Dulu saya tak yakin partai politik di Indonesia bisa menyudahi konflik internalnya dengan jalan damai. Apatah lagi menempuh jalur hukum. Pasalnya, dari sekian banyak konflik di tubuh partai politik yang saya ketahui, pasti berujung pada terbentuknya Partai Politik baru.   

Saat duduk di bangku kelas tiga SMA, saya menyaksikan perkelahian yang dilakoni lebih dari satu orang, berseragam sama, persis seperti kader dan simpatisan partai. Perkelahian Itu saya saksikan siang hari, dan terjadi persis di area gedung yang berjarak dekat dengan sekolah saya. 

Kejadian itu tepatnya februari 2014 silam. Di perjalanan spontan saya berucap “namanya juga politik”. Sejujurnya ucapan itu reaksi belaka, pasalnya di usia itu saya belum paham betul perihal politik. 

Dari peristiwa tersebut, hanya berselang bulanan saja, menguak perselisihan pengurus pusat PPP di media massa. Kesan buruk itu memuncak pada saat perselisihan internal Partai Golkar yang juga muncul kepermukaan dalam waktu yang relatif dekat.

Semua terjadi seketika, sporadis dari pusat hingga daerah. Saat itu berita yang tersiar tampak saling membantah, saling menegasi dan sepertinya tidak akan berkesudahan, yang masih segar dalam ingatan saya adalah saling klaim tentang keabsahaan kubunya masing-masing. 

Akhirnya dua kubu dalam satu partai tersebut mengisi rubrik koran harian langganan orang tua saya, yang membuat pikiran saya semakin selain tugas sekolahan.

2021 tepatnya 2 februari, dimana saya sedang asik-asiknya menyelesaikan tugas akhir, datang salah seorang kawan menyodorkan gawainya, meminta saya untuk segera membaca berita yang telah ia buka. “Pernyataan Lengkap AHY soal Dugaan Kudeta di Partai Demokrat”, begitu judul berita yang di lansir oleh Kompas.com

Karena saya penasaran, sejenak fokus saya tersita oleh isu tak sadap itu. Secara pribadi, Isu tersebut menambah catatan buruk parpol di Indonesia, sekaligus mengantar ingatan saya pada kejadian yang sama beberapa tahun silam, yakni konflik PPP dan Partai Golkar.

Sebagai orang yang berlatar belakang akademik hukum, perihal isu semacam ini mesti bisa di jawab dengan pendekatan hukum juga, wa bil khusus dalam perspektif hukum tata negara.

Tulisan ini adalah momentum saya untuk keluar dari skeptisisme atas satu masalah parpol yang akut hingga kini, bukan vote buying, politik rente, politik kartel atau sekelumit masalah lainnya, melainkan perihal sengketa internal partai politik. 

Hal yang mendorong saya untuk menyelesaikan tulisan ini adalah posisi partai politik sebagai pilar demokrasi sekaligus pranata tata negara Indonesia.

Partai politik sebagai pilar demokrasi datang dari teorisasi demokrasi itu sendiri, setidaknya dapat di tinjau dari pemisahaan antara substansial demokrasi dan prosedural demokrasi. 

Substansi demokrasi yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu, pengakuan hak sipil dan hak politik yang kemudian diterapkan kedalam dan keluar oleh setiap institusi negara maupun non negara.

Sementara prosedural demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan prosedur pelaksanaan demokrasi. Seperti, bagaimana memilih pemerintah dengan menggunakan cara-cara yang demokratis, misal dengan cara mufakat atau voting

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur penerapan demokrasi substansial dan demokrasi prosedural di dalam UUD 1945. Kata kunci dari semua pengaturan yang berkaitan dengan demokrasi dalam UUD 1945 terletak pada frasa “hak, rakyat dan pemilihan umum”, yang dalam praktik pesta demokrasi diikuti oleh seluruh rakyat yang cakap hukum dan tanpa terkecuali.

Perihal demokrasi prosedural misalnya, untuk cabang kekuasaan eksekutif di atur dalam Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), untuk cabang kekuasaan legislatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Berkaitan dengan penyelenggaraan diatur dalam Pasal 22E ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (5).

Perihal demokrasi substansial setidaknya terdapat dalam seluruh butir pasal BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Kata kunci untuk melihat korelasi pembahasan dengan pengaturan dalam UUD 1945 ini ada pada frasa “hak”. Tak terkecuali kebebasan individu, pengakuan hak sipil dan hak politik.

Dengan demikian kita tak layak mengatakan demokratisasi di Indonesia semacam hal yang utopis. Justeru dengan adanya pengaturan diatas, kita bisa optimis menuju demokratisasi. Hal ini sehubungan dengan predikasi partai politik sebagai pranata ketatanegaraan Indonesia.

Memang benar adanya, bahwa partai politik tak didefiniskan secara khusus dalam UUD 1945, tetapi yang membuat ia menjadi pranata ketatanegaraan Indonesia adalah legitimasinya sebagai satu-satunya organ non state yang menjadi peserta pemilihan umum, baik di level pusat maupun di level daerah.

Di dalam UUD 1945, tepatnya dalam Pasal 6A ayat (2) disebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” 

Tak hanya itu, Pasal 22E ayat (3) menyebutkan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

Dengan demikian kita dapat melihat aktualitas dari demokrasi perwakilan. Hal ini semakin dikuatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.” 

Dari sini dapat dimengerti bahwa jika perselisihan atau sengketa internal partai politik berlangsung dalam tempo yang lama, akan menjadi masalah tersendiri dalam ruang ketatanegaraan Indonesia.

Ini pernah terjadi saat pemilihan umum kepala daerah 2015 silam, kader dari Partai Golkar ditolak oleh KPU saat hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di salah satu kabupaten provinsi kalimantan. 

KPU setempat tampak kebingungan lantaran perselisihan Partai Golkar saat itu belum terselesaikan, baik secara hukum yang incracht maupun secara politik. Hemat saya, penolakan oleh KPU setempat adalah hal yang tepat. 

Belum adanya putusan pengadilan atas perseilisihan Partai Golkar saat itu berimplikasi pada legitimasi pengurus yang kemudian menahan mandat salah seorang kadernya untuk berkompetisi di Pilkada. 

Tak hanya itu, di tingkat pusat, kader partai Golkar yang melenggang ke DPR pasti kebingungan, fraksinya ngikut yang mana? Inilah pentingnya menjaga keutuhan Partai Politik.

Sebenarnya di dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, telah terdapat pengaturan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Tepatnya dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”

Keberadaan Mahkamah Partai adalah pertanda bahwa betapa pentingnya menyelesaikan sengketa internal partai dalam tempo yang cepat, berkepastian hukum dan berkeadilan. Oleh karena itu ia hadir sebagai manajemen konflik di dalam tubuh partai politik yang mengikuti prosedur hukum serta berdasar pada hukum.

Jika ditinjau dalam risalah sidang DPR saat pembentukan UU Partai Politik, salah satu desain politik hukum yang melatar belakangi eksistensi Mahkamah Partai adalah untuk meminimalisir potensi intervensi pemerintah bagi partai politik yang oposisi. Ini pernah terjadi di penghujung Era Orba, tepatnya konflik pengurus pusat PDI.

Oleh karena itu, melihat penjelasan yang saya sebut diatas, Mahkamah Partai dapat dikatakan menjadi sub-organ dalam tubuh partai politik yang menjalankan fungsi peradilan. Pasalnya, Mahkamah Partai diberikan semacam kompetensi sebagai mana peradilan pada umumnya. 

Bukan tanpa dasar, di dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Mahkamah Partai memang hal yang sangat baru dalam diskursus hukum, jadi tak mengherankan kalau banyak yang menggugat keberadaannya bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi seperti 2015 silam. 

Namun begitu, penting untuk diketahui bahwa partai politik sebagai satu badan hukum idealnya menyelesaikan masalahnya juga di lapangan hukum, tak hanya di lapangan politik semata.

Jika dikontekskan ke dalam masalah internal pengurus pusat Partai Demokrat yang dialaminya sekarang, maka sangat disayangkan ketua mahkamah partai ikut mendampingi Agus Harimurti Yudhoyono saat konfrensi pers. Sebab, secara tidak langsung ia mengafirmasikan organnya berada di dalam pusaran konflik politik internalnya.

Saat ini memang banyak yang mempersoalkan imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim-hakim mahkamah partai, oleh karena itu seluruh level di dalam partai politik harus memperlakukan kadernya yang dijadikan hakim di mahkamah partai tidak seperti kader biasa. 

Hal itu demi mewujudkan imparsialitas hakim mahkamah partai. Sebab, sengketa PPP dan Partai Golkar beberapa tahun silam juga bagian dari soal imparsialitas hakim partainya masing-masing.

Selain itu, ikhtiar teoritis mesti terus dilangsungkan untuk menemukan wujud ideal mahkamah partai kedepannya, demi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini tak ubahnya sebagai ius constituendum atau peraturan yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan isu internal yang alami pengurus pusat Partai Demokrat saat ini, sampai-sampai tersiar kabar Kongres Luar Biasa, adalah hal yang tak terpuji dan berpotensi mengganggu kestabilan politik negara. 

Seharusnya, para kader partai berlambang mercy yang tak bersepakat dengan kebijakan ketuanya itu, bisa saja diperselisihkan dalam mahkamah partai tanpa melibatkan pihak eksternal. Sebab, menurut hemat saya, narasi yang diberitakan tampak seperti kudeta yang inkonsitusional. 

Betapapun KLB berhasil diselenggarakan sampai memilih ketua umum baru, masih terbuka jalur hukum ke pengadilan negeri sebagai sengketa perdata khusus. Jadi yang ada adalah ke sia-sian saja. Disinilah letak pembeda antara kudeta Presiden sebagai kepala negara dengan kudeta ketua umum Partai Politik.