Persoalan anak perempuan masih menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Tidak hanya di kampung, desa-desa, melainkan anak perempuan di kota juga mengalami kasus yang serupa. 

Berdasarkan data UNICEF tahun 2015, pernikahan anak di Jawa Timur sebanyak 15%. Anak perempuan menikah itu di bawah usia 18 tahun.

Jawa Pos bersama UNICEF mengadakan kegiatan bertajuk High Tea With Women Leaders: Mencari Inovasi Pencegahan Perkawinan Anak (23/03/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh banyak pakar. Para pakar melaporkan hasil penelitian, memberikan penjelasan, dan menceritakan pengalaman pendampingan terhadap banyak anak perempuan yang menjadi nenek di usia awal 30 tahun.

Di antara pakar tersebut adalah tokoh perempuan Jawa Timur, ketua penggerak PKK, muslimat Nahdlatul Ulama’, Direktur Anak Lintang (Alit), akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ketua Darma Wanita Persatuan Surabaya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan aktivis anak perempuan Jawa Timur. 

Debora Comini (perwakilan Unicef Indonesia) mengatakan bahwa pernikahan anak ”mematikan” anak perempuan. Karenanya, UNICEF memasukkan program penghapusan pernikahan anak sebagai tujuan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGS).

Acara tersebut sebenarnya menarik karena melihat pernikahan anak dari beragam perspektif. Ketika perspektif kaya, maka akan mempermudah pencegahan pernikahan anak.

Akan tetapi, dalam tulisan ini, saya tertarik dengan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Muslimat NU Jawa Timur, Hj. Masruroh Wahid.

Menurutnya, banyak orang yang masih beranggapan dewasa dengan arti legal dan siap menikah. Padahal dewasa maksudnya adalah merujuk pada mukallaf. 

Menurut Hj. Masruroh, mukallaf merujuk kepada kewajiban untuk ibadah dan bukan untuk menikah. Perbedaan pandangan keagamaan yang bias anak perempuan tersebut diperparah dengan budaya patriarki yang stereotype kepada anak perempuan. Sehingga labeling perawan tua karena belum menikah di atas usia 20 tahun masih lekat di ingatan masyarakat.

Konsep balig ditengarai oleh Hj. Masruroh (dalam acara di atas) dan oleh banyak kalangan pembela perempuan sebagai ”biang” atau legitimasi teologis yang menjadikan anak perempuan”terjerumus” ke dalam jurang perkawinan anak. Karenanya, fokus tulisan ini adalah memberikan gambaran pandangan fikih (hukum Islam) tentang konsep balig.

Imam Syafi’i dan Argumentasi Teologis 

Dalam kajian kitab fikih klasik (Kitab Kuning), biasa menggunakan istilah pernikahan anak dengan sebutan nikãh al-shagîr/al-shagîrah. Di dalam kitab-kitab fikih baru, menyebutnya dengan istilah al-zawãj al-mubakkir (perkawinan dini). 

Dalam kosa kata bahasa Arab, makna dari kata al-shagîr/al-shagîrah adalah kecil. Dalam fikih, maksudnya adalah laki-laki atau perempuan yang belum balig.

Tanda-tanda balig bagi laki-laki adalah iḫtilãm, yakni keluarnya air mani (sperma), baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid yang menurut pendapat Imam Syafi’i terjadi di usia 9 tahun. 

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai usia balig tersebut. Seperti Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa usia balig bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun.

Dalam literatur fikih Imam Syafi’i, tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal, yaitu, pertama, apabila seorang anak telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid. 

Kedua, apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah (ihtilam), mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Ketiga, apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun, baik ia pernah mengalami mimpi basah maupun haid, maka anak itu telah dianggap balig.

Menurut Ibnu Munzir bahwa Q.S. al-Thalaq/65:4 dan pernikahan Nabi dengan Aisyah yang dilakukan ketika masih berusia 6 tahun dan baru digauli pada usia 9 tahun, dijadikan argumentasi teologis oleh mayoritas (jumhur) ulama untuk membolehkan pernikahan anak perempuan di bawah umur.

Pernikahan yang semacam demikian tidak dimaknai sebagai pengecualian kepada diri Nabi, karena beberapa sahabat Nabi juga melakukan praktik yang sama, seperti Qudamah bin Mazh’un menikahi putri Zubeir yang baru lahir dan Umar bin Khattab menikahi Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib yang masih berusia anak-anak.

Dalam konteks negara Indonesia, mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut mazhab Syafi’i. Bahkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam banyak amar keputusannya bersandar kepada pendapat Imam Syafi’i (lihat pandangan MUI tentang perkawinan Anak dalam proses judicial review).

Di Balik Imam Syafi’i 

Mazhab Imam Syafi’i sebagai mazhab fikih mayoritas umat Islam Indonesia. Seharusnya, fikih dipahami sebagai suatu kegiatan diskursif (yang melibatkan nalar). Hal itu karena hasil ketetapan hukum seorang faqih seperti Imam Syafi’i sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kungkungan bahasa, ideologi, dan nalar yang melingkupinya. 

Kondisi yang demikian, oleh Muhammad Arkoun (pemikir Islam dari Aljazair), disebutnya sebagai logosentris. Artinya, pembacaan atas teks-teks tafsir dan produk hukum fikih dengan cara menampakkan implikasi ideologis dari teks.

Imam Syafi’i adalah seorang ulama asli suku atau bangsa Arab. Bahkan ada yang berpendapat bahwa nasabnya menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. 

Sejak kecil hingga dewasa, Imam Syafi’i hidup dalam kultur Arab. Masa pengembaraan mencari ilmu juga dalam teritorial semenanjung Arabia. Kondisi yang demikian inilah yang ditengarai oleh Lies Marcoes bahwa latar belakang kultural dan sosial telah membentuk dan memengaruhi intelektualitas ke fakih-an Imam Syafi’i adalah Arab.

Ketika Imam Syafi’i pindah ke Irak, maka pendapat-pendapatnya didengar dan diikuti oleh pengikut setianya. Di Irak inilah kemudian disebut sebagai qaul qadim (pendapat lama). 

Dari Irak, kemudian Imam Syafi’i pindah ke Mesir, setelah melihat kultur dan budaya Mesir yang berbeda dengan Arab dan Irak serta budaya agraris yang berbeda dengan gurun pasir. Imam Syafi’i kemudian merevisi pandangan-pandangannya yang terdahulu. Maka kemudian, lahirlah pandangan yang disebut dengan qaul jadid (pendapat baru) yang merevisi pendapat lama, terutama dalam bab bersuci.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah adalah ulama yang berasal dari Persia. Sebagian besar kehidupannya dihabiskan untuk bergaul dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan. 

Tidak mengherankan karena beliau juga seorang pedagang, yang sehari-hari bergaul dengan orang pasar yang mengharuskan beliau bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang berbeda. Di samping itu, ketika Imam Abu Hanifah hidup, Persia populer dengan cara berfikir filsafat yang mengalami pertumbuhan.

Perbedaan latar belakang sosial budaya yang berbeda di antara keduanya, yang mana Imam Syafi’i tumbuh kembang dalam budaya Arab, sedangkan Imam Abu Hanifah dalam budaya Persia, maka keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami definisi dan makna balig itu sendiri. Inilah kemudian yang disebut dengan pengaruh pandangan cara pikir karena bias budaya.

Pada kondisi yang demikian inilah Nasr Hamid Abu Zayd (pemikir Islam dari Mesir) berpandangan adanya bias Arabisme dalam pendapat-pendapat Imam Syafi’i yang ditulis dalam kitab kuning. Sehingga tidak mengherankan jika pendapat Imam Syafi’i kurang menyentuh untuk tidak dikatakan tidak menyentuh aspek-aspek modernitas seperti pendidikan, kesehatan seksual, dan reproduksi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah lebih terbuka terhadap perkembangan zaman, moderat, dan lebih menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Akibat perbedaan pandangan tersebut, maka perbedaan tersebut berdampak kemudian kepada perbedaan pandangan oleh para ahli fikih tentang balig dan batas usia nikah anak perempuan pasca hidup Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan 

Memisahkan kajian keagamaan dalam konteks ibadah muamalah seperti fikih, dalam hal ini perkawinan anak dengan perkembangan ilmu pengetahuan (social sciencies), adalah tindakan fatal yang merujuk kepada pembodohan umat. 

Di era industri 4.0 ini, sudah seharusnya umat Islam berpikir bebas (liberal), tidak terkungkung oleh dogma-dogma dan teks-teks Kitab Suci (Alquran dan hadis) dengan perspektif klasik yang kaku dan tertutup dari modernitas.

Karena sejatinya, persoalan perkawinan anak, jika berkutat pada wilayah dogmatisme agama (fiqih Imam Syafi’i) dan dibungkus dengan nama budaya dan tradisi, maka hanya akan menjauhkan manusia dari sisi kemanusiaannya. Dalam artian, manusia hanya berpikir dirinya dan tidak memikirkan keberlanjutan kehidupan perempuan dan anak.

Persoalan perkawinan anak adalah persoalan bersama. Ia tidak hanya menyangkut keberlangsungan perempuan, tapi esensinya menyangkut keberlangsungan umat, bangsa, dan negara. 

Melakukan rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam fikih menjadi niscaya dilakukan oleh tokoh-tokoh agama seperti kiai, ustaz, akademisi, pemerhati Islam, peneliti, dan para cendekiawan muslim. Mengutip ucapan Debora Comini, We have to move forward.