Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Partisipasi para milenial bisa jadi, mampu menggerakkan arah politik Indonesia. Kontribusi mereka betul-betul dibutuhkan untuk memajukan demokrasi Indonesia.

Penguatan Cyber Democracy

Partisipasi perpolitikan di dunia maya membuka berbagai kemungkinan dalam proses pengkawalan demokrasi. Demokrasi yang terus dikawal, memiliki visi prospektif, yakni menghadirkan karakter demokrasi yang sesungguhnya – dari rakyat, oleh rakyat dan sejatinya untuk kesejahteraan rakyat. 

Kelompok melihat bahwa partisipasi politik di cyberspace membantu memperbaiki – setidaknya ketika merujuk pada kenyataan proses demokrasi yang tengah “tak terarah” – proses demokrasi.

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia tentunya menjadi kajian yang sangat menarik. Dengan peran serta semua lapisan masyarakat yang terhubung dalam cyberspace, ada bebrapa hal yang menjadi poin penting bagi penguatan proses berdemokrasi, khususnya di Indonesia. Pertama, ruang cyber membuka branda  kontrol bagi para pemangku kepentingan rakyat.

Kinerja pemerintah dalam hal ini bisa dikawal sebaik mungkin dengan kehadiran media sosial. Eileen Milner dalam tulisannya menyebutnya “electronic goverment.” Pemerintahan demikian mudah dikontrol dan karakter pemimpin yang diimpikan rakyat dapat terjawab melalui sistem kontrol ini.

Kedua, politik cyberspace membantu proses pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu dalam sebuah pemerintahan. Segala kebijakan disensor di ruang publik melalui media sosial. Sebagai contoh, ketika DPR mengeluarkan UU MD3 yang sarat muatan kepentingan, publik dengan mudah mengontrol dan melontarkan kritik.

Partisipasi politik di cyberspace, dalam hal ini, menjadi penting dalam proses penetapan kebijakan. Ketiga, politik ruang maya menciptakan pemerintahan yang transparan. 

Peta politik dalam hal ini tidak lagi bermanuver dengan gaya “top-down”, tetapi melibatkan peran serta basis dasar demokrasi, yakni sistem “bottom-up.” Dalam hal ini, rakyat tidak lagi hanya menjadi konsumen belaka atau penonton atas berbagai teatrikal kebijakan politik yang dilahirkan pemerintah.

Spirit Voluntarisme

Voluntarisme menjadi salah satu fenomena yang tampak dari demokrasi era milenial. Dari dua edisi pemilu demokratis sebelumnya, tampak bahwa keberadaan para voluntir politik memberi kekuatan tersendiri dalam membentuk opini publik, kendati mereka bukan partai politik. Demokrasi yang semakin lunak membuat orang beramai-ramai menjadi relawan.

Hal ini berbeda dengan demokrasi pra-reformasi yang mana suara warga lebih banyak dibungkam dan tak dapat bergerak banyak dalam kehidupan berpolitik. Itu artinya, kemunculan para relawan justru bisa keluar dari berbagai kepentingan kemudian secara personal dan komunal berpartisipasi dalam politik.

Kerja sama masyarakat yang diwakilkan oleh para pemuda menjadi penopang demokrasi yang tidak hanya baik bagi masa depan politik di Indonesia melainkan juga memberikan perbaikan dalam implementasi good governance.

Para relawan membuat pesta demokratis menjadi lebih lega. Mereka membuat demokrasi menjadi lebih bersih. Salah satu implikasi yang kentara adalah apatisme masyarakat terhadap demokrasi yang semakin menurun. Orang lebih merasa bahwa demokrasi itu miliknya. 

Ada sense yang lahir dari keprihatinan masyarakat milenial, karena mereka lebih banyak mendapat gerak untuk bersuara pada apa yang dirasakan. Apalagi dengan menggunakan media sosial telah menjadi supporting tools utama yang ampuh mendukung demokrasi, sehingga masyarakat merasa lebih transparan dan jujur dalam menentukan hak politik dengan memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki kinerja.

Sebagai contoh, TEMAN AHOK. Fenomena TEMAN AHOK adalah salah satu semangat baru yang diusung generasi milenial untuk menunjukkan perhatian kaum muda terhadap proses demokrasi di Indonesia. TEMAN AHOK sendiri mengusung jejaring demokrasi berbasis media dan komunitas online dengan memanfaatkan keleluasaan informasi dan teknologi.

Kemunculan TEMAN AHOK ini tidak terlepas dari kerinduan orang banyak akan pemimpin yang benar-benar memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan. Lewat komunitas ini, para relawan lebih bisa menggerakan badan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam berdemokrasi.

Keterlibatan generasi milenial dalam mengkawal demokrasi memberikan sumbangan penting bagi pendidikan politik. Selain karena selalu terkoneksi, peran cyberspace juga gamblang terlihat dalam rona semangat perpolitikan. Politik cyberspace membuka ruang diskusi yang mendalam soal politik dan bagaimana berdemokrasi. Isu-isu penting seputar politik dan demokrasi menjadi akrab di semua kalangan.

Kelompok melihat bahwa sumbangan berharga bagi pengetahuan politik, antara lain: pertama, mengerem operasi money politic. Pesta demokrasi tentunya sangat akrab dengan permainan, kekuasaan dan kedudukan. Padahal, ketiga unsur ini tidak harus menjadi poros demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, politik cyberspace membuka ruang politik yang lebih transparan dan berkualitas.

Kedua, politik cyberspace merangkul semua orang untuk terlibat dalam diskusi politik. Dengan kata lain, isu-isu politik yang dipajang di beranda maya “memaksa” setiap orang untuk menunjukkan insting politik secara personal. 

Di sini, publik, terutama rakyat, tidak lagi hanya menjadi konsumen belaka atas permainan politik dan proses demokrasi, tetapi terdorong untuk mengkritisi segala kebijakan yang ada. Publik menjadi akrab dengan politik dan arah demokrasi yang sesungguhnya.

Ketiga,  politik cyberspace menciptakan masyarakat politis yang kritis dan terlibat (tidak apatis). Kadang kebencian terhadap paslon tertentu dalam sebuah pesta demokrasi memunculkan kultur apatis dalam masyarakat. 

Orang merasa enggan untuk terlibat dalam diskursus kebijakan yang demokratis dan kurang menyumbangkan sesuatu untuk kemajuan sebuah negara – misalnya golput dalam sebuah pesta demokrasi. Akan tetapi, dengan animo yang dirangkul melalui media sosial, orang menjadi semakin merasa menjadi bagian dari pesta demokrasi yang ada.

Keempat, kehadiran media sosial dan pasrtisipasi generasi milenial dalam politik mengubah isu-isu marginal menjadi agenda politik. Dalam kampanye politik, seringkali isu-isu tertentu diabaikan dan tugas warga daring adalah mengangkat isu yang tidak terjaring radar agenda politik menjadi mungkin. 

Sebagai contoh, masalah HAM yang ada di Indonesia. Masalah ini seringkali luput dari agenda politik. Orang cenderung berfokus pada agenda gede, padahal masalah HAM, sebagai contoh, hingga sekarang belum terselesaikan.