Siapa yang tidak mengenal Kartini? Sosok yang namanya harum semerbak di seluruh penjuru Nusantara setiap bulan April tiba. Sebagai figur perempuan yang didaulat paling berjasa bagi kaum perempuan di Indonesia untuk kiranya lebih maju, hari kelahirannya diperingati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada umumnya, fenomena yang tampak pada peringatan hari Kartini identik dengan penggunaan kebaya dibarengi tata rias yang sedemikian rupa. Peringatan di sekolah-sekolah pun tidak  jauh berbeda. Siswa beserta guru berlomba-lomba menghias diri untuk bisa tampil secantik mungkin, tambahannya paling-paling dengan lomba menghias tumpeng atau lomba memasak masakan-masakan daerah.

Namun, apakah hal itu sudah mewakili esensi perjuangan Kartini jika dikaitkan dengan keadaan saat ini? Padahal, jika membaca ulang surat-surat Kartini, hal yang paling utama diperjuangkan adalah kemerdekaan yang didasari dengan kecerdasan. Bukan kemerdekaan yang hanya semata-mata membebaskan, tetapi kemerdekaan yang justru lebih banyak ‘mengetahui’ batasan-batasan yang ada.

Semakin banyak mengetahui, seseorang akan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia tentunya. Hal itu didasari dengan penemuan Kartini bahwa sebenarnya sumber dari segala derita adalah perempuan yang bodoh dan laki-laki yang tidak peduli dengan kebodohan tersebut, atau Kartini menyebutnya ‘pria itu egoistis’.

Pada zaman sebelum kemerdekaan, Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Ia bercita-cita melanjutkan sekolah ke Belanda bersama dengan dua saudaranya, Rukmini dan Kardinah. Hal itu dilakukan sebagai upaya membuka jalan menuju arah yang lebih baik bagi perempuan.

Walaupun pada akhirnya mereka tidak bisa berangkat karena alasan-alasan tertentu, namun perjuangan untuk mendapatkan izin dari orang tua dan pemerintah Hindia Belanda sudah tercatat sebagai usaha mendobrak pandangan yang merendahkan terhadap perempuan. Hal itu sudah mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.

Pada saat itu, Kartini sebagai putri Bupati berpandangan bahwa perempuan tidak dapat berdiri sendiri karena ia bodoh. Ia bodoh karena tidak mendapat pendidikan seperti kaum laki-laki dan sebagai perempuan, pada saat itu tidak pernah mau membaca.

Namun sebaliknya, kaum laki-laki selalu diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya, maka menjadi pintar. Sehingga, dari hal itu, terdapat jurang yang memisahkan antara kepintaran kaum lelaki dengan kebodohan perempuan yang semakin lebar dan mendalam. Namun anehnya, kaum lelaki bukannya berusaha agar perempuan juga mendapat kesempatan untuk belajar supaya dapat mengikuti dia dalam pengetahuan, tetapi ia hanya memikirkan kemajuan untuk dirinya sendiri.

Bahkan, pada saat Kartini ditanya tentang cita-cita dan kemauannya ke depan oleh sahabatnya, dengan santunnya dia menjawab, ‘jangan tanyakan kepada saya apa yang saya mau, tetapi tanyakanlah apa yang saya boleh.’ Hal itu jelas menunjukkan adanya ruang pengetahuan yang dibatasi saat itu.

Lalu, bagaimana keadaan perempuan sekarang? Masih relevankah penemuan Kartini sampai saat ini?

Fenomena yang terjadi berdasarkan data komnas perempuan yang dirilis di websitenya menunjukkan masih banyak kasus yang merampas hak-hak perempuan, terutama kekerasan. Survei terakhir menunjukkan adanya 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016.

Dari keseluruhan kasus tersebut, kasus paling tinggi terjadi di ranah personal. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama dengan jumlah 5.784 kasus (56%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Dari data tersebut, terlihat bahwa kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat yang pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Fenomena di atas pada dasarnya sejalan--walaupun tidak sepenuhnya--dengan penelitian yang dilakukan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia yang menempuh pendidikan hingga sekolah menengah sebesar 42,9 persen dibandingkan laki-laki 51,7 persen. Angka partisipasi kerja perempuan sebesar 50,9 persen, juga terpaut jauh dari laki-laki sebesar 83,9 persen.

Dari penelitian tersebut, terlihat kaum perempuan masih di bawah laki-laki. Akan tetapi, indeks pembangunan gender sudah mencapai 0.9 dan dikatakan sudah setara apabila pembangunan gender menunjukkan indeks 1. Artinya, sudah hampir mencapai kesetaraan. Namun, pada realitanya, mengapa angka kekerasan masih terlampau tinggi?

Menurut UNDP Indonesia, di setiap negara termasuk Indonesia, ada kelompok-kelompok yang tertinggal dari kelompok lain akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah kesenjangan gender dan kurangnya pemberdayaan perempuan.

Namun, melihat keadaan saat ini, perempuan tidak bisa semena-mena dikatakan bodoh atau tertinggal. Sudah banyak dari kaum perempuan yang lulus sebagai sarjana, bahkan beberapa menyandang gelar doktor bahkan profesor.

Melihat fenomena yang terjadi, tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tidak semata-mata karena perempuan bodoh, melainkan seperti yang diungkapkan Kartini bahwasanya tidak adanya keseimbangan antara kedua pihak yang sama-sama menjaga keharmonisan.

Warisan zaman dahulu mungkin sedikit banyak masih menjangkiti sebagian masyarakat kita. Jika pada masa lampau kaum lelaki bersifat egoistis karena terdapat jurang yang memisahkan, yaitu pengetahuan. Namun saat ini, jurang yang memisahkan bukan lagi pengetahuan, tetapi ketergantungan.

Sifat egoistis laki-laki dalam menjalin sebuah hubungan dengan perempuan masih menjadi warisan yang melekat. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang lebih cenderung memandang kaum laki-laki sebagai pemimpin dari kaum perempuan.

Lantas, paradigma tersebut menjadi gelar tersendiri bagi kaum laki-laki. Gelar itu pada akhirnya menimbulkan adanya ketergantungan antara kaum perempuan terhadap kaum laki-laki.

Namun sayangnya, ketergantungan tersebut tidak diimbangi dengan adanya sikap tanggung jawab serta saling menghormati dan menghargai hak-hak perempuan. Bahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan, walaupun mereka mendapat pendidikan yang tinggi, tetapi setelah menjalin hubungan personal dengan laki-laki, mayoritas tidak dapat terlepas dari cengkraman dari gelar kaum laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab dan satu-satunya pihak yang dapat memutuskan segala sesuatu.

Pendidikan belum sepenuhnya memberikan ajaran saling bertanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Masyarakat masih menjadikan kaum lelaki sebagai ‘ningrat’ bagi perempuan. Sedangkan ‘ningrat’ itu sendiri belum bisa bertanggung jawab dan menghargai perempuan.

Mengenai gelar, Kartini pernah mengkritik kaumnya sendiri. Hal itu dilatarbelakangi oleh fenomena rakyat Jawa yang pada saat itu sangat memuja-muja kaum bangsawannya dan suka meniru tingkah laku serta perbuatan mereka.

Namun, menurut Kartini, sesungguhnya kaum ningrat itu kurang pantas untuk disanjung-sanjung demikian. Sebab ia melihat dari jauh dan dari dekat bahwa kebanyakan kaum bangsawan itu hanya ningrat dalam gelarnya saja, tetapi tidak ningrat dalam jiwanya.

Seorang ningrat yang sejati ialah seseorang yang ningrat dalam gelar, jiwa, dan moral. Sebab keningratan membawa tanggung jawab yang besar, harus dapat memberi contoh yang baik kepada rakyat dan kepada keturunannya.

Begitu pula dengan gelar yang melekat kepada seorang laki-laki. Jangan hanya mau menerima gelarnya saja sebagai pemimpin untuk perempuan. Seorang lelaki tidak hanya pemimpin dalam gelarnya, tetapi pemimpin dalam jiwa dan juga moralnya.

Sama halnya dengan perempuan. Seorang perempuan, ketika sudah terpelajar, harus bisa bertindak adil sejak dalam pikiran. Keduanya harus sama-sama menjaga keharmonisan agar mampu mewujudkan keselarasan yang sama-sama membangun dan juga mencerdaskan.