Pasca keluarnya Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nampak menjadi pusat perhatian. HTI dengan misi khilafahnya menjadi salah satu ormas yang bisa dibubarkan tanpa proses peradilan. Beberapa ahli hukum menganggap Perppu “pembubaran ormas” ini adalah ancaman bagi demokrasi. Salah satu politisi top negeri ini secara halus menyindir (dan tak terlalu sulit untuk menangkap implied meanings dari sindiran tersebut) bahwa Presiden adalah “diktator kecil”.      

Sekarang ini, Perppu sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka biarlah ia melewati kanal-kanal konstitusional negeri ini. Sambil menunggu, yang perlu menjadi perhatian adalah ormas HTI itu sendiri, yang akhir-akhir ini sedang alami masa-masa sulit. Apa yang mesti dilakukan untuk anggota-anggota HTI?

Saat kuliah di salah satu kampus PTN di Bandung dulu, pengaruh HTI memah mudah dirasakan. Masjid kampus, yang notabene dimiliki juga oleh negara, menjadi panggung ide kekhalifahan. Hiasan-hiasan dinding berisi propaganda kekhalifahan. Tema kajian dan khutbah Jum’at juga sering sekali mengutuki demokrasi. Ironisnya, beberapa di antaranya disampaikan oleh dosen dengan status pegawai negeri sipil. 

Aparat negara, menerima gaji dari negara, “memberontak” pada sistem yang memberinya penghidupan. Ibarat makan dan (maaf) BAB di tempat yang sama. Persoalan tersebut terasa dibiarkan terlalu lama. Dosen-dosen HTI juga memegang jabatan-jabatan strategis di tingkat dekanat atau rektorat. Hal yang sama juga terjadi di level lingkungan pendidikan yang lebih rendah.

Di luar dunia kampus, pengaruh HTI juga tidak terlalu sulit ditemukan. Kajian-kajian baik online  maupun offline, dengan tema-tema seperti: keluarga, kepemudaan, parenting, atau fiqih sekalipun; sering disusupi ide-ide menolak sistem demokrasi. HTI memang tidak melakukan kekerasaan, tapi soft power mereka telah menanamkan ke alam pikiran khalayak, suatu ide/gagasan yang bisa “meledak” sewaktu-waktu. “Sel-sel tidur” yang tinggal menunggu trigger dan momentum. Jejak-jejak digitalnya juga tidak terlalu sulit untuk dilacak. Dengan fakta tersebut, ormas dengan ideologi seperti HTI ini memang layak untuk dievaluasi.

Penafsiran kita pada ide kekhilafahan sangatlah mungkin beragam. Din Syamsudin menganggap ide kekhalifahan tidak berbahaya. NKRI tetap utuh meski khalifah berdiri. Din menyebut kekhalifahan bisa dikontekstualisasi menjadi mirip kedudukaan Vatikan bagi umat Katolik saat ini. Nampaknya, Din mewakili isi pikiran banyak orang.

Saya sepakat bahwa negara semestinya tak menjadi penafsir tunggal akan suatu gagasan/ide. Sama halnya, negara juga tidak semestinya menjadi penafsir tunggal sesat-tidaknya suatu aliran kepercayaan/agama. Namun, yang menjadi kepentingan negara adalah: apakah suatu ide, nyata mengancam NKRI atau tidak? Atau jika mengancam, sejauh mana ancaman tersebut? Dengan pembubaran HTI, berarti negara menilai ormas tersebut berada pada level mengancam. Tentu berdasar pertimbangan “han-kam”, bukan semata ghozwul fikri (perang ide).

Perubahan HTI

Jika mengambil sikap untuk mendukung HTI, maka yang perlu dilakukan adalah mendorong transformasi ormas tersebut. Memupus habis karir dan bisnis anggota-anggota HTI bukanlah jalan keluar. Begitupun memutus anggaran bagi organisasi lain hanya karena kebetulan pengurusnya terhubung dengan HTI, juga bukan tindakan bijak.  

HTI (kendati pada akhirnya mengatasnamakan perseorangan) telah menggugat Perppu tersebut lewat kanal-kanal hukum yang tersedia. Melalui tatanan-tatanan yang dibuat oleh negara yang menganut demokrasi yang sebelumnya mereka cerca. Ini adalah gejala transformasi yang patut disyukuri. Cara mendukungnya adalah mengapresiasi. Saya memilih sikap optimis. Bahwa tranformasi-transformasi selanjutnya dapat kita lihat pada tubuh HTI.

Memilih tetap menjadi ormas adalah salah satu alternatif. Namun tentu saja, dengan beberapa penyesuaian. HTI tidak perlu lagi menjadi “kepanjangan tangan” dari gerakan Islam trans-nasional. Warnai diri dengan kekayaan dan karifan lokal. Bergerak dan berkecimpung pada isu-isu keagamaan, pendidikan, ekonomi ummat, dan sosial; dengan menanggalkan baju “kekhalifahan”. 

Mencerdaskan ummat, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi, menggerakkan umat muslim untuk ambil peran dalam agenda nasional, atau sekedar mendorong mereka terjun ke politik; tidaklah kalah pahalanya dari mendirikan khilafah. Eks-HTI juga bisa memilih untuk bergabung dengan parpol. Jimly Ash Shiddiqie menyarankan mereka gabung PBB. PPP dan PKS saya rasa juga dengan tangan terbuka siap menerima mereka.

Literatur klasik mengenal istilah “ma la yudraku kulluhu la yutraku ba’dhuhu” (suatu hal yang tidak mungkin tercapai seluruhnya, tidak serta merta ditinggalkan sebagiannya). Jika ide khilafah terlalu utopis di negeri ini, esensi-esensi ajaran Islam masih sangat mungkin diperjuangkan.  

Alternatif lainnya adalah menjadi partai politik sekalian. Jika ingin mengubah sistem, masuklah, rasakanlah, dan (jika dirasa perlu) ubahlah dari dalam. Bukankah Al-Ghazali saat ingin mengkritik para Filosof, terlebih dahulu masuk dan selami dunia filsafat bertahun-tahun lamanya? Alumni “angka-angka cantik” saja berani mendeklarasikan Partai Syariah. Tidak salah jika HTI berubah menjadi “Partai Pembebasan”, sesuai arti harfiah Hizbut-Tahrir. Jika perubahan-perubahan tersebut terwujud, dengan riang kita bisa ucapkan: “Selamat datang kembali, HTI!”