AY telah mengalami perlakuan yang brutal. Ia kini harus terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengaku disiram, dijambak, ditendang, diinjak perutnya dan dibenturkan kepalanya ke jalan oleh empat remaja perempuan sebayanya. Alasannya? Belum jelas. Dugaannya adalah pelaku utama merasa AY sebagai rival asmaranya terkait seorang lelaki.

Reaksi mengenai kejadian tersebut merambat demikian cepatnya bagai api yang melahap semak-semak kering. Tagar “JusticeForAudrey” mendunia beberapa jam setelah kasus ini terungkap. Ungkapan-ungkapan kemarahan di media sosial berhamburan. Semua mengutuk kebiadaban yang dilakukan oleh mereka yang menganiaya AY.

Penulis sendiri baru mendapatkan kabar tersebut sekitar dua jam setelah berita itu keluar. Teman penulis yang mengabarkan kasus ini secara pribadi meminta penulis untuk mengomentari kasus ini karena memang penulis memang awam berkutat dengan soal-soal perundungan. Semua narasi tentang kasus AY sejauh ini adalah spekulasi jika itu tidak datang dari proses penyidikan polisi.

Penulis sendiri awalnya segan untuk berkomentar karena kasus AY sejauh penulisan artikel ini masih belum lengkap fakta-fakta di lapangan. Penulis ketika berita ini muncul belum berani langsung berkomentar di atas spekulasi-spekulasi kambingan. Meski begitu, penulis masih akan memberikan beberapa komentar terkait kasus AY sejauh penulisan artikel ini.

Perundungan atau Bukan?

Masalah yang pertama adalah maraknya artikel-artikel yang menggambarkan kasus AY sebagai contoh menguatnya perundungan (bullying) di sekolah. Beberapa media massa dan platform penulisan dengan mudahnya melabeli kasus AY ini sebagai kasus perundungan. Penulis tidak sependapat soal ini karena tanpa adanya fakta-fakta lebih lagi, kasus AY sepenangkap penulis bukanlah perundungan.

Dan Olweus, pionir dalam studi-studi terkait perundungan, mewanti kita bahwa untuk menyebut suatu perbuatan sebagai perundungan, ada tiga hal yang harus terpenuhi. Hal-hal tersebut adalah perundungan harus dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain, dilakukan secara berulang dan terhadap ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.

Sejauh ini kita tahu bahwa AY memang sengaja disakiti dan ia tidak bisa melawan saat kejadian itu terjadi. Tapi, apakah kejadian ini hanya terjadi sekali ini atau ada beberapa kekerasan serupa yang dilakukan pelaku pada AY sebelum ini? Kita belum tahu, sehingga masih terlalu dini untuk menyebut ini perundungan. Ya, secara umum ini kekerasan teman sebaya (peer violence), namun belum dapat dikatakan perundungan.

Kita masih memerlukan bukti apakah sebelum penganiayaan terjadi AY melakukan provokasi terhadap seorang atau lebih pelaku. Jika ternyata ada bukti bahwa AY melakukan provokasi-provokasi, baik fisik atau verbal, maka gugur lah “diagnosa” massal bahwa ini adalah kasus perundungan. Mungkin betul ini penganiayaan dan juga betul ini kekerasan yang mana pelaku bisa diadili secara pidana. Tapi, kita terlalu cepat menyebut ini perundungan.

Damai atau Pengadilan?

Semua tindakan yang menyakiti orang lain adalah bentuk penganiayaan, terlepas siapa yang memprovokasi tindakan itu terlebih dahulu. Sehingga sekali pun kita nantinya akan memiliki bukti-bukti yang menunjukkan apakah pelaku bertindak berdasarkan provokasi atau tidak, hal itu tidak memberatkan atau juga meringankan tuntutan pidana bagi pelaku.

Damai bukan pilihan yang tepat. Proses hukum berjalan dengan baik karena itu justru menguntungkan semua pihak. Mengapa? Untuk membawa kasus ini ke persidangan, diperlukan visum sebagai bukti penganiayaan. Dengan visum kita bisa membuktikan apakah pernyataan AY bahwa ia dianiaya adalah kebenaran atau tidak. Dan jika benar, kita akan tahu seberapa parah penganiayaan yang diterimanya.

Ardanmarua dalam tulisannya, “Kesakitan Audrey dan Keadilan untuk Pelaku”, berkata: “Siapa pun yang menginginkan keadilan untuk Audrey sama artinya meminta terciptanya tatanan yang bermoral.” Tidak, saudara Ardan, saya tidak sepakat. Kita akan menuntut keadilan bukan karena persoalan moral, tapi persoalan kebenaran. Keadilan dalam bentuk proses hukum akan membawa kita pada fakta, bukan sekadar spekulasi-spekulasi seperti yang marak beredar belakangan.

Undang-undang tentang perlindungan anak tidak berarti membebaskan pelaku kriminal remaja di atas 12 tahun namun di bawah 18 tahun, atau kita sebut sebagai juvenile offender, dari proses pengadilan. Pelaku kriminal remaja akan tetap menjalani persidangan dengan perlindungan yang lebih daripada orang dewasa dalam proses penyidikan dan pengadilan, sehingga terbebas dari segala bentuk intimidasi. Sistem hukum kita juga menyediakan lembaga pemasyarakatan khusus untuk juvenile offender.

Dengan adanya fasilitas yang memadai kita untuk menyelesaikan kasus ini secara pengadilan tanpa merampas hak-hak pelaku, mengapa kita memilih jalan damai? Keadilan harus ditegakkan sehingga kita akan mendapatkan fakta-fakta yang lebih terinci seiring dengan berjalannya proses hukum. Kasus AY akan berguna ke depannya dengan menjadi preseden bagaimana nantinya kita menyikapi kasus kekerasan yang dilakukan remaja.

Tanggung Jawab Siapa?

Banyak artikel-artikel yang mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab dengan terjadinya kasus ini. Ada yang menyalahkan orangtua pelaku dan ada juga yang menyalahkan sistem pendidikan kita. Komentar-komentar itu menyedihkan karena kita tahu bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah hakikatnya adalah tanggung jawab kita semua.

Setelah berita ini menyebar, sudah terjadi pengutukan habis-habisan terhadap para pelaku padahal belum ada fakta yang muncul dari penyidikan polisi. Demonisasi pelaku jelas melanggar prinsip praduga tak bersalah sebelum pengadilan dilakukan. Kemudian, pelaku dipersekusi dengan diretas media sosialnya. Konten mereka dipertunjukkan ke publik, bagai tahanan abad pertengahan yang diarak keliling kota dan dilempari buah-buahan busuk.

Perilaku di atas menunjukkan realita sosial kita. Kita mengutuk mereka dengan cara-cara yang setara kebengisannya dengan yang mereka lakukan. Mengapa kita heran mengapa mereka bisa berbuat sekeji itu? Kita harusnya sadar bahwa monster-monster kecil yang menyakiti AY hingga seperti ini adalah suatu produk dari masyarakat yang menjadikan kekerasan sebagai norma.

Kita lah monster-monster yang jauh lebih besar dari pelaku; mereka belajar dari kita. Kita menuntut mereka untuk didisiplinkan. Tapi, bagaimana bisa disiplin ditegakkan tanpa adanya teladan yang baik? Belajar lah untuk jadi sedikit meta dengan melihat diri kita sendiri ke dalam: seberapa agresif kah kita dalam bermasyarakat?

Kemudian, kenapa kita hanya ribut saat kasus semacam ini diangkat ke permukaan? Kekerasan di sekolah selalu terjadi, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Apa mungkin kita selama ini telah mengawamkan perbuatan-perbuatan kekerasan di sekitar tanpa kita sadari? Apa kita harus menyikapi kekerasan di sekolah hanya ketika itu menjadi tagar yang mendunia? Terlalu banyak tanggung jawab moral yang kita abaikan rupanya selama ini.

Pendidikan yang Memanusiakan

Gloria Fransisca Katharina dalam tulisannya, “Nasib AY dalam Bayang-Bayang #UninstallFeminism”, mengatakan bahwa pendidikan kita kurang memadai dalam menghentikan mata rantai kekerasan. Fikana Mahardika Cantri menulis dalam “Audrey, Patriarki, dan Kacamata Persekusi” bahwa kekerasan yang dilakukan pelaku adalah konsekuensi dari lingkungan sosial yang patriarkis sehingga peristiwa ini adalah suatu usaha pelaku untuk mencapai validasi dari laki-laki yang diperebutkan, konon kisahnya.

Tapi keduanya hampir serupa, yakni menunjuk karakter pendidikan kita yang kaku sebagai akar masalah. Kemudian, jika pendidikan adalah akar masalah kekerasan sebaya pada remaja kita, apa solusinya? Kedua artikel itu tidak memberikan solusi tersebut.

Penulis belajar dari dosen penulis di Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Dwi Nur Rachmah, bahwa akar kekerasan di sekolah adalah kurangnya empati pada pelakunya. Empati adalah kunci dari suatu hubungan sosial. Miskinnya empati membuat pelaku kekerasan di sekolah cenderung tidak mampu menangkap perspektif orang lain. Mereka tidak akan peduli dengan konsekuensi perilaku kekerasan mereka pada korban selama tujuan mereka terpenuhi. Inilah jalan yang sering diambil oleh adik-adik kita.

Penerapan pendidikan kewarganegaraan seperti yang dikatakan Fikana akan jadi kopong ketika mata pelajarannya itu sendiri telah bermasalah dari perumusannya. Pendidikan kewarganegaraan hanya memberikan “daftar” perbuatan-perbuatan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas dilakukan oleh seorang peserta didik sebagai warga negara.

Kita hanya diajarkan menjadi “warga negara yang baik” (good citizen), tapi tidak sebagai “manusia yang baik” (good human). Orientasi moral kita seharusnya tidak hanya sebatas dari dan kepada negara saja, namun pada kemanusiaan secara keseluruhan. Kita terdidik untuk bersikap “baik” terhadap otoritas (negara, keluarga, penegak hukum, dll.), namun gagap dalam menentukan sikap yang tepat pada mereka yang setara dengan kita, yang dalam konteks ini adalah lingkungan sebaya.

Lalu dari situ muncul pertanyaan lagi: apakah benar kita telah diajarkan berempati di sekolah? Silakan jawab sendiri. Jika pendidikan adalah solusinya, telaah dulu apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Ajari anak-didik kita untuk berempati dan kita akan dapat memutus mata rantai kekerasan di sekolah seluruhnya, atau minimal mengurangi. Manusiakan mereka, buat mereka mampu menalar moralitas mereka sendiri dan paham atas semua akibat dari perbuatan yang dilakukan, bukan hanya tunduk manut, takut hukuman.****