Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Islam turut memberikan sumbangsih yang riil. Tidak hanya memberikan curahan ilmu pengetahuan melalui wadah pesantren dan madrasah, bahkan para kiai dan santrinya pun ikut terjun di garda depan. Mulai menjadi prajurit yang berjuang di lapangan perang, hingga menjadi anggota pemerintahan yang berjuang secara konstitusional.

Sebutlah KH. Hasyim Asy’ari dengan resolusi jihadnya saat Surabaya diserang oleh pasukan sekutu. Beliau menyebutkan bahwa berperang melawan penjajah wajib hukumnya untuk mempertahankan Negara dan Agama.

Selain Hadratusy Syaikh, banyak nama-nama lain pejuang kemerdekaan dari kalangan Islam seperti Muhammad Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; Kiai Wahab Hasbullah, Ketua Laskar Mujahidin (Hizbullah), pendiri Organisasi Pemuda Islam (Nahdlatul Wathan), dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama’ (NU); KH. Zaenal Mustafa, pemimpin pemberontakan kepada Jepang pada 1944 di Jawa Barat yang mendirikan pesantren Sukamanah di Tasikmalaya pada 1927.

Selain itu, Raden Mas Antawiryo atau Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro melawan Belanda, 1825-1830; Kiai Noer Ali, mendirikan Markas Pusat Hizbullah-Sabilillah bersama Jenderal Oerip Soemohardjo; memimpin gerilya laskar Rakyat Bekasi Hizbullah di Karawang dan Bekasi, 1947-1948.; Kiai Wachid Hasyim, anggota BPUPKI; dan masih banyak nama-nama lain yang tidak kecil jasanya.

Dalam penyusunan dasar negara, para ulama Islam menyepakati untuk tidak mendirikan negara agama, namun mereka sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah pancasila. Kesepakatan itu tentu muncul dengan pemahaman bahwa persatuan lebih diutamakan daripada mengedepankan ego wacana negara Islam yang bukan menjadi bagian dasar keislaman. Selain itu, Rasulullah pun telah mencontohkan nasionalisme di Madinah dengan masyarakat yang multiagama.

Para ulama Indonesia kemudian mengajarkan tentang nasionalisme dan menekankan pentingnya persatuan bangsa kepada murid-muridnya, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Para santri diajarkan tentang bagaimana mencintai tanah air, mengharmonikan antara agama dan negara yang didasari dengan satu dasar, yaitu Pancasila. Sehingga, nilai-nilai Pancasila seakan sudah melekat dalam keseharian para santri hingga hari ini.

Sila Pertama

Pesantren merupakan lembaga Islam yang mengedepankan sikap (adab). Sikap kepada Allah; dan sikap kepada sesama makhluk. Sikap vertikal kepada Allah merupakan cerminan bahwa pesantren merupakan lembaga yang berketuhanan dan hidup dengan Tuhan, tidak sekuler. Dan yang dituhankan adalah Tuhan, bukan manusia.

Pesantren selalu berusaha melawan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Islam dan Indonesia. Ideologi sekulerisme, materialisme, komunisme, dsb. tidak layak diterapkan di Indonesia yang berasaskan negara berketuhanan. Sehingga, orientasi kehidupannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia atau dunia.

Sila Kedua

Di pesantren, pendidikan diberikan secara adil kepada seluruh santri. Semua santri sama di mata hukum. Anak petani, guru, pedagang, dosen, rektor, dan bahkan anak kiai pesantren itu sendiri, jika melanggar syari’at, maka akan dipulangkan. Pesantren Tidak mengenal kasta dan tingkatan yang bersifat keduniaan. Karena dalam Islam, orang yang paling baik adalah orang yang bertaqwa.

Proses untuk menjadi orang yang bertaqwa harus dilalui dengan menjadi orang yang beradab. Beradab kepada Allah (menyembah, tidak menyekutukanNya), dan beradab kepada sesama makhluk. Ketika seseorang hanya beradab kepada Allah, maka belum dianggap sempurna tugasnya sebagai khalifah fil ardl. 

Sebaliknya, jika hanya beradab kepada sesama makhluk, dan tidak beradab kepada Allah, maka -dalam kacamata Islam- ia termasuk orang yang merugi di akhiat, faqod khosiro khusronan mubina. Dan dari kacamata negara, ia termasuk yang munafiq. Mengaku Indonesia, namun tak mengamalkan pancasila.

Kaitannya dengan adab, KH. Hasyim Asy’ari telah menasihatkan kepada kita dalam kitabnya Adab Al-Alim Wa Al-Muta’allim, “Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barangsiapa tidak beriman, maka dia tidak bertauhid; dan iman mewajibkan syariat, maka barangsiapa yang tidak ada syariat padanya, maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid; dan syariat mewajibkan adanya adab; maka barangsiapa yang tidak beradab maka (pada hakikatnya) tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya.”

Sila Ketiga

Keberagaman pesantren merupakan cerminan atau miniatur Indonesia. Santri-santri datang dari berbagai daerah dari sabang sampai merauke, dan bahkan dari luar negeri.

Salah satu wujud usaha memersatukan bangsa ala pesantren adalah dengan melarang santri suatu daerah tertentu tinggal dalam satu kamar, satu kelas, atau kelompok mengaji. Dalam satu kamar atau satu kelas harus diisi oleh santri dari berbagai daerah.

Bergaulnya pun tidak dianjurkan dengan teman satu daerah, namun harus menyeluruh. Sehingga teman di kelas, tidak sama dengan teman di kamar, pun tidak sama dengan kelompok mengaji, kelompok latihan pidato, kelompok latihan pramuka, dll.

Dengan cara itulah para santri ditekan untuk menekan egoisme kedaerahan, dan belajar menerima keadaan orang lain, toleransi, dan adaptasi. Sehingga, lulusan pesantren tidak asing dan tidak canggung dalam bermu’amalah dengan orang batak, orang madura, bugis, jawa, asmat, betawi, dayak, gayo, dsb. Ketika terjun di masyarakat kelak.

Sila keempat

Secara kepemilikan, pesantren terbagi menjadi dua macam, pesantren keluarga; dan pesantren wakaf untuk umat Islam. Pesantren keluarga merupakan pesantren yang kiai dipilih secara turun-temurun. Sedangkan pesantren wakaf, kiai dipilih oleh sejenis badan pemusyawaratan Kiai.

Dalam tradisi pesantren, masih dikenal istilah hirarki suara, yakni hirarki suara yang berdasarkan tingkat spiritual dan keilmuan. Suara seorang santri tidak bisa disamakan dengan suara kiai, suara santri tahun pertama berbeda dengan suara santri tahun keenam yang sudah mengemban amanah sebagai pengurus, Perbedaan ini bukan karena kiai dan pengurus lebih kaya atau memilliki jabatan, namun karena santri sadar bahwa kiai lebih memiliki kedalam spiritual dan keilmuan.

Demikian juga dalam Indonesia, suara orang yang memiliki kapabilitas, tahu informasi, faham sistem kenegaraan dan hubungan internasional, tidak bisa disamakan suaranya satu banding satu dengan orang yang tidak berilmu, tidak pernah mendengar informasi, dan tidak faham pemerintahan negara.

Oleh karena itu, santri tidak dilibatkan dalam menentukan ketua-ketua bidang dalam pesantren, karena belum memiliki kapabilitas dan belum mengetahui apa yang dibutuhkan pesantren. Lantas siapa yang memilih? Yang memilih adalah majelis permusyawaratan pesantren atau yayasan.

Sila kelima

Tugas utama seorang santri adalah belajar dan beribadah. Maka setiap santri mendapat hak dan kewajiban yang dalam hal tersebut. Tidak dibenarkan anak kiai bertindak semena-mena terhadap santri-santri yang ia anggap ‘numpang’ belajar di pesantren ayahnya.

Jatah makan yang diberikan pesantren kepada santri-santri ataupun anak kyai tetap sama. Lauknya pun sama, tempat tidurnya sama, ruang belajarnya sama, ilmu yang diberikan juga sama. Bahkan tak jarang, justru terkadang seorang kiai lebih ‘keras’ terhadap anaknya daripada kepada santri-santrinya.

Lunturkah Loyalitas Pesantren?

Jika ada isu radikalisme dan penolakan pancasila sebagai dasar negara yang melibatkan lembaga pendidikan pesantren, maka perlu kita tinjau ulang bagaimana pandangan pesantren tersebut terhadap Islam dan negara. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pejuang bangsa hendaknya meneruskan cita-cita para leluhurnya dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Melihat besarnya kiprah kaum sarungan kepada negara ini, tak jarang para politisi yang hendak mendaftar untuk memimpin negeri ini, berbondong-bondong 'sowan' kepada para kiai. Bagi mereka, restu kiai adalah modal awal untuk melangkah ke tahap selanjutnya yang lebih baik.

Selain berharap doa kiai, tidak menutup kemungkinan para politisi juga berharap 'restu yang lain', yaitu dukungan suara dari para pengikut kiai yang tidak dapat dipandang sebelah mata jumlahnya. 

Terlepas dari niat sowan para politisi, kiai tetap akan mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang jelas, para kiai dan kaum sarungan tetap berada pada pendirian bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijaga. Sikap tegas ini menjadi tanda bahwa pesantren siap berkorban jiwa dan raga membela negara sebagaimana aksi heroisme para pendahulu dalam memerdekaan bangsa Indonesia.