Sebuah sistem hukum yang bersifat momentary disebabkan karena adanya pandangan yang salah dari pembuat undang-undang yang memiliki penilaian atau menitikberatkan perimbangannya berdasarkan sesuatu yang bersifat ‘momentary’ atau momentum (sementara). Momentary artinya dalam proses pembuatan undang-undang, pemegang kewenangan (legislatif) selalu berusaha memotret masyarakat yang ada sekarang, kondisi yang sedang terjadi sekarang dan atau fakta yang ada sekarang sebagai suatu tolok ukur dalam pembuatan hukum. 

Sampai dengan titik itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun yang membuat semakin parah dan salah adalah dalam sudut pandang momentary pembuatan produk hukum ini diiringi dengan paham bahwa potret, kondisi dan fakta yang ada sekarang adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah (statis).

Memandang statis kondisi tersebut artinya ketika membuat suatu aturan hukum, pihak berwenang berpandangan bahwa masyarakat yang ingin diatur adalah masyarakat yang sedang dipotret secara utuh dalam segala kondisi dan fakta yang sedang terjadi. Adanya ketidaksadaran pembuat undang-undang bahwa yang sedang dilotret adalah sesuatu yang bersifat momentary atau sementara yang terjadi pada suatu momen hukum tertentu.

Tidak sadar bahwa sebenarnya kondisi momentary tersebut dapat berubah di kemudian waktu. Sehingga akibatnya jadi salah, karena ketika produk hukumnya sudah melalui proses yang panjang hingga siap digunakan namun ternyata fakta hukum yang ada di masyarakat sudah berubah dan tidak lagi seperti apa yang dipotret (tidak relevan lagi).

Misalnya, dianalogikan ketika kita membuat hukum pengaturan tentang transportasi dan lalu lintas dengan potret sebelum adanya ojek online. Lalu kemudian, produk hukum itu disahkan dan siap digunakan. 

Lalu, dengan pesatnya perkembangan teknologi, munculah ojek online yang sama sekali konsepnya tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga timbulah permasalahan baru yang belum terakomodasi oleh peraturan tentang transportasi dan lalu lintas, seperti masalah tanggung jawab, masalah kemacetan, masalah konsep ride sharing yang berubah menjadi komersil dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, hal inilah yang sebenarnya harus dipelajari dan menjadi refleksi para pembuat undang-undang. Dengan sistem hukum yang bersifat momentary dalam pembuatannya, pembuat undang-undang harus sadar betul bahwa aturan yang dibuat sebenarnya hanya mengandung muatan atas suatu momen tertentu. Pembuat undang-undang harus pandai membaca keadaan bahwa momen yang dipotret dan diatur itu sebenarnya bisa saja sudah berubah jauh dari kondisi yang akan datang.

Bahaya dari "momentary" di dalam sistem hukum adalah akan banyak terjadinya kekosongan hukum (legal gept) karena hukumnya sudah tidak lagi relevan untuk di terapkan. Hal ini diakibatkan dari pemahaman yang salah dalam sistem hukum yang bersifat momentary. Menitikberatkan pertimbangan hukum kepada potret kondisi yang bersifat sementara (momentum), dan berpikir bahwa kondisi itu tidak akan pernah berubah (statis). Kondisi atau fakta tidak akan pernah statis, dan akan selalu dinamis seiring perkembangan zaman.

Keadaan yang dinamis memang akan memaksa fakta hukum menjadi cepat berubah dan membuat hukum menjadi tertinggal. Hukum memang selalu tertatih-tatih di belakang fakta (Het Recht Hink Achter De Faiten Aan), namun kemudian masalah itulah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Sistem produksi undang-undang tidak boleh mengacu pada sifat momentary karena itu bukan solusi dari tertatih-tatihnya hukum di belakang fakta. Bisa jadi bahkan malah akan menambah masalah.

Produk hukum yang bersifat momentary ketika diterapkan dalam kondisi yang sudah tidak relevan lagi hanya akan mengatur tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kekosongan hukum sebaik-baiknya dapat terisi saat hukum itu sedang dibuat dan akan diterapkan, sehingga saat diterapkan tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan. 

Bahaya lainnya yang mungkin akan terjadi adalah banyak permintaan judicial review (uji materil) undang-undang, baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan kemungkinan akan ada pasal-pasal yang multitafsir atau bahkan bertentangan pada undang-undang lainnya akibat produk hukum tersebut hanya melihat potret kondisi yang ada. Artinya hanya melihat atau menafsirkan secara sempit dan tanpa merefleksikan secara mendalam hal-hal yang bersifat futuristis (visioner) dari adanya produk hukum yang dihasikan berdasarkan sistem hukum yang bersifat momentary tersebut.

Ketika terjadi suatu masalah hukum (fakta dan kondisi hukum) yang baru dan belum terakomodasi oleh hukum, maka memang sudah seharusnya hukum segera dibuat dan disahkan. Hal ini untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum yang terlindungi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 

Namun sebaiknya tidak menggunakan sistem hukum yang bersifat momentary. Perlu juga diperhatikan perkembangan pelanggarannya akan ke arah mana, penafsiran yang detail untuk setiap pasal yang menimbulkan multitafsir, perlu juga dilakukan penafsiran hukum yang bersifat futuristis (bersifat ius constituendum) untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

Dalam pembuatan aturan, mengantisipasi tidak selalu berarti hanya melihat ke depan (forward looking) tetapi perlu juga melihat ke belakang (backward looking). Hal itu dikarenakan apa yang terjadi di masa lalu bisa menjadi pola berulang, yang kemudian membentuk suatu kebiasaan hingga menjadi sebuah produk hukum. 

Apa yang terjadi di masa lalu dan kesalahan yang terjadi di masa lalu dapat diambil hikmahnya supaya tercipta aturan dan keadaan yang lebih baik. Melihat ke belakang (backward looking) adalah metode dengan melihat segala hal yang sudah terjadi kemudian diambil yang baik dan ditinggalkan yang salah sehingga dari kesalahan-kesalahan dan kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi dapat dikonversi menjadi aturan baru untuk menutup celah kesalahan-kesalahan tersebut dan menjadi hukum baru yang lebih komperhensif, kuat dan memaksa.

Melihat ke belakang atau backward looking itu sama dengan metode penafsiran historis. Bahkan lebih sederhana lagi bahwa penafsiran historis itu adalah backward looking dengan mempertimbangkan sejarah, latar belakang hukum itu dibuat dan bagaimana pembentuk undang-undang memaknainya, sehingga diketahui maksud dari pembuatannya. Sejarah hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan perdebatan dalam DPR dansurat menyurat anatara menteri dengan komisi DPR yang bersangkuta.

Kemudian baru di komparasi dengan hikmah atau pelajaran (membuang hal yang salah, memperbaikiserta memperkuat hal-hal yang benar dan menciptakan hukum yang baru) untuk menciptakan suatu produk hukum yang lebih menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sistem hukum momentary hanyalah petaka untuk kemudian hari, bermanfaat untuk saat ini tapi mungkin bahkan tidak bermanfaat sama sekali di kemudian hari. Penafsiran tanpa berpikir bahwa kondisi akan selalu dinamis dan tidak statis.

Semoga hal ini dapat menjadi aspirasi untuk para pembuat undang-undang, dan menjadi bahan pertimbangan. Percepat proses pembuatan undang-undang namun jangan menggunakan sistem hukum yang bersifat momentary. Semoga hal ini juga dapat mendapatkan perhatian dan direfleksi secara mendalam. Proses pembuatan hukum adalah proses yang paling krusial untuk menentukan nasib negara secara parsial. Oleh karena itu, hukum harus dibuat lebih kuat sehingga dapat diterima secara moderat.