“Apa pentingnya Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) bagi PMII DIY?” tanya seorang sahabat yang mungkin sedang risau atau pura-pura tidak mengerti.

Saya pun menjawab ala kadarnya. “Untuk membahas peraturan organisasi, kebijakan strategis, serta rekomendasi yang nantinya akan dihadiri oleh perwakilan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang dari setiap daerah. Selain itu, Peraturan Organisasi yang dihasilkan dalam forum Muspimnas untuk dijalankan bukan dianggurin apalagi hanya diapelin, hahaha...

Obrolan soal MUSPIMNAS PMII, yang kabarnya akan diselenggarakan pada bulan Februari 2019 nanti, mengalir dari hulu ke hilir, hingga akhirnya bermuara pada persoalan kaderisasi PMII, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini masih berstatus ‘istimewa’. 

Entahlah, apa yang dimaksud keistimwewaan PMII di sini (DIY). Yang jelas ada beberapa kejanggalan dalam proses kaderisasi dan kepemimpinan di tubuh PMII DIY, bahkan dapat dibilang keluar dari batas administrasi yang diberlakukan. Berikut kejanggalan yang terselubung dalam keistimewaannya.

Pertama, tidak adanya sistem MAPABA yang mengikat. Calon anggota PMII dinyatakan sah menjadi anggota manakala telah lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) beserta follow up-nya (ART BAB III Pasal 3 dan 4). 

Untuk bisa mengikuti PKD, sebelumnya calon anggota harus mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA). Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di PMII DIY, tanpa harus melakukan MAPABA pun calon anggota bisa dan berhak mengikuti PKD.

Kedua, tidak adanya institusi di atas Pengurus Cabang (PC) yang bernama Pengurus Koordinator Cabang (PKC). Ketiadaan PKC di DIY karena terkendala administrasi yang berbunyi: PKC dapat terbentuk manakala terdapat 3 cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya yang dalam hal ini adalah wilayah Provinsi (ART BAB IV Pasal 14), sementara institusi PC di DIY hanya ada 2, yakni PC DIY/Kota Madya dan Sleman. 

Yang jelas, ketiadaan PKC ini telah berefek buruk pada sistem kaderisasi dalam tubuh PMII DIY yang berjalan layaknya orang pincang dan buta.

Ketiga, masa bakti Pengurus Cabang (PC) yang melampaui batas dan haknya. Mungkin bagi pembaca ini tidak penting, tetapi pembaca dari kalangan PMII wajib mementingkan hal ini. Seperti yang saya sebutkan di atas, ‘melampaui batas dan haknya’. 

Bagaimana tidak, masa bakti PC PMII DIY/Kota Madya dalam satu periode bisa menghabiskan jangka waktu 2 tahun bahkan lebih. Padahal jangka ‘satu periode’yang dimaksud dalam ART PMII BAB IV Pasal 15 Ayat 6 adalah satu tahun.

Oleh karenanya, seluruh kader PMII DIY dan PMII se-Indonesia pada umumnya wajib mementingkan hal tersebut. Sebab PMII adalah organisasi kaderisasi yang menampung banyak anggota/kader di dalamnya. Jika dibiarkan oknum-oknum yang suka melampaui batas dalam masa baktinya, maka akan menyebabkan keterpisahan atau keterpotongan generasi di dalamnya.

Kembali pada pertanyaan di atas, apa pentingnya MUSPIMNAS bagi PC PMII DIY/Kota Madya, jika tidak sesuai dengan amanat nasionalnya? 

Kita ketahui bersama bahwa diadakannya MUSPIMNAS adalah salah-satu upaya untuk mengatur, merekomendasikan, dan mengambil kebijakan strategis dalam arah gerak PMII ke depannya. Dalam hal pengaturan, hasil Muspimnas salah satunya mengatur administrasi di tubuh PMII dari berbagai institusi yang ada.

Administrasi dalam sebuah organisasi begitu penting keberadaannya, karena berhubungan dengan pola aktivitas, usaha, serta kebijakan untuk mencapai target atau tujuan organisasi itu sendiri. 

Selain itu, administrasi juga mengatur hal-hal teknis seperti surat-menyurat, pembukuan, dan hal-hal yang bersifat ketatausahaan. Ya, semua hal yang berhubungan dengan administrasi beserta tetek-bengeknya, berguna untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi.

Jika tujuan administrasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama, mengapa PMII DIY/Kota Madya tidak bertindak tegas dan profesional dalam pengamalan administrasinya? 

Setiap manusia, baik itu yang ber-PMII atau tidak, pasti memiliki sifat lupa dan salah. Maka harap dimaklum. Tetapi jika kelalaian dalam berorganisasi dan beradministrasi telah dijadikan sebuah kultur untuk menjalankan kaderisasi dalam tubuh PMII, maka hal ini harus kita cegah bersama.

Dalam menjalankan kaderisasi dan menejemen kepemimpinan, PMII di setiap institusi memiliki sistem tersendiri. Untuk menjadi pengurus Rayon dan Komisariat, misalnya, anggota harus dinyatakan lulus PKD; untuk menjadi pengurus Cabang, harus dinyatakan lulus Pelatihan Kader Lanjut (PKL); dan untuk menjadi pengurus PB, anggota harus dinyatakan lulus Pelatihan Kader Nasional.

Untuk melancarkan sebuah tujuan yang bersifat regional, setiap institusi memiliki manajemen administrasi sendiri – bersifat turunan atau tidak melenceng dari hasil MUSPIMNAS – untuk mencapai target di wilayah masing-masing. Setiap institusi memiliki mekanisme tersendiri, baik PC maupun PKC untuk mengatur tata administrasinya.

PC melakukan mekanisme bernama Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB) yang diikuti oleh Komisariat dan Rayon di bawahnya, sementara PKC memiliki mekanisme Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIMDA) yang diikuti oleh PC dalam wilayah koordinasinya. 

Semua itu dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan bersama, baik skala regional maupun nasional. Forum tersebut adalah forum tertinggi setelah Konfercab (Konferensi Cabang) maupun Konkorcab (Konferensi Koordinator Cabang) yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 periode (ART Pasal 32 dan Pasal 35).

Lima tahun terakhir sepanjang penulis menjadi kader PMII, PC PMII DIY/Kota Madya sudah tidak lagi melaksanakan MUSPIMCAB untuk mengatur tata administrasi dan targetan strategis di daerah berotonomi khusus ini, sehingga apa yang dilakukan oleh PC PMII DIY/Kota Madya dalam hal administrasi masih terbilang asal-asalan. 

Lantas apa guna MUSPIMNAS bagi PMII DIY/Kota Madya jika nantinya tidak mengindahkan administrasi yang sudah ditetapkan, bahkan MUSPIMCAB saja tidak pernah diselenggarakan? Mari kita bersedih bersama.

Demikin coretan kegelisahan ini saya sampaikan atas nama kader PMII. Semoga menjadi renungan dan bahan evaluasi sebelum PC PMII DIY/Kota Madya mengevaluasi dan merekomendasikan gagasan – kalau ada – di tingkat nasional, khususnya nanti di forum Musyawarah Pimpinan Nasional, pada 23 - 27 Februari 2019 di Boyolali, Jawa Tengah. Jangan lupa bawa gagasan, jangan hanya bawa rekomendasi titipan!