Salah satu nikmat hidup di alam demokrasi ialah kebebasan berpendapat. Tak harus berilmu, tak pula harus memiliki seabrek titel agar dapat mengkritisi pejabat publik. Meski kecenderungan manusia akan melewati batas apabila diberi kebebasan seluas-luasnya.

Batasan itulah yang kemudian diperdebatkan, dijadikan argumen bahkan dijadikan alasan perbuatan semena-mena itu dibolehkan. Bukan hanya semena-mena dalam mengkritisi, akan tetapi semena-mena terhadap yang mengkritisi.

Semena-mena mengkritisi terjadi ketika kita belum mampu membedakan apa itu kritik, celaan, makian, satire, serta masih belum finalnya etimologi maupun definisi kata-kata tersebut.

Ketidakmampuan bukan hanya dialami para pemberi kritik, hal yang sama juga dialami para elit kita. Dampaknya, semakin sering rakyat ditangkap karena dianggap menghina. Meski definisi hinaan masih dapat diperdebatkan.

Bisa jadi sesuatu dianggap hinaan oleh pihak yang merasa terhina, namun bukan bagi yang mengkritisi. Seolah-olah ada gejala otoriter dalam pendefinisian yang akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Pesan SBY baru-baru ini patut dicermati. Ia berharap para pejabat tidak anti kritik, tidak main tangkap terhadap rakyat yang kritis. Namun ia juga berharap rakyat tidak berlebihan dalam kritiknya.

Pesan tersebut tampak bijaksana dan indah, menggambarkan dirinya seorang demokrat sejati sebagaimana nama partainya. Apakah pesan tersebut boleh dikritisi? Apakah pesan masih memiliki celah untuk dikritisi?.

Kita halal mengkritisi pesan tersebut. Tak peduli pesan tersebut kelihatan bijaksana. Dan tak peduli pula penyampai pesan merupakan mantan presiden selama dua periode.

Dalam kasus penghinaan pejabat, yang perlu disepakati bersama ialah kualifikasi dari penghinaan. 

Jika kritik dianggap menghina maka demokrasi sedang 'sakit'. Ketika makna menghina hanya ditafsirkan oleh pemerintah maka demokrasi juga sedang 'sakit'. 

Sehingga pesan SBY tersebut masih ambigu. Menghina dan mengkritisi merupakan dua hal yang berbeda. Ketika ia mengatakan jangan berlebihan kritik pejabat negara, SBY tampak tak mampu membedakan antara kritik dan hinaan.

Penangkapan yang dilakukan selama ini bukan karena kritik namun penghinaan. Harusnya yang dikritisi ialah bagaimana standar kritik dan standar hinaan.

Ketika kita tidak mampu membedakannya, maka kejadian penangkapan atas nama penghinaan akan terus terjadi. Bagi pemerintah postingan saya barangkali dianggap menghina sedangkan bagi saya itu hanya kritik.

Sebenarnya yang terjadi demikian, bukan karena kritik berlebihan atau karena penghinaan. Dengan demikian, pesan SBY tersebut merupakan bentuk ketidakpahaman dirinya tanpa. Ia tak paham duduk persoalan.

Pesan SBY sekaligus memberi signal betapa bangsa ini masih darurat pola pikir. Jika elit saja tidak memahami soalan yang demikian, bagaimana mungkin rakyat dipaksa memahaminya.

Dominasi makna bahasa oleh pemerintah akan membawa bangsa ini keluar jalur demokrasi. Absolute power bukan mustahil lahir dengan adanya dominasi makna.

Dalam urusan agama terutama Islam, pemaksaan makna kerap terjadi. Hal itu dapat kita jumpai ketika labelisasi diberikan kepada kelompok yang berbeda paham. Harusnya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan bernegara.

Aparat negara seolah menjadi eksekutor kekuasaan. Apakah ketika penguasa berjanji namun tidak menepatinya, kepolisian berani menangkap penguasa tersebut. 

Bagi saya janji kampanye yang tidak ditepati merupakan penghinaan, bukan hanya terhadap konstituen akan tetapi terhadap konstitusi negara ini. Bukankah keduanya lebih tinggi dari presiden dan DPR?.

Barangkali anda tidak setuju hal itu sebagai penghinaan. Barangkali anda menganggap hal itu penipuan. Silakan. Apakah menipu rakyat atau pemilih bukan penghinaan? apakah menipu rakyat selama ini pernah ditangkap?.

Pesan SBY sejatinya hanya pesan politik, ia ingin mengatakan pada masa ia menjabat demokrasi kita berada di jalur yang benar. Padahal di partainya sendiri demokrasi 'mati suri', bahkan mirip dengan perusahaan.

Sebagai pemilik saham mayoritas  di partainya dengan leluasa dan seenaknya mengganti direktur utama. Kalau ada direktur yang dipilih melalui proses demokratis akan digeser dengan berbagai cara. Apakah itu demokrasi?

Pada masa SBY menjabat kasus penangkapan aktivis yang dianggap menghina presiden juga terjadi. Masih ingat bukan dengan kasus Gendo dan Monang Johannes Tambunan. 

Dan SBY juga tidak dapat membandingkan soal penghinaan presiden era dia dengan sekarang. Saat ini kita belum telah memiliki UU ITE. 

Sekali lagi kita perlu berkonsensus, atau setidaknya jangan terjadi pemaksaan makna. Apakah sesuatu itu kritik atau penghinaan. Jika hal itu tidak dilakukan, Indonesia akan terus mengurusi hal yang itu-itu saja. Kapan majunya bangsa ini?.

Sudahlah jangan cemen, tak mau dikritik atau dihina jangan terjun dunia politik. Jangan jadi pejabat negara, para utusan Tuhan sekalipun tak terhindari dari hinaan. Jawab saja semua hinaan dengan kerja, kerja, kerja, bukan dengan tangkap, tangkap, tangkap.

Toh ketika ada pejabat yang menghina orang miskin sebagai penyebar virus, apakah pejabat tersebut ditangkap? tidak. Sebaiknya hukum kita berbenah diri, jangan main hakim sendiri. 

Jangan sampai aparat hukum dijadikan alat penguasa, hanya menangkap yang merugikan penguasa namun membebaskan yang merugikan negara. Memang sulit membedakan antara kepentingan penguasa dan negara. 

Mari sudahi konflik makna, jangan sampai perbedaan makna dijadikan alat memberangus kebebasan berpendapat, berkarya dan berekspresi.