Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Di masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan hukum mesti dilakukan secara komprehensif meliputi unsur substansi, struktur dan budaya hukum yang simultan terafiliasi pada penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi keutamaan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengaktualan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, sebagai instrumen penyelesaian masalah secara adil, serta sebagai perangkat pengatur perilaku masyarakat untuk berkemampuan sadar dan menghormati hukum dapat dicapai dengan semestinya.

Permasalahan degradasi budaya hukum masih menjadi gaya selingkung masyarakat yang secara krusial mengemuka pada masa Pandemi Covid-19. Gejala ini mencuatkan apatisme perenial yang semula terendapkan secara berkala di bawah pengikisan tingkat apresiasi masyarakat, baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada.

Hal ini sejatinya tercermin lewat peristiwa-peristiwa konkret di tengah masyarakat saat Pandemi Covid-19 melanda. Contoh: ketika ada anjuran  tidak mudik ramadan dan idulfitri 2021 dari pemerintah, pada kenyataannya  banyak warga tetap mudik dengan berbagai alasan; Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 2.624  hoax tentang  Covid-19 sejak  23 Januari 2020 hingga 3 Maret 2021; Masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu berdasarkan data dari Komnas Perempuan terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020; Beberapa kasus korupsi juga terjadi di masa Pandemi Covid-19. Juliari Batubara mantan Menteri Sosial terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19, Edhy Prabowo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan terjerat kasus suap pengurusan ekspor benih lobster tahun 2020, Nurdin Abdullah Gubernur non aktif Sumatera Selatan terjerat kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur, AA Umbara Sutisna Bupati non aktif Bandung Barat terjerat kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat Pandemi Covid-19. Belum lagi masalah penyalahgunaan narkoba, dan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, maka sudah sepatutnya diperlukan kejelasan arah pembangunan hukum dengan memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum.

Semua panca-indera hukum harus berdaya-fungsi, karena pembangunan hukum tidak dapat semata-mata dilihat dari sisi peraturannya, melainkan juga mendesak dan penting untuk membina sisi perilakunya, sisi nuraninya, dan pada akhir tujuan semua itu adalah mengawal tanpa henti terhadap kualitas moral dan etosnya seperti: etos kejujuran, etos pengendalian diri, etos rasa malu, serta etos kepedulian yang diarahkan secara kolektif dan transparan untuk berkesinambungan guna memenuhi matra moral yang unggul dan akan senantiasa memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditugaskan oleh Pemerintahan Eksekutif dalam hal -salah satunya- menyosialisasikan produk peraturan hukum dan perundang-undangan di Republik Indonesia memiliki akses terbuka disertai kapasitas yang besar untuk melakukan fungsi diseminasi atau penyuluhan hukum oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum (Penyuluh Hukum) di instansi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan jawatan instansi lainnya di bawah payung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kebutuhan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan preseden yang tidak dapat lagi ditawar untuk mendukung pembangunan budaya hukum di Indonesia, khususnya saat kondisi Pandemi Covid-19.

Pada masa Pandemi Covid-19 Penyuluh Hukum diharapkan menjadi bagian dalam melakukan pembangunan budaya hukum dengan memaksimalkan tugas dan fungsinya baik dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana diseminasinya kepada masyarakat ataupun memanfaatkan kesempatan pertemuan tatap muka tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

Membangun budaya hukum melalui diseminasi hukum kepada masyarakat di kala Pandemi Covid-19 belum usai, penyampaian menggunakan media elektronik menjadi solusi terbaik. Pemerintah melalui segenap aparatur-nya, khususnya Penyuluh Hukum, pada masa Pandemi Covid-19 ini harus mampu beradaptasi di dalam permainan besar 4.0 dengan cara “mengambil bola” dan bukan hanya sekedar “menunggu bola”.

Untuk itulah diperlukan sarana dan prasarana yang mengatur sepak terjang Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan budaya hukum dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Saat ini banyak Penyuluh Hukum di Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya   menggunakan fasilitas pribadi. Kapasitas fasilitas pribadi tentunya tidak sama. Ada yang canggih dan ada pula yang biasa-biasa saja sesuai kemampuan Penyuluh Hukum itu sendiri. Sehingga,  jangkauan audiensnya bisa saja tidak luas dan tidak sesuai target. Sementara, Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dimana setiap orang berhak mendapatkan informasi hukum.

Dalam menjalankan fungsi dan peran Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dibutuhkan juga pemahaman dan wawasan hukum mendalam serta luas yang dapat menjembatani semua kebutuhan masyarakat terkait pemahaman hukum. Maka, peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum patut diperhatikan.

Maka, dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun  bentuk lainnya menjadi krusial agar terjadi pemerataan pemberian diseminasi hukum yang keluarannya adalah budaya hukum di Indonesia.

Penyuluh Hukum harus dapat menjadi representasi lisan yang mumpuni sehingga tugas-tugas berat yang disandang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta unit-unit turunannya dapat teralirkan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan kejelasan dari suatu informasi hukum ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus sanggup memenuhi unsur “asah, asih, dan asuh” demi terwujudnya prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Tentu apabila hal-hal ini terus dilakukan dengan semangat mengawal proses hukum, maka disparitas pemahaman hukum antar individu dan masyarakat tidak akan terus melebar, kecuali bersinergi menuju arah perbaikan dan pembangunan budaya hukum yang signifikan bagi bangsa dan Negara Indonesia. (Lisanov)