

Meski secara tidak langsung tidak masuk dalam materi gugatan PHPU, namun pembuktian bahwa 1 suara pemilih dilindungi merupakan hal yang dapat disiapkan yang juga dapat dilihat dari formulir C1 yang kemudian direkap di tingkat atasnya dan bila ada renvoi dan catatan, KPU selaku tergugat mampu menjawab kronologi dan penyelesaiannya.

Asas rahasia berarti pemilih berhak merahasiakan pilihannya baik itu pemilihan umum eksekutif maupun legislatif. Azas ini sebaiknya memang tetap dijaga, termasuk dalam persidangan PHPU yang menghadirkan saksi dari pihak teradu atau KPU. Selain itu, KPU juga tidak ada salahnya membuktikan bahwa asas kerahasiaan pemilih dalam TPS juga terjaga di luar materi gugatan pokok di PHPU.

Asas jujur merupakan asas yang paling besar tantangannya dalam PHPU, terutama bagi KPU selaku pihak tergugat. KPU dalam bersidang harus memberikan bukti, data, dan saksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk, kronologi tentang formulir C1, DAA1, DA1, DB1, DC1, dan DD1 serta bagaimana tindak lanjut terhadap formulir C2, DA2, DB2, DC2, dan DD2 dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. 

Selain itu, asas kejujuran juga wajib ditaati dari pihak peserta pemilihan umum, baik itu pihak penggugat maupun pihak terkait dengan memberikan bukti, data, dan saksi yang tidak direkayasa ataupun dibuat-buat. 

Selain itu, memang adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum tidak semua dapat disidangkan dan disidangkan dalam PHPU di MK tergantung jenis pelanggarannya apakah cukup di bawaslu, gakkumdu (penegakkan hukum terpadu), kepolisian, atau bahkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Maka, pihak penggugat, tergugat, dan terkait juga sebaiknya fokus terhadap dugaan pelanggaran yang memang dapat menjadi materi yang disidangkan di MK.

Dan asas adil yang berarti seluruh pemilih dan seluruh pihak terlibat mendapat perlakuan yang adil sesuai jenis pelayannya, juga otomatis secara tidak langsung dapat dipertanggungjawabkan dalam PHPU. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana KPU selaku pihak tergugat bersama Bawaslu selaku pihak yang dapat memberi kesaksian dan keterangan. 

KPU dan Bawaslu dapat memberikan kronologi serta keterangan yang secara eksplisit menunjukkan lembaga penyelenggara pemilihan umum bekerja secara adil.