Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga seorang reformis Malaysia adalah orang yang pertama kali memunculkan istilah masyarakat madani dalam Simposium Nasional, Forum Ilmiah, Festival istiqlal, Indonesia pada 26 September 1995.

Menurut Anwar, masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Nurcholish Madjid, salah satu tokoh intelektual Indonesia yang turut memperkenalkan dan merekonstruksi konsep masyarakat madani di Indonesia.

Ketika masyarakat madani kemudian disejajarkan dengan istilah Civil Society dari barat, dalam artikelnya yang berjudul “Menuju Masyarakat Madani”, beliau justru menawarkan ide dengan mengacu pada konsep “negara kota Madinah” yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada 622 M. Suatu sistem masyarakat kota dengan ciri antara lain: egalitarian (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah.

Mengacu pada KBBI, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman dan ilmu. Konsep masyarakat madani dalam khazanah barat dikenal sebagai Civil Society, muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Emmanuel Kant. Sebagai suatu konsep, Civil Society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang mengacu pada konsepsi tentang state (negara).

Dalam tradisi eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sebagai suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain. Begitu banyak khazanah pemikiran para tokoh dan intelektual yang terus-menerus menggali konsep dari berbagai perspektif kehidupan seiring perubahan zaman.

Dari itu semua dapat kita artikan secara sederhana bahwa masyarakat madani adalah sekelompok orang yang memiliki peran aktif dalam memberdayakan masyarakat lainnya dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya agar terwujud tatanan demokrasi yang beradab dan stabil.

Bersama pers, masyarakat madani bisa menjadi pilar utama dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan memberikan informasi yang aktual dan faktual. Di masa sekarang ini, kita lebih mudah mendapatkan media berita. Hal itu dikarenakan orang bisa membuat media dengan mudah.

Artinya, kebebasan pers di negara ini semakin baik. Hal ini pula dapat kita lihat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Dalam survei Nielsen consumer & media view hingga triwulan ketiga 2017 menyatakan, kebiasaan membaca orang Indonesia telah mengalami pergeseran.

Jumlah pembaca media digital sebesar 11 persen dengan jumlah pembaca 6 juta orang jauh lebih banyak dibanding pembaca media cetak sebanyak 4,5 juta orang. Hal ini karena membaca berita di media digital lebih cepat, praktis, dan gratis. Karena dapat diakses dengan menggunakan sambungan internet.

Terutama dalam media sosial seperti facebook, twitter, instagram, para pengguna lebih mudah membuka tautan atau link berita dari akun media sosial penyedia berita yang secara otomatis akan muncul di notifikasi pengguna media sosial jika mengikuti akun penyedia berita.

Berbeda dengan media cetak seperti koran dan majalah maupun media elektronik seperti televisi dan radio, para pembaca yang kritis dan reaksioner terhadap isi berita tersebut hanya bisa bereaksi kepada orang yang ada di sekitarrnya terhadap sikap yang dia ambil atas isi berita dan sulit untuk mempengaruhi orang banyak.

Hal itu berbanding terbalik dengan peran media sosial yang cenderung bisa merubah arah public policy pemerintah lebih cepat dan tanggap. Apalagi kebijakan dianggap melenceng dan menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan negara.

Sebagai contoh adalah ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pencalonan itu ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat karena berstatus tersangka kasus gratifikasi.

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, kemudian diikuti dengan langkah Kepolisian untuk menangkap salah seorang pimpinan KPK Bambang Widjayanto karena dituduh mengarahkan pemberian kesaksian palsu dalam kasus sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kemudian Selasa (17/02), Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh polda Sulsel dalam kasus pembuatan identitas palsu seorang perempuan bernama Feriyani Lim. Konflik antara kedua lembaga negara tersebut membuat energi bangsa ini habis.

Dari persoalan di atas, kita dapat melihat betapa derasnya arus tekanan dan desakan dari masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan konflik antara dua lembaga tersebut.

Arus berita yang cepat di media sosial seperti twitter dan berbagai kecaman dan kekecewaan dari warganet kepada presiden atas sikap presiden yang membiarkan proses pencalonan tersangka tindak korupsi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Berbagai tagar perlawanan seperti #ShameOnYoujokowi menjadi trending topic di twitter.

Kekecewaan warganet berlanjut atas ditetapkannya dua pimpinan KPK sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Masyarakat tentunya ingin presiden segera mengakhiri konflik saling tuduh dan mendamaikan dua lembaga tersebut. Dari hal itu kita bisa melihat begitu derasnya kepedulian masyarakat terhadap persoalan bangsa.

Tokoh-tokoh bangsa, seniman, musisi, aktivis, tokoh agama, politikus, dan seluruh lapisan masyarakat turut ambil sikap di media sosial mereka terhadap persoalan tersebut. Begitulah masyarakat madani yang sesungguhnya.

Kesatuan dan keseiramaan sikap mereka dalam menyuarakan hak politik mereka kepada presiden jokowi mewakili hati rakyat Indonesia demi kedamaian dan kestabilan negara. Kepekaan nurani yang mendalam antara mereka atas kondisi bangsa yang sedang tidak stabil adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa.

Tentunya dengan kritik yang membangun dan sesuai koridor hukum, lalu memberikan fakta dan kondisi yang nyata atas suatu masalah, lalu memberikan masukan yang solutif serta menggerakkan pemikiran masyarakat lain untuk peduli terhadap kondisi bangsa.

Dari permasalahan yang dipaparkan tadi dapat kita lihat atas desakan yang deras tersebut, Presiden Joko Widodo mengikuti salah satu rekomendasi dari tim 9 agar tidak melantik Komjen Polisi Budi gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai calon Kapolri.

Jokowi juga memutuskan untuk menerbitkan Keppres pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menghadapi masalah hukum dan akan mengeluarkan Perppu untuk mengangkat tiga anggota sementara pimpinan KPK. Dan untuk mengakhiri konflik antara dua lembaga ini Jokowi menginstrusikan kepada Kepolisian dan KPK untuk menaati aturan hukum dan kode etik yang berlaku.

Begitu besar peran masyarakat madani dalam menentukan suatu arah kebijakan. Yang paling utama adalah menjadi pilar penting bersama Pers agar terciptanya sistem kenegaraan yang teratur dan seimbang. Vox Populi,vox dei.