Melanjutkan tulisan saya yang kemarin, ini bukan sebatas persoalan rivalitas tiga organisasi besar di UIN Jakarta (HMI, PMII, IMM) dalam Pemilihan Umum Raya (Pemira) Mahasiswa. Ini tentang pertarungan akal sehat.

Pemira adalah hal yang biasa dan rivalitas tiga organisasi itu pun bukanlah barang yang baru. Keduanya sudah membudaya di UIN Jakarta. Oleh karena itu tidak menjadi masalah. Justru yang jadi masalah adalah orang-orang yang tidak paham kultur Ciputat lalu dengan serampangan memberi kesimpulan. 

Pembaca harus langsung turun ke lapangan untuk tahu kalau pergerakan mahasiswa di Ciputat masih cukup masif dan dinamis hingga terkadang fanatik dan egois. Fanatisme bisa lahir karena berbagai sebab. 

Namun sayangnya fanatisme dan egoisme membuat akal tidak sehat. Contohnya adalah pelaksanaan Pemira tahun ini. Rektor baru dan jajarannya mengambil keputusan untuk e-voting sedang landasan hukumnya tidak jelas. 

Pemira bersangkutan erat dengan kegiatan mahasiswa satu periode ke depan. Karena hasilnya menentukan calon-calon pemimpin organisasi internal di kalangan mahasiswa, dari tingkat jurusan sampai universitas. 

Dalam tataran organisasi mahasiswa, ia mempunyai aturan mainnya sendiri yang berlaku di seluruh fakultas dan sudah disepakati oleh rektor-rektor sebelumnya. Misalnya peraturan penyelenggaran Pemira sudah diatur dalam Ketetapan Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 03/TAP/ SEMA-U/X/2018 yang isinya adalah mekanisme Pemira dengan sistem pencoblosan secara manual.

Dengan peraturan itu, siapa pun orangnya harus tunduk dan tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Bisa dibayangkan jika dalam sebuah permainan tidak ada aturannya, maka semua pihak punya kebenaran versinya sendiri. 

E-voting jelas tidak berlandaskan pada aturan yang ada. Peraturan yang ada hanya menyediakan mekanisme pemilihan secara manual di Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung. 

Karena tidak adanya aturan bermain yang ajek dan disepakati oleh semuanya, maka Pemira tahun ini menjadi berantakan. Lalu siapa yang dirugikan? Jelas mahasiswa. 

Mahasiswa yang mencalonkan diri di tingkat eksekutif dan legislatif sangat dirugikan. Mungkin yang unggul perolehan suaranya menganggap e-voting sudah benar dan yang kalah menganggapnya salah. Kedua sikap itu menyeruak sekarang ini, dan itu adalah konsekuensi karena tidak adanya aturan tertulis yang jelas. 

Sikap itu berlanjut pada aksi demonstrasi dua hari terakhir, Rabu-Kamis (20-21/3). Di hari pertama,muncul aksi mahasiswa atas nama Aliansi Mahasiswa UIN. Yang mereka tuntut adalah Pemira ulang dengan sistem manual, meski sempat ada dua agenda untuk menuntut rektor ke KPK dengan dugaan jual-beli jabatan. 

Lalu di hari kedua, muncul aksi lain dengan nama Aksi Damai Jaga UIN Jakarta. Tuntutannya adalah: menyerukan untuk tidak merusak tatanan kampus hanya karena Pemira (Pemilu Raya); mengecam segala bentuk tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap Rektor UIN Jakarta; menyatakan bahwasanya kampus sedang baik-baik saja.

Di hari kedua ini, ada dua masa aksi. Satu masa aksi menuntut Pemira ulang dan satunya lagi yang setuju dengan hasil e-voting. Dari sini sudah terlihat rivalitasnya. Anda bisa cari sendiri siapa dua kelompok ini.

Massa aksi yang menuntut Pemira ulang terlihat lebih rasional. Bukan sebatas hasil yang mereka persoalkan, karena banyak juga dari mereka yang sudah menang dalam Pemira. Mereka mempertanyakan landasan hukum yang berlaku di mahasiswa dan sudah tersosialisasikan dengan masif terkait e-voting

Dan faktanya, di lapangan, memang ada kecurangan yang terjadi, misalnya tim sukses dari salah satu calon menggiring massa untuk mem-vote calonnya. Kok bisa? Ya karena tidak ada TPS, tidak ada pengawas, sehingga tindakan itu dianggapnya sah-sah saja. 

Dari sanalah kita melihat fungsi Bawaslu yang cacat. Tetapi karena tidak adanya TPS khusus, lalu kita salahkan Bawaslu? Tidak bisa juga. Karena Bawaslu hanya bisa melakukan tugasnya sebagai pengawas jika pemilihan terpusat di satu tempat khusus bukan terpencar. Kecuali mereka bisa Kagebunsin!

Protes yang dilakukan oleh massa aksi yang pertama sangat sah-sah saja. Mereka menutut haknya, menuntut keadilan yang berlandaskan aturan, bukan karena ego pribadi atau prediksi, sekalipun itu seorang rektor. 

Lalu massa aksi yang kedua dengan tiga agendanya. Saya hanya sepakat dengan yang nomor 2. Alasannya adalah belum ada bukti tentang jual-beli jabatan rektor. Lalu untuk tuntututan yang nomor 1 dan 3, saya sangat tidak sepakat. Tuntutan yang pertama itu hanyalah dugaan tanpa adanya bukti yang sah dan objektif.

Sepanjang tahun 2013-2018, tidak pernah ada kasus Pemira merusak tatanan kampus. Yang harus diingat bahwa Pemira adalah hal biasa dan rutin diselenggarakan setiap tahun. Sedangkan aksi demonstrasi sudah sering dilakukan dan semuanya tidak pernah merusak tatanan kampus. Justru kemungkinan besar membuat kampus lebih baik karena adanya autokritik dari mahasiswanya. 

Jangan terlalu jauh berpikir kalau Pemira merusak tatanan kampus. Sejauh pemantauan saya di lapangan, aksi masa atas nama Aliansi Mahasiswa UIN tidak sama sekali merusak fasilitas kampus atau anarkis. Lalu dari manakah tuntutan itu berdasar? Anda jawab sendiri karena saya bukan kunci jawaban.

Lalu tuntutan nomor 3, "UIN sedang baik-baik saja". Analoginya seperti ini: jika Anda sehat-sehat saja, apa yang Anda lakukan? Ya Anda melakukan aktivitas seperti biasanya, bangun, mandi, sarapan, kuliah, pulang, dan tidur lagi. Itu kalau badan Anda sehat-sehat saja, semuanya berjalan dengan normal. 

Tapi kalau Anda sakit, Anda pergi ke dokter untuk periksa kesehatan dan beristirahat. Maksudnya, jika semuanya baik-baik saja, tidak usah ada aksi yang sama, semuanya normal-normal saja, Anda masuk kelas seperti biasanya. 

Lalu yang lebih fatal adalah pertentangan tuntutan nomor 1 dengan nomor 3. Pernyataan nomor 1 itu mengandaikan kondisi yang rusak atau tidak baik-baik saja, sedang pernyataan nomor 3 mengandaikan kondisi yang baik-baik saja. Dalam logika kebenaran, diharamkan adanya kontradiksi antarpremis. 

Satu lagi, yakni tagar yang mereka pakai. Yang pertama, #saveUINJakarta. Kedua, #UINbaikbaiksaja. 

Anda mungkin pernah tahu #savepalestine. Kenapa tagar itu digunakan? Karena di Palestina sedang kacau, kan? Seharusnya, jika tagar pertama mengandaikan kondisi yang kacau, maka tidak usah menggunakan tagar yang kedua.

Pembaca simpulkan sendiri. Itu logika dan pengamatan yang saya konstruk. Silakan bantah dan kritik lewat tulisan juga. Jangan hanya lewat status media sosial. Karena bagi saya, status yang pendek tidak bisa merepresentasikan bangunan pikiran, melainkan hanya luapan asumsi dan emosi.