Muslim Uighur saat ini tengah menjadi isu hangat di kancah politik internasional. Betapa tidak, minoritas Uighur yang mendiami wilayah provinsi Xinjiang, Cina, dilaporkan para penggiat Hak Asasi Manusi (HAM) mengalami persekusi ‘kamp pendidikan ulang’. 

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Xinjiang menanggapinya sebagai upaya preventif menghadapi kegiatan ‘ekstremisme’ yang terus berkembang di wilayah ini. Cina, sebagai Negara Sosialis-Komunis, memandang keberadaan para Muslim Uighur sebagai ancaman militan Islam yang telah menjadi dalang tragedi Urumqi tahun 2009 lalu, yang menewaskan sekitar 600 orang dan melukai 1600 orang lainnya

Salah satu mantan penghuni kamp yang berhasil melarikan diri ke Kazakhstan Juli lalu memberi kesaksian di pengadilan bahwa pemerintah Cina sejatinya adalah membangun penjara di suatu pegunungan dan bukan kamp tahanan politik seperti dilansir BBC news. Tahanan dipaksa mengumandangkan lagu bernapaskan komunisme seperti "Tanpa Partai Komunis, Tidak Akan Ada Cina yang Baru" dan menyerukan slogan-slogan komunis. 

Pada akhirnya, "semua orang akan dipaksa mengakui Kebesaran Partai Komunis Cina, dan keterbelakangan kebudayaan Uighur," ucap mantan tahanan Abdusalam pada New York Times

Tidak hanya itu, para tahanan juga dilaporkan tidak pernah didakwa, tidak mendapatkan kepastian hukum, serta kondisi hidup yang tidak layak di kamp tahanan. Tidak jarang ditemukan kasus penyakit, kelaparan, bahkan kematian.

Penahanan sekitar satu juta muslim Uighur lebih jauh ke “kamp pendidikan ulang” telah dikonfirmasi komite PBB Agustus lalu. Kabar terbaru, BBC news melaporkan, Cina memastikan bahwa negara ini menjalankan kamp pendidikan ulang bagi Muslim Uighur di provinsi Xinjiang dengan menggunakan alasan untuk mengatasi ekstremisme.

Konfirmasi Cina tersebut sekaligus menuai tanda tanya terkait pemakaian frasa ambigu "pusat pelatihan pendidikan dan keterampilan kejuruan". Undang-undang Pemerintah Xinjiang menyatakan tempat tersebut ditujukan bagi orang-orang yang terpengaruh ekstremisme, agar memperbaiki tingkah laku buruk dan penyuluhan  psikologis serta ideologis.

Lantas bagaimana reaksi negara-negara Islam terhadap persekusi muslim Uighur?

Negara mayoritas berpenduduk Muslim, Arab Saudi misalnya, tidak dapat berbicara banyak atas kasus yang menimpa muslim Uighur. Hal ini disebabkan masih banyaknya catatan kelam mengenai hak asasi manusia di negara kaya minyak tersebut. Terbaru, kasus pembunuhan berencana Jamal Kasshogi, seorang mantan aparatur pengadilan Arab Saudi sekaligus kolumnis Washington Post telah memperparah citra Arab Saudi dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Di lain sisi, Iran, negara penganut Islam Syiah terbesar di dunia, membutuhkan Cina sebagai ‘pendukung dan pelindung’ dari negara berbasis Islam aliran Sunni yang selalu diboncengi oleh Amerika Serikat. Sementara itu, negara lain seperti Pakistan sedang dalam fase harmonis dalam membangun kerangka kerjasama ekonomi dengan Cina. 

Akibat turunnya cadangan devisa 42% sejak paruh awal tahun 2018, Pakistan menerima paket bantuan Arab Saudi sebesar USD 8 miliar guna menutupi biaya impor. Kekurangan dana talangan kemudian mendorong negara ini mencari dukungan dan bantuan ekonomi ke Cina. Sebagai hasil, aliansi proyek kerja sama kedua negara tercipta, yaitu Koridor Ekonomi Cina-Pakistan dengan nilai fantastis, USD 60 miliar.

Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, hingga saat ini belum mengambil sikap diplomasi yang tegas dengan Cina. Aksi protes yang telah dilaksanakan oleh beberapa organisasi Islam dan segelintir masyarakat nyatanya belum mampu membendung sikap diplomasi tegas Pemerintah Indonesia.  

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo saat ini tengah berfokus pada pembenahan dalam negeri, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Data badan koordinasi penanaman modal mencatat realisasi penanaman modal asing dari Cina sebesar 1.734 proyek dengan nilai sebesar USD 2665 miliar. Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa fenomena yang dihadapi muslim Uighur merupakan masalah internal Cina. 

Terlepas dari itu, pelanggaran hak asasi manusia tetap harus ditegakkan. Duta besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, menyangkal kondisi tersebut dalam kunjungannya ke Pengurus Pusat Muhammadiyah Jumat (28/12/2018) lalu. Menurutnya, pemakaian istilah ‘kamp pendidikan ulang’ tidak benar, melainkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang dibangun atas dasar penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah Provinsi Xinjiang. 

Dirinya mengklaim bahwa tujuan pendirian lembaga tersebut adalah menyediakan program pendidikan gratis yang dapat dinikmati warga. Lebih jauh, dirinya juga menyatakan bahwa Cina tidak pernah melakukan penyerangan atau perbuatan tidak adil terhadap warganya, serta selalu mendukung negara muslim, terutama penindasan yang dialami Palestina

Pelanggaran Hak asasi manusia muslim Uighur di Cina telah membuktikan bahwa muncul sikap cenderung apatis di negara-negara muslim di dunia. Utamanya dalam alasan ekonomi, di mana saat ini power berada di tangan negara Cina. 

Terlepas dari kekuatan ekonomi, tujuan utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah kesejahteraan, dan kesejahteraan berangkat dari adanya persamaan hak untuk hidup layak, pendidikan, dan berpendapat.