Tahun 2002. Sebuah poster besar terpajang menghiasi rumah yang kami sewa sebagai sekretariat sebuah organisasi perempuan.

Poster perempuan separuh badan berwajah dingin dengan tulisan, ‘Please use your liberty to promote ours’. Ya, poster itu adalah poster Aung San Suu Kyi. Perempuan pemberani, tokoh demokrasi tangguh, pejuang pembebasan rakyat Burma dari junta militer.

Memajang poster Suu Kyi sudah seperti ‘sesuatu.’ Sebuah ikhtiar. Seakan itu sudah merupakan dukungan nyata bagi apa yang ia perjuangkan.

Bagi banyak orang, juga saya, Aung San Suu Kyi adalah role model sempurna. Teladan dengan nilai sepuluh.

Ia perempuan cerdas, aktif dalam perjuangan, mempertaruhkan segala hal dalam hidupnya untuk sebuah tujuan yang ia yakini kebenarannya. Ia teguh pada sikapnya, meski membayarnya dengan menjadi tahanan rumah selama 21 tahun. Ikon perempuan aktivis yang layak dijadikan pujaan dan digandrungi.

Saya sendiri mulai terpapar secara aktif dengan seruan untuk pembebasan Aung San Suu Kyi dan pembebasan Burma dari junta militer setelah mengikuti konferensi Asia-Pacific Coalition for East Timor di Timor Leste pada bulan November tahun 2000.

Para peserta konferensi itu bersepakat untuk meluaskan tekanan dan kampanye pembebasan Aung San Suu Kyi dan demokratisasi di Burma. Namun tentu saja, saya tidak semilitan teman-teman Solidamor dan AJI yang pada saat itu sangat aktif di Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN). Jika mereka terus aktif dalam menyuarakan dan bersolidaritas untuk demokratisasi Burma dan Pembebasan Aung San Suu Kyi, saya lebih banyak tenggelam bekerja untuk isu perempuan di dalam negeri.

Namun, di tahun 2009 saya masih sempatkan ikut berunjuk rasa di depan kedutaan Burma. Menenteng poster besar bergambar Aung San Suu Kyi, bersama teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma, menuntut pembebasan tahanan politik dan penegakan demokrasi di Burma.

Intinya, jangan pertanyakan keseriusan saya dalam mencintai Aung San Suu Kyi.

Tentu saja saya bersorak gembira saat perjuangan rakyat Burma mulai memperilhatkan hasilnya. Junta militer melonggarkan sikap terhadap beberapa perkara yang selalu menjadi inti tuntutan berbagai kelompok prodemokrasi dari dalam Burma dan seluruh dunia.

Aung San Suu Kyi tidak lagi menjadi tahanan rumah sejak tahun 2010, dan secara bertahap tahanan politik lainnya juga dilepaskan.

Suu Kyi pun akhirnya dapat memberikan pidato penerimaan nobel perdamaian secara langsung di bulan Juni 2012, meski aslinya ia dianugerahi Nobel 11 tahun sebelumnya, pada tahun 1991.

Dalam pidatonya ia mengatakan:

Jadi bagi saya, menerima hadiah Nobel Perdamaian berarti secara pribadi memperluas kepedulian saya bagi demokrasi dan HAM melampaui batas-batas negara.  Hadiah Nobel Perdamaian membuka sebuah pintu dalam hati saya.

Kutipan lainnya yang penting dalam pidato Suu Kyi:

Hadiah Nobel Perdamaian telah menarik perhatian dunia bagi perjuangan kami untuk demokrasi dan HAM di Burma. Kami tidak akan dilupakan.

Dari pidato saat menerima hadiah nobel tersebut, Suu Kyi juga mengakui bahwa beberapa baris kalimat dalam pembukaan Deklarasi HAM adalah kalimat-kalimat yang memberikannya kekuatan saat menghadapi penahanan.

Sungguh saya terkesan dengan pidatonya. Ia menjadi kian sempurna di mata saya. Politisi yang berbeda: teguh, militan, pejuang demokrasi dan memegang nilai-nilai HAM.

Sampai kemudian, di tahun 2012 terjadi kekerasan terhadap orang-orang Rohingya, salah satu kelompok masyarakat di Burma yang mendiami wilayah Rakhine. Jumlahnya sekitar 1,3 juta orang.

Hampir tiap hari kita mendengar berita kekerasan yang diderita warga Rohingya. Menurut laporan International Crisis Group 2014, Komunitas Rohingya adalah salah satu komunitas minoritas yang mengalami kekerasan paling buruk di dunia.

Indonesia pun menjadi salah satu tempat pelarian warga Rohingya yang mengalami persekusi, diskriminasi dan kekerasan – yang mereka derita, terutama, karena agama mereka.

Saat kekerasan mulai terjadi terhadap Rohingya, tentu saja saya banyak berharap pada Suu Kyi untuk bersuara menghentikan pelanggaran HAM yang serius ini.

Namun apa lacur? Suu Kyi bungkam, membisu. Tidak ada satupun pernyataan yang Suu Kyi berikan terkait pelanggaran HAM terhadap komunitas Rohingya.

Bahkan seorang Dalai Lama sekalipun tak berhasil membujuknya untuk bersikap terkait Rohingya. Padahal Dalai lama begitu yakin, sebagi seorang tokoh perempuan, pejuang yang dikagumi rakyat Burma, ia akan mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi Rohingya, setidaknya menyampaikan seruan untuk menghentikan kekerasan. Tapi hanya itu pun tidak ia lakukan.

Kekecewaan saya bertumbuh.

Saya masih mencoba memahami, bahwa situasi politik Burma yang masih dikuasai militer membuatnya dengan berat hati menahan diri untuk membela orang-orang Rohingya secara terbuka.

Saya masih menyisakan kepercayaan padanya. Saya masih memberinya the benefit of the doubt. 

Bahwa ia menanti saat yang lebih tepat untuk menunjukkan sikapnya yang sejati.

Saya membayangkan, ia diam-diam mendatangi orang-orang Rohingya yang ditindas. Mengunjungi keluarga-keluarga yang kehilangan anggotanya dalam kekerasan anti Rohingya, memberi penghiburan, meminta mereka bersabar.

Saya membayangkan ia mendatangi umat Budha di berbagai titik panas, mengingatkan mereka tentang ajaran Budha yang sebenarnya, bahwa orang-orang Rohingya itu sesama manusia dan sesama warga Burma.

Namun saat  yang tepat itu tak kunjung tiba.

Dan justru kekecewaan saya makin menumpuk.

Dalam Pemilihan Umum, pesta demokrasi yang bisa menunjukkan suara rakyat yang sebenarnya, saya membayangkan ia memasang para politikus berlatar Islam sebagai kandidat partainya. Baik Burma muslim, maupun Burma Rohingya.

Boro-boro.

Suu Kyi malah meminta para politikus dan pengurus partai NLD bragama Islam untuk tak mencalonkan diri. Mereka harus berkampanye bagi NLD, tapi tak disarankan mencalonkan diri.

Suu Kyi tunduk pada tekanan ekstrimis Budha Ma Ba Tha, dan tak mencalonkan satu pun politikus Islam –Islam adalah agama kedua terbesar di Burma.

Bagaimana mungkin, seorang pemenang Nobel  Perdamaian, terlibat dalam politik agama yang begitu vulgar?

Dan sekarang Suu Kyi sudah menang Pemilu, menjadi orang paling berkuasa di Burma –meskipun tak bisa jadi presiden karena dilarang konstitusi yang disusun militer.

Saya kembali menumbuhkan harapan, bahwa ia akan menyampaikan sikapnya yang sejati, yang memihak kemanusiaan dan keadilan, yang didasarkan pada keyakinan atas hak asasi manusia.

Tapi berita yang muncul adalah bagaimana ia akan lebih berkuasa dari presiden –mengingatkan saya pada bagaimana Megawati bicara tentang Jokowi. 

Dan kekecewaan itu semakin memuncak saat saya mengetahui bahwa Suu Kyi melontarkan sebuah kalimat yang tidak relevan dan tendensius saat usai diwawancara oleh Mishal Husain dari BBC, terkait identitas agama pewawancara. Pernyataan ini keluar seusai dia ditanya secara mendalam dan telak oleh Mishal terkait posisinya terhadap Komunitas Rohingya.

Satu pikiran yang keluar saat saya membaca komentar Suu Kyi terhadap Mishal Husain adalah, bagaimana bisa kalimat semacam itu muncul dari seorang penerima Nobel Perdamaian?

Tak perlu berpikir panjang bagi saya untuk menyetujui prakarsa beberapa orang untuk mempetisi Komite Nobel Perdamaian agar menarik Nobel untuk Aung San Suu Kyi.

Saya sadar betul, terdapat beberapa penerima Nobel Perdamaian yang mengundang kontroversi. Salah satunya adalah Obama. Ia dianggap tidak tepat mendapatkan nobel perdamaian karena masih banyak kebijakan-kebijakannya yang melanggar prinsip perdamaian.

Ada beberapa petisi yang pernah dibuat untuk meminta Obama mengembalikan hadiah nobel perdamaiannya dan juga ada petisi yang meminta Komite Nobel Perdamaian mencabut hadiah itu. Meski saya belakangan baru tahu, tidak ada mekanisme semacam itu.

Bagi saya, nobel perdamaian adalah sebuah pengakuan untuk kerja panjang dan konsisten, dan tanpa henti dan tanpa kecuali untuk kemanusiaan dan HAM.

Mungkin saya terlalu naif: tapi memegang teguh sikap itu adalah keharusan. Terlebih prinsip dan nilai-nilai dalam hak asasi manusia.

Nilai atau prinsip ini tidak boleh dikurangi sedikitpun, dalam situasi apa pun.

Banyak yang berdalih bahwa Suu Kyi adalah politisi, dan ia harus menghitung dengan tepat setiap tindakannya. Saya setuju. Tapi sikap anti diskriminasi, anti kekerasan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, itu adalah prinsip. Bahkan jika Anda politisi sekalipun. Ada nilai yang diperjuangkan, dan nilai itu tidak boleh dikompromikan atas nama politik.

Jika kita terus membiarkan nilai-nilai dikompromikan atas nama politik, lalu politik macam apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang?

Saya mungkin harus minta maaf kepada Suu Kyi, saya tidak lagi mencintainya. Saya tetap menghormatinya, untuk apa yang ia perjuangkan di masa lalu. Keteguhannya akan tetap jadi inspirasi. Tapi sekarang, saya patah hati.