Saya mendukung segala usaha untuk memanusiakan manusia. Sejatinya saya tidak ingin ikut memanaskan media tentang isu yang terjadi di Myanmar, tetapi akhirnya sayapun mengambil sikap. Saya sangat berharap Ibu dan Bapak pembaca bisa bijaksana menganggapi tulisan ini. Jika ada pihak yang merasa tersakiti oleh tulisan ini sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf.

Kecaman dunia

Perkuran informasi yang sangat praktis mengakibatkan komunikasi terjalin dengan praktis dan sering kali kebenaran informasi tidak diuji. Salah satu kasus yang paling santer saat ini adalah group hoax bernama Saracen yang fokus utamanya tentu menyebarkan informasi yang salah dengan cepat dan terstruktur.

Saya rasa ini jugalah yang terjadi saat ini dibelahan dunia manapun menanggapi isu konflik Rohingya di Myanmar yang kebenaran beritanya menuai pro dan kontra. Saya mengakui bahwa saya adalah salah satu orang yang ikut menandatangani petisi untuk mencabutan nobel perdaimaan yang diterimah oleh pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Hati saya ikut menangis melihat foto – foto atau pemberitaan tentang para muslim Rohingya yang tertindas di Myanmar. Perang konflik pribadi sayapun ikut berkecamuk. Rasa – rasanya menjadi minoritas sudah salah, apalagi jika dihadapkan dengan lingkungan konflik? Satu kata saja MENGERIKAN.

Pemberitaan yang ramai belakangan ini membuat rasa penasaran saya semakin memuncah. Saya sendiripun bertanya – tanya apakah berita – berita tentang masyarakat muslim di Myanmar ini adalah benar masalah tentang agama, ataukah ini ancam teroris atau ini hanyalah masalah konflik politik internal negara tersebut?

Melalui wawancara dengan Siegfried O. Wolf (Ketua bidang penelitian South Asia Democratic Forum (SADF) di Brusel dan peneliti di University Heidelberg Institute South Asia oleh Shamil Shams mengatakan bahwa konflik di Rohingya lebih bersifat politik dan ekonomi.

Sejarah muslim Rohingya

Negara Myanmar (Burma) adalah daerah jajahan kolonia Inggris sewaktu masa kolonia. Daerah Rakhine terkenal dengan sumber daya alamnya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Kolonia Inggris untuk mendatangkan para pekerja.

Pada tahun 1825 ratusan ribu Muslim Bangali didatangkan ke Rakhine untuk bekerja. Selama pemerintahan kolonia diterapkan sistem Zamindari dengan mengizinkan tuan tanah Bangladesh untuk memiliki tanah – tanah penduduk asli. Hal inilah menjadi dasar kecemburan dan munculnya pemikiran imigran Bangali merampas lahan dan lapangan kerja masyarakat asli.

Tahun 1940an setengah dari masyarakat muslim Rohingya di utara Rakhine mendeklarasikan diri berpihak ke negara Pakistan yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah (negara Islam). Pada tahun 1942 terjadi ketegangan etnis antara warga beragama muslim (dipersenjatai oleh kolonia Inggris untuk melawan Jepang) meneror kelompok agama Budha yang lebih memihak ke Jepang.

Setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1948 hanya warga Rohingya yang tidak diakui keberadaannya. Pada tahun 1971 ketika negara tetangganya Bangladesh melakukan perang kemerdekaan melawan Pakistan. Saat itulah banyak warga Bangladesh yang melarikan diri ke Rakhine. Tahun 1975 Bangladesh mengkaui bahwa sebanyak 500.000 orang melarikan diri ke Rakhine, Myanmar.

Dalam kurung waktu cukup lama kurang lebih tahun 1990an masyarakat yang melarikan diri dipulangkan ke Bangladesh. Tahun 2012 terjadi konflik dan berujung kerusuhan antara kaum muslim Rohingya dan kaum Budha di Rakhine. Hingga rakyat muslim Rohingya melarikan diri ke negara – negara lain untuk mendapatkan suaka (salah satunya Indonesia). Dari uraian diatas saya dapat mengakui bahwa analisa oleh Seighfried O. Wolf terkait situasi konflik di Myanmar dapat dikatakan cukup tepat.

Saya tidaklah ahli dalam pemerintahan, tetapi saya menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung lambat. Memang tidak bisa dipungkiri politik kepentingan semenjak perang dunia ke – 2 belumlah seutuhnya selesai. Konflik dan kudeta hingga saat ini belumlah berakhir. Sangat disesai bahwa hukum humaniter yang ditetapkan melalui konvesi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang menetetapkan tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam perang seakan – akan hanyalah guyonan belaka karena kenyataannya penduduk muslim Rohingya hidup terluntang lantung tanpa status dan kadang perlindungan.

Petaka Informasi 

Jujur saja kadang saya berpikir batas antar negara semakin lama semakin rancu. Masyarakat seluruh dunia dengan mudahnya ikut ambil bagian akan konflik yang sebenarnya tidak terjadi di negara mereka, tetapi seakan – akan itu adalah urusan negara sendiri. Sayangnya akibat simpatisan berlebihan tanpa mengkoreksi kebenaran informasi menjadikan reaktif yang sama berlebihannya.

Kewibawaan negara dengan batasnya masing – masing dipudarkan dalam dunia serba praktis ini. Informasi tidak menjadi sesuatu barang mewah lagi, bahkan terlalu murah dan masyarakat begitu gampang percaya. Menurut saya bukan tidak mungkin pemicu perang adalah informasi keliru yang terlanjur dipercaya sebagai kebenaran.

Sayangnya akibat desakan internasional dan perundungan yang diterima negara tersebut menyebabkan negara Myanmar mengambil sikap melindungi (cenderung menutup) diri. Hal ini dapat dilihat dari sikap negara Myanmar yang menolak visa penyelidikan konflik Rohingya oleh PBB.

Saya menjadi bertanya – tanya. Apakah perang memang solusi untuk mempertahankan negara? Perang disertai kekerasan dengan alasan apapun hanyalah pembawa pilu dan pada akhirnya selalu masyarakat sipillah (terutama kaum minoritas) yang menjadi korban sebenarnya.