Satu dari sekian banyak isu global yang hingga kini terus digembor-gemborkan oleh masyarakat dunia adalah isu mengenai perubahan iklim (climate change issues). Isu ini sebetulnya sudah merebak sejak lama pasca munculnya berbagai industri raksasa khususnya industri dalam sektor pertambangan minyak, gas alam, dan panas bumi yang bertebaran hampir di seluruh wilayah dunia. 

Jika dilihat dalam perspektif antroposentrisme—sebuah pandangan yang menyatakan bahwa alam tidak lebih dari sekadar alat bagi pencapaian akan tujuan dan kepentingan manusia—hadirnya industri pertambangan terbilang positif dan cukup menguntungkan bagi masyarakat dunia. 

Alasannya ialah dengan adanya industri yang mengelola isi bumi, kita sebagai manusia dapat menikmati beragam manfaat dari apa yang dihasilkan oleh bumi. Akan tetapi, dalam perspektif ekosentrisme (rival dari antroposentrisme), maraknya industri tersebut dinilai negatif dan destruktif. Mengapa demikian? 

Tentu hal ini didasari atas dampak kerugiaan dari apa yang ditimbulkan, apalagi kalau bukan kerusakan pada alam termasuk keanekaragaman hayati beserta habitat-habitatnya.

Industri-industri raksasa yang telah disebutkan di atas oleh sebagian besar pakar diklaim sebagai industri penyumbang emisi gas karbondioksida terbesar di dunia yang dapat menyebabkan efek gas rumah kaca sebagai salah satu gejala dari pemanasan global. 

Hal ini juga disebabkan karena adanya eksploitasi secara besar-besaran terhadap alam oleh para pelaku industri tanpa diimbangi dengan upaya pemulihan (konservasi) terhadap alam itu sendiri. 

Belum lagi ditambah maraknya fenomena gaya hidup hedonisme dari hampir sebagian besar masyarakat modern sekarang yang cenderung konsumtif dan kontraproduktif terhadap lingkungan semakin memperparah kondisi alam saat ini. 

Dilansir dari situs resmi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (13/11) terdapat beragam efek negatif yang dihasilkan dari perubahan iklim di antaranya meliputi menurunnya kualitas dan kuantitas air, punahnya spesies dan habitatnya, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, meningkatnya wabah penyakit, menurunnya produktivitas pertanian, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. 

Bayangkan jika efek ini berlanjut hingga 5, 10, hingga 20 tahun ke depan, maka tidak menutup kemungkinan kehidupan di bumi pun dalam waktu dekat akan segera punah dan musnah! Cukup mengerikan, bukan?

Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang semakin darurat, akhirnya semenjak akhir Oktober lalu hingga 12 November kemarin (detik.com) diadakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia guna merespon, membahas, dan menanggulangi isu perubahan iklim global. Konferensi ini disambut baik oleh masyarakat dunia terutama para aktivis dan pemerhati lingkungan. 

Penulis pribadi berharap dari konferensi ini akan lahir kesepakatan berupa upaya-upaya konkret yang berkelanjutan sesegera mungkin dalam mengangani isu perubahan iklim yang sedang terjadi seperti direalisasikannya upaya revitalisasi kurikulum pendidikan yang berbasis lingkungan, misalnya. 

Namun, penulis harus rela menelan pahitnya kekecewaan. Nyatanya ekspektasi akan harapan besar tidak selalu berbanding lurus dengan realita. Lagi-lagi kesepakatan yang dihasilkan masih tetap sama seperti konferensi-konferensi sebelumnya. 

Berkaca dari yang lalu-lalu, hasil dari konferensi ini nampaknya tidak pernah menyinggung sedikitpun mengenai langkah pemerintah global dalam menghijaukan sektor pendidikan (green education) sebagai solusi penanggulangan atas perubahan iklim yang sudah lama terjadi.

Pendidikan hijau (green education) sebagaimana yang dipahami oleh penulis merupakan sebuah upaya pembentukan pengetahuan, kesadaran, karakter atau pola perilaku dalam proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai sumber belajarnya. 

Secara umum, ruang lingkup dalam pendidikan ini dapat dikonstruksikan dalam beberapa hal seperti terbentuknya sikap ilmiah, terbentuknya orientasi pengenalan terhadap lingkungan termasuk hewan dan tumbuhan, terbentuknya orientasi pengenalan mengenai masalah lingkungan, dan timbulnya kesadaran global peserta didik mengenai isu-isu yang sedang terjadi. 

Sedangkan, manfaat dari adanya pendidikan ini tentu bisa membentuk skill dan karakter peserta didik terhadap lingkungan, membangun kepercayaan diri peserta didik, dan melahirkan tanggungjawab peserta didik terhadap lingkungan dengan membangun komunitas atau kumpulan pencinta alam. 

Dalam pendidikan ini tentu yang ditekankan adalah dari segi pembentukaran karakter atau pola perilaku hijau peserta didik. Oleh karena itu, output yang diharapkan dari pendidikan ini dapat terbentuknya sikap, cinta, peduli, empati, responsif, aktif, dan adaptif terhadap lingkungan. 

Tentu hadirnya ide atau gagasan ini bisa jauh diperluas secara signifikan dan disesuaikan dengan konteks dinamika perkembangan zaman. Namun, ini bisa menjadi sebuah model pendidikan ideal yang sebetulnya sangat relevan dengan kondisi terkini dan sudah seharusnya dapat direalisasikan dan diimplementasikan secepat mungkin khususnya dalam sistem kurikulum pendidikan kita.

Syahdan, kalau diperhatikan secara mendalam, hasil konferensi yang disepakati dari waktu ke waktu kurang lebih hanya berkutat di seputar kebijakan yang mengandung nilai-nilai instrumental yang cenderung berorientasi pada manfaat ekonomis-materialistis semata. 

Salah satu kebijakan yang disepakati ialah negara-negara maju yang tergabung dalam konferensi isu perubahan iklim tersebut diharuskan untuk segera menerapkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. 

Sungguh satu kebijakan yang kontras dan sarat akan ekonomi serta menegasikan upaya intervensi yang relevan dan berkelanjutan yang mengarah pada keterlibatan para generasi penerus kini dan nanti. 

Oleh karena isu perubahan iklim merupakan sebuah isu yang berkepanjangan, maka diperlukan intervensi sedini mungkin dari pemerintah berupa kebijakan untuk merevisi kurikulum dalam upaya menghijaukan sektor pendidikan (green education) yang di dalamnya mengatur muatan mata pelajaran secara ekslusif mengenai lingkungan hidup dan kependudukan. 

Kebijakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa mengenai lingkungan hidup dan mengubah pola perilaku mereka dalam melihat dan merespon isu-isu mengenai kerusakan lingkungan beserta penanggulangannya. Namun, output dari kebijakan ini diharapkan tidak cukup hanya sampai di situ.

Kebijakan ini juga harus diperkuat dengan adanya upaya internalisasi pola perilaku hijau yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Maksudnya ialah seluruh mata pelajaran yang ada dalam sekolah itu harus berorientasi pada pembentukan etika atau karakter secara transformatif bagi peserta didik terhadap lingkungan. 

Selain itu, peran pengajar juga diperlukan untuk bisa menjalankan kebijakan pemerintah untuk terus mendidik dan membimbing ke arah yang lebih baik khususnya dalam menyikapi isu-isu terkini yang sedang terjadi. 

Pendidik sudah seharusnya tidak hanya mengajarkan materi dari suatu mata pelajarannya semata, melainkan ia juga harus mampu secara kreatif dan inovatif agar supaya nilai-nilai atau esensi dalam green education dapat terinternalisasi dalam pola perilaku maupun tindakan peserta didik. 

Berkenaan dengan itu, sudah seharusnya pendidikan hijau (green education) ini menjadi fokus perhatian dan prioritas utama bagi pemangku kebijakan di masa kini untuk merespon dan menanggulangi atas isu perubahan iklim global yang terjadi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. 

Penulis menginginkan sembari berharap upaya ini dapat direalisasikan khususnya dalam sistem pendidikan kita sebagai wujud dari usaha kita untuk terus menganggulangi isu perubaham iklim yang semakin mengglobal dan memprihatinkan.