Dalam waktu dekat, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif. Seperti yang kita ketahui, momentum Pemilu adalah waktu yang paling rentan terhadap produksi dan persebaran hoaks atau berita bohong. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Centre for Digital Society (CfDS), membuktikan bahwa peningkatan hoaks (berita bohong) terjadi seiring dengan tahun politik berjalan, khususnya pemilihan presiden.

Dilansir dari Reuters, apa yang terjadi pada tahun 2014 sesungguhnya telah membuktikan bagaimana Indonesia telah menjadi sorotan dunia karena berita bohong yang begitu masif terjadi sebagai bagian dari agenda politik elektoral dalam merebut simpati rakyat. 

Berita bohong yang beredar di Indonesia menjelang Pilpres pasti tidak jauh-jauh dari isu SARA. Berita bohong yang beredar biasanya merupakan propaganda yang menyudutkan kaum marjinal yang rentan dipersekusi. Ini adalah strategi yang dilekatkan kepada musuh politik dari pembuatnya. 

Sebut saja berita bohong yang menimpa Jokowi sebelum dan sesudah menjadi presiden. Ia dituduh sebagai anak dari seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), disertai “bukti-bukti” kelahiran sampai dengan garis keturunan buatan yang diatur sedemikian komplet, demi menjatuhkan profil dari Jokowi. 

Kemudian tak lupa dengan tuduhan Jokowi sebagai keturunan Tionghoa, lengkap dengan nama dan marganya, serta tuduhan bahwa ia sesungguhnya seorang pemeluk Kristen dengan nama Herbertus. 

Tentu, bagi masyarakat Indonesia yang telah sangat lama dikerangkeng dalam rezim Orde Baru, dan kental akan politik identitas, maka tuduhan komunis, Kristen dan Tionghoa adalah "kartu mati" untuk proses demokrasi di Indonesia.

Sebenarnya, para pembuat berita bohong adalah orang-orang yang imajinatif dan penuh fantasi. Bagaimana tidak? Mereka mampu untuk menggunakan segala upaya dan daya pikir yang nyeleneh dalam mengorganisasi sebuah rangkaian berita bohong. 

Mereka punya imajinasi luar biasa dengan menciptakan semesta yang berbeda dengan pikiran orang-orang waras. Terkadang, mereka membuat pelintiran dari berita media arus utama, bahkan isinya menggunakan konteks negara lain, kemudian dicocokkan dengan kondisi nasional. 

Eropa pernah mengalami berita bohong tentang tenaga kerja Cina yang akan menggeser pekerja-pekerja lokal di Eropa secara masif. Di Jerman, isu pengungsi juga menjadi hoaks yang tersebar luas, dan isu ketika Pilpres Amerika Serikat bahwa Presiden Barrack Obama adalah seorang muslim. 

Kejadian-kejadian tersebut mirip sekali dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mulai dari Indonesia akan dibanjiri tenaga kerja dari Cina, imigran asing yang menguasai pesisir Indonesia, hingga Jokowi adalah seorang Tionghoa, bergama Kristen, berpaham komunis.

Menurut Tamas Dezso Ziegler dalam socialeurope.eu bahwa berita hoaks yang populis cenderung diproduksi dan di reproduksi oleh golongan “kanan”. Golongan “kanan” di sini dimaksudkan sebagai istilah yang mengacu kepada segmen spektrum politik yang biasanya dihubungkan dengan konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekadar lawan dari politik sayap kiri

Bagi seorang konservatif, politik identitas “keagamaan” atau "nasionalisme" merupakan hal penting dan pokok di atas kepentingan lainnya. Ketahanan dan keamanan negara, kesukuan dan agama dari musuh-musuhnya merupakan hal yang wajib diusahakan sekalipun dengan cara menciptakan dan menyebarkan berita bohong.

Mengapa Berita Bohong Menyebar?

Dalam tulisannya yang dimuat di world.edu, Direktur Institute of Cultural Capital di University of Liverpool, Simeon Yates, menyebutkan, ada fenomena bubbles atau gelembung dalam penggunaan media sosial atau medsos.

Pengguna medsos cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Dikaji dari studi kelas sosial, gelembung medsos tersebut mencerminkan gelembung 'offline' sehari-hari. 

Artinya, dalam penelitiannya ini, Simon menemukan bahwa kumpulan-kumpulan orang ini cenderung memiliki kesamaan pandangan, dalam kasus ini, pandangan politik. Ia mengungkapkan bahwa kumpulan-kumpulan orang yang cenderung berpandangan politik sama ini merupakan cerminan dari perilaku yang ada di media sosial mereka.

Hal ini juga pernah diulas dalam buku Stephen R. Covey yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Ia mengutarakan kurang lebih hal yang sama, yaitu orang-orang cenderung mendengarkan apa yang ingin ia dengarkan. Dengan demikian, berita bohong berpotensi dapat dilacak dari ketertarikan seseorang/kelompok dengan konteks ke-Indonesiaan. 

Maraknya fenomena hoax dan fake news hadir bersamaan dengan makin naiknya tensi ekstremisme, yaitu politik identitas ultra-nasionalisme, baik itu terhadap agama maupun negara.

Soal bagaimana berita berita bohong muncul dan menyebar, tentunya memiliki banyak analisis dan sangat kompleks.

Namun jika ditarik suatu garis kesimpulan sederhana dari penelitian Simon di atas, maka kita bisa mengerti bahwa muncul dan berkembangnya hoaks secara masif karena perkembangan teknologi yang tak terelakkan, dan lagi, Indonesia merupakan negara demokratis yang masih kabur dalam membedakan antara kebebasan berpendapat, dan hatespeech atau ujaran kebencian. 

Kecepatan dan sifat medsos yang mudah dibagikan, berperan besar dalam penyebaran berita. Namun, faktor pemicu maraknya disinformasi ini tidak terletak pada internetnya. Karena internet hanya menjadi medium baru bagi persebaran fake news dan hoax.

Secara umum, merujuk kepada sejumlah studi menunjukan bahwa alasan yang mempengaruhi publik mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya adalah karena persebaran informasi tersebut dilakukan berulang, terus-menerus dalam jumlah yang masif. Sehingga kemudian dinilai menjadi kebenaran.

Jika kita melihat dari kultur Indonesia sebagai negara dunia berkembang, dengan akses teknologi yang belum semaju negara dunia pertama, maka tidak heran bahwa berita bohong menjadi sangat membingungkan, terutama bagi kalangan tua yang kesulitan mendapatkan akses kemudahan informasi, baik dari sumber informasi maupun akses penggunaan gawai.

Menjaga Kewarasan

Jadi, apakah berita palsu adalah manifestasi dari era media digital dan sosial? Tampaknya mungkin medsos menjadi faktor determinan di masa kini yang dapat memperkuat penyebaran informasi yang salah.

Tentunya, kita perlu untuk menjaga kewarasan kita, dengan tidak terburu-buru untuk menyebarkan berita begitu saja. Tetapi melalui proses pencarian berita serupa yang diproses oleh media-media kredibel. 

Soal bagaimana menentukan media arus utama yang kredibel dengan melihat relasi media tersebut dengan poltik pemerintahan, kemudian susunan redaksi yang jelas serta tim editor yang telah terbukti menelurkan berita-berita kredibel lainnya.

Maka dari itu, pentingnya melakukan tabayyun atau melakukan klarifikasi dengan pertimbangan yang matang, agar tidak menjebak orang lain dalam menyebarkan berita yang salah dan menyebabkan kerusakan.

Referensi

Jurnal Penelitian Madison College, https://libguides.madisoncollege.edu/fakenews: USA