Perempuan dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu komponen utama pembentuk bangsa. Dengan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 265 juta, penduduk perempuan meliputi setengahnya, yaitu 131,88 juta penduduk. Artinya, dengan jumlah yang sangat besar tersebut, harusnya perempuan mendapat peranan lebih daripada apa yang telah menjadi konstruksi sosial pada hari ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Sakina, masyarakat Indonesia pada hari ini masih terbelenggu dalam tatanan konstruksi sosial yang menghendaki perempuan berada hanya dalam ranah domestik. 

Dengan demikian, kita tentunya sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti “dapur, sumur, dan kasur”. Hal ini menandakan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap kaum perempuan hanyalah sebatas objek kepemilikan yang terus dikekang kebebasannya. 

Simone de Beauvoir, seorang filsuf sekaligus aktivis Prancis, dalam bukunya menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi yang subordinat, yaitu dalam posisi nomor dua (second sex) atau inferior, yang merupakan implikasi dari konstruksi masyarakat yang patriarki. 

Patriarki memiliki pengertian, yaitu perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Ada penyikapan yang menyiratkan diskriminasi terhadap perempuan, dan ketimpangan akses yang signifikan di dalam suatu lingkup kelompok sosial atas peran perempuan dengan laki-laki.

Perjuangan Perempuan dalam Hak Politik

Pada tahun 1979, di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah dibentuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) yang merupakan perjanjian Internasional di mana PBB memberikan hak internasional untuk perempuan. 

CEDAW kemudian merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberikan kuota tertentu sebagai upaya khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan-jabatan appoint-if (berdasarkan penunjukan atau pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.

Di era pascareformasi, untuk menjujung suara rakyat dalam negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif kemudian menetapkan bahwa calon terpilih dalam lembaga legislatif ditentukan melalui suara terbanyak dalam pemilihan umum. 

Kemudian dalam rangka mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen serta mengakomodasi adanya CEDAW, Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD. 

Di dalamnya menjelaskan adanya 30 persen kuota calon legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut juga merupakan syarat partai politik agar dapat mengikuti pemilihan umum.

Pada pemilu tahun 2019, MK memberikan hak lebih kepada calon legislatif perempuan agar mendapat nomor urut di atas. Hal ini merupakan harapan dari MK agar perempuan mempunyai kesempatan lebih dalam menduduki posisi di parlemen. 

Maka dari itu, di dalam sidang putusan pengujian UU Pemilu Legislatif, majelis memutuskan untuk mengubah norma Pasal 215 huruf b UU NO 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Yang kemudian pada pasal 215 huruf B diubah MK menjadi:

'Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan’.

Hal ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada perempuan di dalam ranah politik elektoral sebagai representasi suara perempuan di dalam parlemen agar politik eletoral tidak selalu didominasi oleh kepentingan laki-laki yang dalam pandangan masyarakat hari ini merupakan sifat dan bentuk dari patriarki.

Simone de Beauvoir, dalam bukunya mengatakan, “Representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their own point of view, which they confuse with absolute truth.”

Partisipasi perempuan dalam politik, termasuk menjadi anggota di parlemen, merupakan hal yang sangat penting, karena keberadaan mereka dapat mengawal, mewakili, serta menyuarakan kepentingan perempuan. 

Para perempuan hari ini bukannya tidak memercayakan nasibnya kepada wakil laki-laki, namun alangkah baiknya jika perempuan, khususnya perempuan yang berjuang dalam ranah kesetaraan gender dari berbagai macam sektor tani, buruh, buruh migran, agar bisa masuk ke dalam sistem parlementer hari ini. 

Para lelaki mungkin juga tidak tahu betapa melelahkan dan menyakitkannya kerja di saat menstruasi, ketika tiba-tiba sakit dilep dan terkena berbagai pelecehan seksual yang kerap terjadi pada perempuan perkotaan, mulai dari catcalling (suitan) hingga pemerkosaan. Maka dari itu, kutipan dari filsuf Prancis ini memang menjadi realitas di dalam konstelasi pemerintahan di negara dunia mana pun.

Salah satu agenda para perempuan dalam menggapai hak politiknya adalah menuntut disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). RUU P-KS merupakan salah satu bentuk keterwakilan perempuan yang saat ini sedang diusahakan untuk disahkan. 

Terlepas dari pro kontra terkait pengesahaannya, RUU ini merupakan langkah maju keterwakilan perempuan di tingkat parlementer. Jika RUU P-KS ini disahkan, maka kemenangannya akan bisa disamakan dengan kemenangan perjuangan kaum perempuan dalam penuntutan penghapusan ketimpangan upah berbasis gender (gender wage gap) di negara-negara Skandinavia.

Maka dari itu, wacana mengenai perempuan yang hanya berada dalam ranah domestik harus dikikis. Masyarakat juga turut andil dalam memberikan kesempatan serta penghormatan terhadap posisi perempuan yang ada saat ini, agar tidak melanggengkan budaya patriarki yang merugikan perempuan, baik secara materil maupun immateril.

Dan yang paling penting, dekonstruksi dan rekonstruksi wacana mengenai perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat umum. Kita memerlukan adanya gerakan pembebasan perempuan dari perempuan sendiri maupun juga dari laki-laki yang mendukung pembebasan perempuan.

Karena sejatinya, budaya patriarki dan posisi perempuan tidak akan dipandang apabila dari kaum perempuan sendiri enggan untuk mengorganisasikan dirinya. Sehingga, kita perlu membudayakan gerakan progresif kepada perempuan terdekat kita untuk mendorong mereka melakukan perubahan dari budaya patriarki menuju ke budaya yang lebih egaliter.

Referensi

  • Manning, Alan (2006) The Gender Pay Gap, The London School of Economics and Political Science : Summer Piece, UK.
  • Beauvoir, Simone de. (1989, c1952) The Second Sex,  Vintage Books : New York, USA.