Potret peran Indonesia di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) disinyalir telah mengalami degradasi selama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Berbeda halnya dengan presiden-presiden sebelumnya, terkhusus di era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Ketika Indonesia di bawah kepemimpinan kedua sosok presiden tersebut, Indonesia memiliki andil besar dalam memainkan peran di ASEAN. Baik Soeharto maupun SBY bergerak membangun ASEAN, berdasarkan pada dua landasan, yaitu kepentingan kawasan (regional interest) dan kepentingan nasional (national interest).

Regional interest dapat dipahami dari lima poin spirit berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967 atau dikenal Lima Poin Deklarasi Bangkok, di antaranya: (1) Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; (2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; 

(3) Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; 4) Memelihara kerjasama yang erat di tengah- tengah organisasi regional dan internasional yang ada; 5) Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Sementara regional interest menurut Dewi Fortuna memuat 6 fungsi ASEAN bagi Indonesia (Bhakti, 1997). Pertama, peningkatan citra baik Indonesia di mata internasional, yang dapat diwujudkan dengan keaktifan Indonesia dalam menciptakan stabilitas regional Asia Tenggara. 

Kedua, penciptaan keharmonisan regional Asia Tenggara, yang berarti penting bagi pencegahan berbagai perang besar diantara negara-negara Asia Tenggara. Ketiga, pencegahan masuknya serangan dan subversi dari luar. Artinya, dengan adanya ASEAN dan terciptanya hubungan baik negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia dapat terhindar dari serangan asing dari utara.

Keempat, kebutuhan Indonesia akan adanya alat tawar menawar internasional, yang merujuk pada kepentingan Indonesia untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan luar. Kelima, peningkatan bobot Indonesia dalam diplomasi internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kelima poin tersebut memiliki urgensi untuk diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia dari pemerintahan-ke-pemerintahan.

Andil Besar Indonesia di ASEAN

Pertama, di zaman Soeharto, Indonesia dimata negara-negara anggota ASEAN telah dipersepsikan sebagai pemimpin ASEAN atau dikenal dengan sebutan big brother ASEAN. Julukan tersebut tidak lepas dari langkah-langkah yang ditempuh orde baru untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang eksis dan patut diperhitungkan. Dibuktikan dengan setiap persidangan yang di gelar ASEAN, sikap yang diambil Indonesia pada umumnya diadopsi atau diikuti menjadi sikap bersama ASEAN.

Misalnya, lahirnya APEC (Asian Petroleum Economic Countries) paska Indonesia menyatakan secara eksplisit dukungannya, yang kemudian diikuti semua negara anggota ASEAN yang lain. Indonesia pada waktu itu juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas regional dengan selalu menprioritaskan cara-cara damai ketika berperan sebagai mediator konflik, bahkan Soeharto turun langsung mendinginkan suasana konflik antara Malaysia dan Filipina pada tahun 1980. Indonesia juga melakukan berbagai aksi negosiasi  penyelesaian konflik seperti konflik Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

Kedua, ketika SBY menjabat Presiden, ASEAN masih menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia (Polugri), apalagi disaat Indonesia menjadi ketua ASEAN di 2011. 

Selama menjadi Ketua ASEAN, Indonesia telah menetapkan tiga prioritas capaian, di antaranya:  memastikan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015; memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan; dan menggulirkan pembahasan mengenai perlunya Visi “ASEAN Pasca-2015”, yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (ASEAN Community in a Global Community of Nations), (Lemhannas RI, 2013).

Pemerintah Indonesia juga pada waktu itu telah melahirkan beberapa inisiatif mekanisme penyelesaian sengketa diantara negara-negara anggota ASEAN. Contohnya, Indonesia mengusulkan berdirinya ASEAN Initiative Talk for Peace and Reconciliation yang disahkan pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Kamboja, sementara masalah kemajuan demokratisasi Myanmar pun mengalami kemajuan. Sebenarnya masih banyak lagi capaian-capaian pemerintah Indonesia baik di era SBY maupun Seoharto yang tidak disebutkan dalam tulisan ini.

Masa Jokowi, ASEAN Diabaikan

Kedua presiden yang menjadi sampel diatas memiliki pandangan yang sama akan penting dan strategisnya ASEAN bagi Indonesia. Namun, di saat Indonesia dibawah administrasi Jokowi, peran Indonesia di ASEAN mengalami kemerosotan atau kemunduran. Konsekwensi logis yang muncul adalah seiring dengan melemahnya peran Indonesia, eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional pun juga ikut melemah. 

Sebelumnya ASEAN mampu dijadikan sebagai media menyatukan ide dan gagasan penyelesaian problematika di kawasan Asia Tenggawa, tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak berfungsi secara efektif.

Berbagai macam pertanyaan bermunculan mengenai progresivitas Indonesia di ASEAN selama pemerintahan Jokowi, di antaranya: apa yang menjadi capaian Indonesia di ASEAN selama Jokowi berkuasa? Apakah Indonesia melalui ASEAN memainkan peran penting ketika kasus genosida etnis Rohingya di Myanmar, padahal dulunya Indonesia dikenal mampu memberikan solusi ketika terjadi konflik diantara negara-negara ASEAN?

Bagaimana posisi Indonesia dalam menyoal Konflik Laut China Selatan (KLCS) dan apakah Indonesia masih memaksimalkan ASEAN sebagai instrumen mencari solusi penyelesaian dan meminimalisir ketegangan di sana? Sejauh mana pemerintah Jokowi menyelesaikan kasus-kasus perbatasan antara Indonesia dan beberapa negara tetangga yang sekaligus negara anggota ASEAN?

Pertanyaan-pertanyaan diatas tidak bisa disunguhkan “jawaban-jawaban kemajuan” karena pada dasarnya Jokowi tidak melihat ASEAN sebagai organisasi yang mampu mendatangkan kepentingan ekonomi – “pragmatisme kebijkana”. Jokowi terlalu terkonstruk bahwa apa yang ditempuh pemerintah Indonesia di luar harus mendatangkan manfaat ekonomi. 

Media Online Kompas pernah memuat bahwa soal ketidakhadiran Jokowi pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia yang bergengsi karena Jokowi menilai pertemuan itu tidak begitu penting. "Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?" tutur Jokowi (Kompas.com, 5/2/2018). 

Artinya, pertemuan-pertemuan di level Internasional yang dihadiri Jokowi hanya dimotivasi kepentingan ekonomi, semisal menarik investasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain.

KLCS yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan kawasan dan secara otomatis berdampak pada Indonesia, juga tidak terlalu dianggap penting oleh Jokowi. Bisa diketahui dari statemen Jokowi yang mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia tidak terlibat dalam ketegangan antar negara ASEAN terkait KLCS. ”Itu urusan negara lain dan negara lain. Tapi, kalau kita berperan, juga lebih baik. Tapi, kalau kita tidak punya solusi yang benar, proses diplomasi yang kita lakukan tidak bermanfaat, untuk apa kita lakukan?”

Artinya, Jokowi mengamanatkan agar Indonesia tidak perlu mengurusi KLCS dan lebih memilih untuk diam. Ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, SBY. Disisi lain, Indonesia terkesan meninggalkan ASEAN disaat Jokowi justru semakin dekat dengan China. Ini setidaknya bisa menggambarkan ke mana arah diplomasi Jokowi setelah tidak lagi melihat ASEAN sebagai ”sahabat dekat”.

Perbedaan antara Jokowi dan dua Presiden sebelumnya yang dijadikan perbandingan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh “aktor” sebagaimana yang dijelaskan dalam konsepsi “rational actor” dari Graham T Allison. 

Untuk itu, melihat keberadaan ASEAN yang begitu strategis bagi Indonesia, maka pemerintah Indonesia kedepannya perlu mengembalikan peran Indonesia sebagai manager of crisis, agent of change baik secara institusional ataupun normatif, dan menjadi pengangkat profil ASEAN dalam skala global.