Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ia kadang dimanfaatkan dan disalah-gunakan untuk kepentingan dan dominasi kelompok kekuasaan tertentu.

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan fungsinya serta tidak saling menganggu. Hal ini mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas. Ia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 

Penggunaan spektrum frekuensi radio ini banyak sekali manfaatnya. Antara lain: untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, navigasi, dan keselamatan. Termasuk pula untuk keperluan radio amatir dan antar-penduduk serta sistem peringatan dini bencana alam dengan menggunakan RPU (Radio Pancar Ulang).

Penggunaan spektrum frekuensi radio yang oleh pemerintah telah wajibkan berizin ini seharusnya tidak malah mempersulit pendirian sistem komunikasi kebencanaan berbasis RPU (Radio Pancar Ulang) di jalur-jalur pendakian gunung di Indonesia.

Seperti pernah terjadi RPU area kebencanaan Karangasem, Bali, yang dinonaktifkan sesuai Peraturan Menteri Kominfo No 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio (Orari) dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Rapi). Sehingga Ketua Rapi Wilayah 04 Karangasem meminta kepada pihak yang berwenang untuk tetap menghidupkan sitem RPU di Karangasem.

Hal ini dilakukan karena di Karangasem masih ada ancaman bencana Gunung Agung yang status siaga (level III). Sehingga memerlukan komunikasi intensif 24 jam penuh.  

Dalam surat imbauan tersebut, diperintahkan agar semua frekuensi alokasi RAPI yang bekerja pada 142.000 MHz-143.600 MHz yang memiliki fasilitas RPU (Radio Pancar Ulang) agar segera menonaktifkan.

Perlu dicatat bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum tertentu.

Hal sensitif di atas harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi penanggulangan kebencanaan. Termasuk pula mengenai kebijakan agar mempermudah perizinan penggunaan frekuensi dari Kominfo. 

Serta mengenai sertifikasi alat dan perangkat radio pada proses perizinan tersebut agar diupayakan segera dipermudah. Mengingat begitu penting dan mendesaknya kebutuhan RPU (Radio Pancar Ulang) di setiap pos induk perizinan pendakian. 

Pengguna spektrum frekuensi radio yang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) ini diharapkan pula besarnya tidak membebani program pengadaan RPU (Radio Pancar Ulang) mandiri dan independen yang sangat dibutuhkan di setiap pos induk perizinan pendakian gunung. 

Berawal juga dari pengalaman pribadi saat operasi Sarduk (SAR Dukun) Arjuno 2018 sebagai pendukung operasi SAR inti dari pihak Basarnas dan elemen resmi lainnya, ada beberapa hal penting yang perlu dikaji ulang, terutama tentang sistem komunikasinya yang masih menumpang pada RPU Satupa Tretes.

Termasuk juga pengalaman evakuasi korban kesurupan 2019 yang kesemuanya akan makin mengerucut pada satu titik penting, yaitu ketersediaan RPU (Radio Pancar Ulang) atau repeater unit di setiap pos induk pendakian gunung (basecamp) sebagai basis komunikasi khusus operator pos induk pendakian dengan pendaki dan tanpa menumpang pihak lain.

Tidak mandirinya pos induk pendakian, seperti di Jalur Tretes yang masih menumpang RPU Satupa Tretes, sering membuat komunikasi kurang berjalan maksimal. Artinya, pendaki ataupun operator komunikasi pos induk harus meminta izin dulu untuk menumpang frekuensi kepada operator RPU Satupa. 

Komunikasi darat (komrad) tak kalah pentingnya dengan Navrad (Navigasi darat). Keduanya merupakan hal penting dalam sebuah operasi SAR atupun penggunaan massal bagi keselamatan pendaki.

Pos induk pendakian gunung-gunung di Indonesia masih sedikit yang mempunyai stasiun RPU (Radio Pancar Ulang) atau repeater ini. Entah alasan apa, yang pasti harganya murah dan pasti terjangkau jika melihat pemasukan tiket pendakian yang makin gemuk saja.

Sistem komunikasi massal RPU (Radio Pancar Ulang) ini sangat didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah berupaya menyelenggarakan penguatan jaringan komunikasi dan informasi kebencanaan.

Wujudnya adalah dengan adanya Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi/Kabupaten/Kota yang memanfaatkan teknologi tahan banting ini. Namun, kekurangannya adalah jumlah RPU (Radio Pancar Ulang) yang tidak memadai, khususnya yang dimiliki oleh pos induk perizinan pendakian. 

BNPB sudah berupaya agar pertukaran data dan informasi kebencanaan antara pusat dan daerah dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Termasuk pemanggilan rutin yang dilakukan secara harian antara stasiun radio BNPB dan BPBD. 

Namun, sekali lagi, minimnya RPU (Radio Pancar Ulang) di pos induk perizinan membuat area trek pendakian jarang tersentuh tukar informasi ini.

Radio komunikasi merupakan salah satu bagian dan fasilitas pendukung Pusdalops Penanggulangan Bencana dalam melakukan verifikasi, pemuktahiran data, dan informasi kebencanaan.

Saat kondisi normal, dilakukanlah pertukaran data dan informasi melalui radio komunikasi secara rutin antara Pusdalops BNPB dengan Pusdalops BPBD provinsi. Pada sesi ini, seharusnya RPU (Radio Pancar Ulang) pos induk perizinan pendakian terlibat. Namun, lagi-lagi, RPU (Radio Pancar Ulang) mandiri minim tersedia.

Sebenarnya sangat sederhana sekali sistem komunikasi RPU (Radio Pancar Ulang) ini. Ada dua prinsip pokok dalam RPU (Radio Pancar Ulang). Pertama, konsep transmitter (TX) yang didesain untuk mengonversi informasi menjadi satu sinyal yang memungkinkan untuk ditransmisi. Dalam hal ini, RPU (Radio Pancar Ulang) sebagai motornya.

Kedua, receiver (RX ) yang menerima pesan dari kanal untuk dikonversi bentuk informasi yang bisa dan dapat dipahami. Dalam hal ini, HT (Handy Talky) yang dipegang pendaki sebagai penerimanya. 

Prinsip-prinsip pokok RPU (Radio Pancar Ulang) atau repeater tersebut merupakan sistem komunikasi massal tahan banting. Dan, tentunya ini bisa dimanfaatkan secara massal oleh pendaki yang sekarang cenderung enggan dan malas mempelajari manual navigasi darat dan sering memanfaatkan alat-alat digital yang sangat terbatas oleh cuaca dan sirkumferensi.

Artinya, untuk meningkatkan kemampuan daya dukung mitigasi kebencanaan, khususnya kerawanan kecelakaan atau naiknya angka hilang di gunung, bisa dikurangi dengan membekali kelompok pendaki dengan satu atau lebih Handy Talky (HT) yang berjenis duplex. 

Dengan HT jenis duplex dan RPU (Radio Pancar Ulang) yang mampu menggenjot kemampuan HT duplex yang hanya ber-power rata-rata 4-5 Watt, jangkauan 3 km akan menjadi berpuluh-puluh kilometer jelajahnya. Ini sangat efektif sekali bagi keselamatan pendakian dan komunikasi pendaki.

Dengan RPU (Radio Pancar Ulang) ini, pancaran radio HT duplex akan jauh melebihi kekuatan daya pancar sebuah HT duplex biasa. Dengan hanya bermodal sekitar Rp25.000.000 tersebut, maka pos induk pendakian seharusnya sudah memiliki RPU (Radio Pancar Ulang) kualitas bagus dan tahan lama setara dengan kekuatan sistem Radio Rig.

Apalagi melihat pemasukan tiket pendakian yang cenderung naik tiap dan menggelembung, adalah hal yang sangat lucu jika pos induk pendakian tidak mampu beli RPU (Radio Pancar Ulang) yang mandiri tanpa menumpang ini.