Ketika masyarakat bertanya kepada seorang mahasiswa hukum, sering kali pola pertanyaan sejenis: “Eh, lu kan anak Hukum, hafal dong undang-undang ini.”

Perkataan yang selalu menyasar kepada mahasiswa hukum. Perspektif yang tumbuh di masyarakat adalah mahasiswa hukum berkaitan langsung dengan undang-undang. Padahal tidak selalu mahasiswa hukum menggeluti undang-undang, dalam bahasa lainnya disebut aliran legisme.

Legisme merupakan paham yang berkembang dalam positivisme hukum. Secara sederhana, legisme memandang bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh penguasa. (Theo 2012:128)

Jika berbicara aliran, dipastikan terdapat tesis-antitesis. Sociolegal atau Sociological Jurispudence merupakan perbedaan yang mencolok dari legisme, di mana memandang pendekatan hukum ke masyarakat. (Laot 2013:68)

Cara pandang ini diperdebatkan hingga saat ini. Contoh, beberapa universitas di Indonesia memiliki karakteristik condong terhadap salah satu aliran.

Jika menarik lebih umum lagi, terdapat satu teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu Keadilan, Kepastian Hukum, Kebermanfaatan. Sering kali ketiga unsur tersebut bertabrakan dalam membentuk suatu produk hukum.

Contoh, peraturan KPU tentang mantan narapidana korupsi dilarang menjadi anggota legislatif. Secara kepastian hukum, bertentangan dengan undang-undang Pemilu, namun dalam unsur kebermanfaatan untuk masyarakat tentunya sangat dibutuhkan peraturan tersebut.

Berbicara Kebermanfaatan, mazhab ini merujuk kepada Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang) (Teguh 2012:111-112)

Lalu dengan apa itu Keadilan? “Adil menurut A, belum tentu menurut B.” 

Mari kita bedah dengan Teori Aristoteles yang menekankan pada perimbangan atau proporsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. (Rapar 2019:82)

Aristoteles juga membagi dua konsep keadilan, yaitu distributif dan komutatif. Sederhananya, distributif ialah setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya (proporsional), dan komutatif ialah penentuan hak di antara beberapa orang yang setara.

Lalu muncul pertanyaan kepada mahasiswa hukum, “Bagaimana menyatukan ketiga unsur tadi?

Kembali lagi kepada perspektif masyarakat terhadap mahasiswa hukum.

“Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Kata-kata ini juga yang sering terdengar untuk mahasiswa hukum. Hal tersebut muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Mari kita bedah apa itu penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum (1977), berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung kepada subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pertama, subtansi hukum berkaitan dengan produk hukum. Sederhananya, penegakan hukum bisa baik apabila undang-undang atau putusan-putusan itu baik pula. Tentunya undang-undang atau putusan-putusan dikeluarkan oleh yang berwenang.

Kedua, struktur hukum berkaitan dengan penegak hukum. Sederhananya, penegakan hukum bisa baik apabila penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim itu baik pula. Tentunya penegak hukum berkaitan dengan organisasi tersebut.

Ketiga, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum di masyarakat. Sederhananya, jika masyarakatnya sadar terhadap hukum, maka akan baik pula. Tentunya budaya hukum harus tumbuh di setiap lapisan masyarakat, termasuk pihak yang berwenang atau penguasa.

Ketiga unsur tersebut harus saling berkesinambungan untuk menciptakan penegakan hukum yang baik. Tentunya menjawab pertanyaan masyarakat akan tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Lalu muncul pertanyaan kepada mahasiswa Hukum, “Tetapi buktinya penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, kan?

Selain dua ucapan masyarakat terhadap mahasiswa hukum, terdapat sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat, yaitu Politik Hukum. Sederhananya, Politik Hukum merupakan suatu cita untuk membentuk produk hukum yang ditunjukkan untuk masyarakat dan negara.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000:35), suatu aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Masyarakat menjadi objek sasaran utama dalam politik hukum. Tetapi tidak hanya masyarakat, tergantung kepada pemerintahan sebagai pembuat kebijakan, praktisi/akademisi hukum sebagai pembuat teori, perkembangan hukum nasional dan internasional. (Sunarti 1991:23)

Mengutip buku Mahfud MD (2009: 9), politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

“Lalu apa hubungan Masyarakat dan Hukum?” lanjut tanya kepada mahasiswa hukum.

Ubi societas ibi ius adalah perkataan yang dikeluarkan Cicero pada tahun 1600-an. Bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan manusia.

Pada intinya, masyarakatlah yang menjadi fokus utama dalam perkembangan ilmu hukum, baik meninjau Tujuan Hukum, selanjutnya Penegakan Hukum, yang terkahir Politik Hukum.

Lalu masyarakat bertanya kepada mahasiswa hukum, “Terus arti hukum itu apa?”